POJOKSATU.id, JEMBER – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Jember, Moh. Djamil, memberikan tanggapan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Rabu (26/8/2026).
Rapat tersebut membahas penyelarasan anggaran program kerja dinas yang terdapat dalam KUA-PPAS 2027.
Djamil menyambut positif RDP tersebut sebagai langkah harmonisasi antara eksekutif dan legislatif.
Secara tidak langsung, Djamil menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi ruang bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami pokok-pokok pikiran dewan.
Hal itu dilakukan agar program yang dirancang bisa selaras dengan aspirasi masyarakat di lapangan.
"Penyelarasan ini kan menjadi bagian dari upaya TAPD dengan Banggar, dengan mitra komisi, untuk memahami program-program yang akan dianggarkan di tahun 2027," terang Djamil.
Baca Juga: Dadang Supriatna Ajak Pelajar di Bandung Biasakan Menabung Sejak Dini
Ia menambahkan bahwa komunikasi dua arah ini penting agar problematika yang menyerap aspirasi dewan bisa diselesaikan secara efektif.
Memasuki pembahasan yang sempat disorot dewan, yakni terkait anggaran perjalanan dinas, Djamil menepis keras anggapan bahwa usulan anggarannya kebesaran.
Sebagai informasi, dalam rapat tersebut sempat dibedah sumber dana perjalanan dinas TPHP.
Baca Juga: PSEL Dibangun, Warga Bantargebang Minta Libatkan Tenaga Lokal
Alokasi dari Dana Alokasi Umum (DAU) tercatat sekitar Rp 261 juta yang difokuskan untuk tiket pesawat dan penginapan koordinasi ke Jakarta.
Sementara itu, dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dialokasikan sebesar Rp 168 juta.
Setelah melalui rasionalisasi, total anggaran perjalanan dinas dan operasional yang disetujui berada di angka Rp 350.120.000.
Bagi Djamil, angka tersebut bukan tergolong besar jika melihat beban kerja dinasnya.
"Oh bukan terlalu besar. Jadi bukan terlalu besar, kalau dalam rangkanya kita sampai hari ini nilainya pun kurang lebih sama bahkan lebih besar (kebutuhannya) karena intensitas kegiatan yang luar biasa. Rasio kita ini bahkan kekecilan," tegasnya.
Baca Juga: Hensat Respon Pernyataan Budi Arie Soal Pemerintahan Tak Sampai 2029, Ini Seperti Diskusi Pramakar
Menurutnya, mobilitas tinggi sangat krusial untuk menjemput Bantuan Pemerintah (Banpem) dari Kementerian Pertanian maupun Dinas Pertanian Provinsi.
Perubahan aturan (SOP) terkait pemberkasan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) membuat verifikasi menjadi sangat ketat.
Meski sudah ada aplikasi daring, pendampingan dan konsultasi tatap muka mutlak diperlukan agar bantuan tidak hangus.
Baca Juga: Demo 27 Agustus Kepung DPR, Massa Terbelah dan Polisi Waspadai Penyusup
Bahkan, saking minimnya anggaran operasional, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) ke kelompok tani sering kali harus dilakukan secara mandiri tanpa sokongan dana pemerintah.
"Sama sekali tidak ada anggaran dan kita lakukan secara swadaya. Butuh kopi, butuh gorengan, ya kalau petaninya bawa, ya sudah (itu yang dimakan)," ungkap Djamil.
Menyambung candaannya soal kopi swadaya dari petani, Djamil kemudian memaparkan kondisi riil pembinaan komoditas kopi di Jember.
Baca Juga: Bantargebang Darurat Sampah, Pemerintah Siapkan Solusi Ganda
Selama ini, Dinas TPHP bersama para petani kopi kerap berkumpul dan belajar mandiri lewat komunitas informal yang mereka sebut sebagai ajang Sikopat atau Signature Kopi Seperempat.
Lewat ajang kumpul-kumpul tersebut, proses edukasi berjalan organik.
Namun, secara tidak langsung Djamil menekankan bahwa edukasi informal saja tidak cukup untuk meningkatkan daya saing kopi Jember.
Djamil memandang perlu adanya anggaran resmi yang terukur untuk pelatihan formal.
Jika anggaran tersebut difasilitasi, pelatihan bisa didesain lebih komprehensif, tidak sekadar membahas penanaman (on-farm), melainkan menyentuh standar pengolahan pascapanen (off-farm) hingga mutu kualifikasi kopi agar memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. ***
