POJOKSATU.id, KARAWANG - Suasana teras Masjid Nurul Iman, Perumahan Palumbon Tessa, Kecamatan Karawang Timur, mendadak hangat pada Senin malam (9/2/2026). Puluhan warga berkumpul, menumpahkan berbagai persoalan hidup yang selama ini terpendam kepada Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, dalam agenda Reses Masa Sidang Tahun 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyuarakan keluh kesah, mulai dari pelayanan kesehatan yang dinilai berbelit hingga persoalan infrastruktur perumahan yang tak kunjung mendapat kepastian. Reses yang sejatinya bersifat formal itu berubah menjadi potret nyata kegelisahan masyarakat di tingkat akar rumput.
Isu kesehatan menjadi perhatian paling tajam. Fauzi, Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIK-NG), memaparkan data yang mengejutkan. Sebanyak 903 warga Desa Tegal Sawah disebut terjebak dalam rumitnya regulasi sistem “desil” Kementerian Sosial, sehingga status kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mereka bermasalah.
Tak hanya itu, layanan Universal Health Coverage (UHC) di tingkat daerah juga menuai kritik. Warga menilai koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit masih berjalan lamban, terutama dalam kasus-kasus darurat yang seharusnya mendapatkan penanganan cepat.
Baca Juga: Ketua DPRD Karawang Respons Keluhan Warga Soal BPJS
“Ini masalah nyawa. Kalau urusan emergency saja harus menunggu sampai tiga hari karena birokrasi, masyarakat kecil yang paling dirugikan,” ungkap salah seorang warga dengan nada getir, disambut anggukan warga lainnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin menegaskan komitmennya untuk mendorong penyederhanaan akses layanan kesehatan, khususnya bagi kasus-kasus darurat. Ia menekankan bahwa persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan pelayanan medis.
“Jangan sampai ada warga yang tak tertangani hanya karena urusan kertas. Kalau kondisi darurat, fotokan pasiennya, kirim ke saya. Kita akan akselerasi agar layanan bisa aktif maksimal 1x24 jam,” tegas pria yang akrab disapa HES itu.
Selain sektor kesehatan, persoalan infrastruktur juga mencuat. Yanti, warga Perumahan Taman Manunggal, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jalan lingkungan yang rusak parah selama hampir delapan tahun tanpa kejelasan tanggung jawab dari pihak pengembang. Janji perbaikan jalan dan pengelolaan sampah yang tak kunjung terealisasi membuat warga merasa dianaktirikan.
Keluhan serupa datang dari warga Palumbon Tessa yang menyoroti gelapnya Jalan Pertamina. Minimnya penerangan jalan umum membuat kawasan tersebut rawan tindak kriminal, terutama bagi pekerja perempuan yang harus pulang dini hari usai menjalani shift malam. Demi keamanan, warga bahkan terpaksa swadaya membeli dan memasang lampu jalan secara mandiri.
Baca Juga: Pascabanjir, Kapolres Karawang Turun Langsung Bersihkan SMPN 1 Telukjambe Barat
Selain penerangan, warga juga mendesak normalisasi Saluran Cilamaran yang kerap menjadi penyebab banjir tahunan. Mereka berharap pemerintah daerah segera turun tangan agar persoalan tersebut tidak terus berulang setiap musim hujan.
Menutup pertemuan, H. Endang Sodikin memastikan seluruh aspirasi warga telah dicatat dan akan menjadi prioritas perjuangan di parlemen. Selain mempercepat akses layanan kesehatan, ia berjanji akan menindak tegas pengembang perumahan yang lalai memenuhi kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum.
“Kami pastikan usulan pengadaan PJU di Jalan Pertamina serta normalisasi saluran air masuk dalam skema prioritas pembangunan daerah tahun mendatang. Reses ini bukan sekadar seremonial, tapi potret nyata yang harus kami perjuangkan melalui kebijakan dan penganggaran,” ujarnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan semangat “Salam Guyub”, meninggalkan secercah harapan bagi warga Palumbon Tessa dan sekitarnya yang telah lama menantikan perubahan nyata di lingkungan tempat tinggal mereka. ***
