POJOKSATU.id, KARAWANG - Gelombang keresahan melanda warga Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Tikur, Kabupaten Karawang, setelah muncul dugaan penyelewengan dana yang menyangkut gaji dan honor dua petugas kelurahan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan anggaran di tingkat desa/kelurahan.

Salah satu korban adalah Juminta alias Epeng, petugas kebersihan yang sehari-hari bekerja menjaga kebersihan kantor kelurahan. Ia seharusnya menerima gaji bulanan Rp1,5 juta yang bersumber dari kecamatan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya Rp200 ribu yang benar-benar ia terima dari bendahara kelurahan.

“Selama ini saya hanya dapat Rp200 ribu, sementara Rp1,3 juta sisanya tidak pernah saya pegang,” ujar Juminta dengan wajah sedih, Rabu (20/8/2025).

Baginya, gaji itu bukan sekadar angka, melainkan sumber penghidupan keluarganya. “Saya hanya ingin hak saya dibayarkan. Uang itu untuk makan, untuk hidup. Bukan untuk ditahan atau dipakai orang lain,” tegasnya.

Tak hanya Juminta, kasus serupa juga menimpa Hafidz, petugas Puskesos di Kelurahan Plawad. Honor yang sangat dinantikannya untuk kebutuhan anaknya tidak pernah diterima. Dari informasi yang ia dapat, honor tersebut sebenarnya sudah cair dan diserahkan kepada lurah. Namun, uang itu tidak pernah kembali ke tangan yang berhak.

Baca Juga: Karang Taruna Tunas Harapan Plawad Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Karnaval dan Upacara Unik

“Saya tanya ke Pak Ano, biasanya uang dititipkan lewat beliau. Tapi kali ini tidak. Justru saya dapat pesan WhatsApp dari Pak Lurah yang bilang uangnya dipakai dulu,” ungkap Hafidz, masih kebingungan.

Pernyataan itu dibenarkan oleh Pak RW Taka, yang menyebut bahwa dana tersebut dipakai karena banyaknya proposal yang masuk. Meski begitu, hingga kini Hafidz belum mendapat kejelasan kapan honornya akan dibayarkan. “Pak Ano pun tidak pernah dikabari lagi oleh Pak Lurah,” tambahnya.

Dua kisah ini memperlihatkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana publik di tingkat kelurahan. Bagi warga kecil, gaji dan honor bukan sekadar formalitas, melainkan penopang kebutuhan hidup sehari-hari.

Masyarakat Plawad berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harapan utama agar kejadian serupa tidak terulang, serta hak-hak warga dapat kembali ke tangan yang seharusnya. ***