POJOKSATU.id, KARAWANG - Konflik agraria antara Serikat Pekerja Tani Karawang (SEPETAK) dan ATR/BPN Karawang semakin memanas dengan ditolaknya permohonan rekomendasi oleh Perum Perhutani KPH Purwakarta.

Dalam sebuah rapat di Kantor Pemkab Karawang pada Senin, 31 Juli 2023, Administratur Perum Perhutani KPH Purwakarta, Uu Maksum, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai batas-batas wilayah tanah yang dimohonkan oleh SEPETAK.

"Jadi salah, kalau Kepala ATR/BPN menyebut menunggu rekomendasi dari kami dalam menentukan batas-batas wilayah itu. Sebab itu bukan kewenangan kami. Tapi kewenangannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ungkap Uu Maksum.

Baca Juga: Warga Purwasari Karawang Protes Galian Tanah Ilegal

Polemik agraria ini telah disampaikan oleh Perum Perhutani KPH Purwakarta ke BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta. Menurut Uu, pihak BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta juga telah menyampaikan semua aturan dan data terkait Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Kantor ATR/BPN Karawang.

Sekretaris SEPETAK, Engkos, sebelumnya telah mengungkapkan pertanyaan besar mengenai klaim kawasan hutan oleh Perum Perhutani.

Di wilayah tersebut, sudah terdapat akses jalan, pendirian bangunan, pasokan listrik, dan bahkan telah terdaftar dalam Pajak Bumi dan Bangunan.

Baca Juga: Polres Karawang Tangkap Bandar Obat Terlarang Berkedok Warung Nasi Uduk

Uu Maksum menegaskan bahwa pihak Perum Perhutani telah melakukan rapat bersama Kepala ATR/BPN Karawang dan Forkopimda Kabupaten Karawang.

Namun, ia menyatakan bahwa kewenangan terkait adanya akses jalan, pendirian bangunan, dan pasokan listrik serta biaya Pajak Bumi dan Bangunan adalah milik Pemkab Karawang, yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK).

Baca Juga: Razia Judi Sabung Ayam di Karawang Berhasil Amankan Puluhan Oknum, Babinsa Hebat Pahlawan Masyarakat

Pihak Perum Perhutani KPH Purwakarta juga menegaskan bahwa kawasan hutan yang mereka kelola telah dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Oleh karena itu, sertipikat tidak dapat diterbitkan pada kawasan hutan tersebut.

Konflik agraria ini terus memanas, dan pihak SEPETAK tentu akan terus mengupayakan solusi atas tuntutan mereka.

Dalam situasi yang semakin kompleks ini, kejelasan mengenai batas wilayah tanah menjadi isu krusial yang perlu segera diselesaikan. Masyarakat Karawang dan pihak terkait akan terus memantau perkembangan selanjutnya. ***