KARAWANG, POJOKSATU.id - Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak secara digital di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dibayangi persoalan anggaran. Panitia Pilkades Desa Bengle mengaku belum mendapatkan kepastian pembiayaan, padahal tahapan pemilihan terus berjalan.

Pilkades Serentak di Kabupaten Karawang dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026 dan diikuti 67 desa. Panitia berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian anggaran agar persiapan hingga hari pemungutan suara tidak terganggu.

Ketua Panitia Pilkades Desa Bengle, Charles Silalahi, menyebut alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkades di desanya sekitar Rp 238 juta. Namun, berdasarkan perhitungan panitia, kebutuhan biaya diperkirakan mencapai Rp 450 juta.

"Kalau kita mengikuti aturan, tetapi anggarannya belum mencukupi, bagaimana kita bisa menjalankan tahapan? Saya berharap pemerintah daerah, DPMD, dan DPRD memperhatikan persoalan ini," ujar Charles.

Menurut Charles, kebutuhan biaya tersebut mencakup berbagai persiapan teknis penyelenggaraan, termasuk penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) dan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Ia khawatir ketidakpastian pembiayaan dapat memengaruhi kesiapan panitia dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan menjelang hari pemungutan suara.

Charles pun meminta pembahasan anggaran segera dituntaskan. Ia berharap pemerintah daerah tidak menunda kepastian pembiayaan hingga mendekati pelaksanaan Pilkades.

"Jangan sampai menunggu bulan depan. Tahapan sudah berjalan, sementara kami harus menyiapkan berbagai kebutuhan. Kami berharap ada kepastian anggaran secepatnya," katanya.

Panitia berharap Pemerintah Kabupaten Karawang bersama instansi terkait segera mengambil langkah untuk memastikan kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

Kepastian anggaran dinilai penting agar seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan tertib dan lancar.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Pemerintah Kabupaten Karawang mengenai besaran alokasi, pencairan, dan pemenuhan kebutuhan anggaran Pilkades tersebut masih perlu dikonfirmasi. ***