POJOKSATU.id, KARAWANG – Suasana rapat di Gedung DPRD Karawang pada Jumat (25/7/2025) memanas. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan untuk mengusut dugaan ucapan rasis oknum HRD PT FCC Indonesia justru berakhir dengan kekecewaan besar. Pihak perusahaan yang seharusnya hadir guna memberikan klarifikasi memilih absen tanpa alasan jelas.

Ketidakhadiran ini dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap lembaga legislatif dan masyarakat Karawang. Warga dan aktivis yang hadir menilai tindakan tersebut bukan hanya tidak profesional, tetapi juga mencerminkan arogansi perusahaan terhadap proses hukum dan keadilan sosial.

Dede Jalaludin, SH, kuasa hukum dari LBH Bumi Proklamasi, mengecam keras sikap PT FCC Indonesia yang dianggap tidak memiliki itikad baik. "Mereka seolah-olah kebal hukum. Hari ini publik disuguhi bukti bahwa PT FCC tidak menghormati lembaga DPRD dan aspirasi masyarakat Karawang," ujar Dede.

Senada, perwakilan Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Nana Satria Permana, menyebut absennya pihak HRD PT FCC Indonesia sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat. "Yang datang cuma perwakilan tanpa kuasa apa pun. Ini bukan bentuk tanggung jawab, justru memperkeruh suasana. Rakyat merasa dilecehkan," kata Nana.

Baca Juga: Ketua DPRD Karawang Desak Perusahaan Rekrut Warga Lokal

Menurutnya, kehadiran formal tanpa substansi jelas hanyalah strategi perusahaan untuk menghindari tekanan publik. Ia pun mewanti-wanti agar PT FCC Indonesia tidak bermain-main dengan kesabaran masyarakat. "Kalau terus begini, jangan salahkan kalau akan muncul aksi lebih besar dari masyarakat Karawang," tambahnya.

RDP yang awalnya diharapkan menjadi ruang transparansi dan penyelesaian, malah berubah menjadi titik balik lahirnya kekecewaan dan amarah warga. Ketidakhadiran pihak terlapor membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan manajemen PT FCC Indonesia?

Kejadian ini sekaligus menjadi catatan buruk bagi dunia industri di Karawang. Di tengah tuntutan akan tanggung jawab sosial dan etika korporasi, PT FCC Indonesia justru memilih bungkam. Sebuah langkah yang bisa berdampak pada kepercayaan dan citra perusahaan di mata masyarakat. ***