POJOKSATU.id, KARAWANG - Kebijakan pengalihan kendaraan dinas pejabat menjadi sorotan publik. Namun, Direktur Ghazali Center Lili Gojali mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti sebagai simbol semata.
Menurut Lili, kebijakan itu harus menjadi pintu masuk menuju efisiensi anggaran yang lebih luas, baik di APBD maupun APBN.
“Alih kendaraan bukanlah ending. Ini momentum untuk merevisi pos pengeluaran lain seperti tunjangan transportasi, biaya perawatan kendaraan, hingga makan-minum ASN,” kata Lili, Kamis (2/4/2026).
Baca Juga: Bupati Karawang: Saya Laporkan Dapur yang Tak Sesuai Standar BGN, Jangan Main-Main dengan Gizi Anak!
Ia menilai, tanpa langkah lanjutan, kebijakan tersebut berpotensi hanya menjadi formalitas karena tekanan instruksi pemerintah pusat.
“Jangan sampai ini hanya formalitas. Harus jadi gaya hidup sederhana yang benar-benar melekat pada pejabat,” tegasnya.
Lili juga meminta media dan publik tidak berlebihan dalam merespons kebijakan tersebut. Ia menilai, perubahan ini belum bisa disebut sebagai teladan.
Baca Juga: Bupati Karawang Ngantor Pakai Mobil Listrik, Sekda Naik Motor: Efisiensi Anggaran Tembus Rp1 Miliar
“Tampilkan biasa saja. Baru beberapa hari. Kalau konsisten dalam jangka panjang, itu baru layak diapresiasi,” ujarnya.
Ia berharap media tetap menjalankan fungsi kontrol sosial untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berdampak, bukan sekadar pencitraan sesaat. ***
