POJOKSATU.id, JEMBER – Komisi B DPRD Kabupaten Jember kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyelarasan dan sinkronisasi APBD Tahun Anggaran 2027.

RDP kali ini dilakukan bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) untuk membedah pos anggaran dan berbagai program krusial sektor pertanian.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Ary Fianto, membeberkan bahwa Dinas TPHP tahun 2027 mendapatkan plot pagu anggaran sebesar Rp15,1 miliar.

Baca Juga: 11 Hari Usai Gempa M 7,7 Flores, Presiden Prabowo Kunjungi NTT, Korban Meninggal 105 Orang

Angka tersebut terbagi dalam empat bidang, termasuk untuk belanja rutin pegawai yang menelan dana sekitar Rp7 miliar, serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sekitar Rp5,8 miliar.

Meski demikian, Chandra langsung menyoroti tiga isu utama yang menyangkut hajat hidup petani Jember.

Fokus pertama adalah menagih janji bupati terkait insentif bagi petani.

Baca Juga: Pengusaha Tambang di Purwakarta Masih Banyak yang Kangkangi Aturan KDM, Pakai Kendaraan Lebih dari Dua Sumbu

"Terkait dengan janji bupati melewati TAPD yang menyatakan bahwa para petani yang lahannya masuk luasan LP2B akan diberikan insentif atau keringanan pajak," tegas Chandra di depan awak media.

Ia mendesak agar Dinas TPHP segera menyerahkan data konkret terkait luasan lahan yang masuk zona LP2B beserta daftar nama petani yang berhak menerima.

Hal ini penting agar penyaluran insentif tidak melenceng dan tetap mematuhi regulasi desil masyarakat penerima bantuan.

Baca Juga: Anggaran BRT Bandung Rp56 Miliar Masih Ditahan, Tunggu Kesepakatan Pembagian PSO

Selain soal insentif lahan, masalah klasik tata kelola pupuk bersubsidi juga tak luput dari bidikan dewan.

Chandra menyoroti carut-marutnya distribusi pupuk di lapangan yang dinilai kerap merugikan petani.

"Kami banyak menemukan bahwa di serap salur pupuk di tingkatan kios masih tidak mengikuti prinsip 7T yang didasari atas keputusan dari Menteri Dalam Negeri," ungkapnya.

Sebagai jalan keluar, Komisi B mendesak Dinas Pertanian (TPHP) untuk segera berinovasi.

Baca Juga: Hensat Respon Pernyataan Budi Arie Soal Pemerintahan Tak Sampai 2029, Ini Seperti Diskusi Pramakar

"Kami memberikan solusi agar dinas pertanian itu membuat satu aplikasi tersendiri agar bisa memantau berapa jumlah kuota pupuk di Kabupaten Jember, berapa jumlah kuota di tiap-tiap distributor, maupun di tiap-tiap kios," tambah Chandra.

Aplikasi ini diharapkan mampu mensinkronkan ketersediaan pupuk dengan jumlah riil petani penerima.

Terakhir, sinkronisasi anggaran juga menyinggung perlindungan sosial.

Baca Juga: Bantargebang Darurat Sampah, Pemerintah Siapkan Solusi Ganda

Chandra mempertanyakan nasib program BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi 10.500 buruh tani di Jember.

Politisi PDIP ini menekankan perlunya penyesuaian plafon anggaran, mengingat anggaran eksekusi BPJS tersebut rupanya ada di ranah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), bukan di Dinas TPHP.

"Harus ada perubahan juga di plafon anggaran di Dinas Pertanian," pungkas Chandra, memastikan agar tidak ada tumpang tindih anggaran jelang penetapan APBD 2027. ***