POJOKSATU.id, KARAWANG - DPRD Karawang menyoroti masalah abrasi yang semakin parah di wilayah pesisir pantai Utara Karawang.
Komisi I DPRD Karawang meminta Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera mengambil langkah penanggulangan terhadap abrasi tersebut, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap hilangnya ratusan hektar daratan dan permukiman warga.
"Situasi abrasi belakangan ini sangat mengkhawatirkan, terutama di sekitar Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Karawang, serta desa lainnya di sepanjang pantai utara Karawang. Hampir 8 km pesisir utara Karawang telah terkena dampak abrasi. Ratusan, bahkan ribuan hektar tambak telah hilang. Apakah kita akan terus membiarkannya? Ini adalah bencana nyata dengan dampak yang sangat dirasakan, seperti hilangnya perkampungan dan mata pencaharian," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Pipik Taufik Ismail.
Baca Juga: Pertamina Regional JBB Beri Sanksi Tegas SPBU di Karawang yang Gunakan Alat Tidak Standar
Pipik Taufik Ismail, yang akrab disapa Kang Pipik, mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menanggulangi abrasi dan memperhatikan nasib masyarakat yang terkena dampaknya.
"Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) antara Bupati, DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI, dan Bapeda. Tujuannya adalah untuk menyusun pengajuan dan mencari solusi," ucap Kang Pipik.
Selain itu, Kang Pipik juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Karawang konsisten dalam melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan abrasi di pesisir utara Karawang. Hal ini penting karena terdapat potensi besar untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Anggota DPRD Karawang Kritik Rencana Perluasan TPSA Jalupang
"Penanggulangan abrasi dapat dilakukan melalui penanaman dan pemeliharaan pohon mangrove. Ini dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat dengan mengembangkan budidaya mangrove. Selain itu, pembangunan turap juga dapat menggunakan ban bekas yang dikombinasikan dengan bambu. Dengan demikian, kemandirian ekonomi masyarakat dapat terwujud," kata Kang Pipik. ***
