POJOKSATU.id, JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama DPRD tengah mematangkan proyeksi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2027.
Dalam draf yang disodorkan oleh eksekutif, postur anggaran daerah menunjukkan optimisme pembangunan dengan nilai belanja yang sangat fantastis.
Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember pada tahun 2027 diproyeksikan mencetak sejarah baru dengan menembus angka Rp 5,5 triliun.
Baca Juga: Komisi III DPR RI Minta PMJ Usut Tuntas Penyebab Tewasnya Penjaga Rumah Eks Jampidsus
Meski merencanakan pengeluaran belanja yang masif, DPRD Jember memastikan bahwa porsi indikator-indikator dasar pengelolaan keuangan daerah masih berada pada tahap yang proporsional.
Salah satu yang menjadi sorotan positif adalah terjaganya rasio belanja pegawai yang tidak membebani APBD secara berlebihan.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menyebutkan bahwa persentase belanja pegawai masih sangat aman dan terkendali karena tingginya nilai total APBD.
Baca Juga: Hanya 15,7 Persen Publik Menilai Kondisi Ekonomi Nasional Sekarang Baik
"Kalau belanja pegawai aman, kita tidak melampaui karena APBD-nya tinggi, belanja pegawai dihitung teman-teman masih di kisaran 25 persen," jelas Widarto merinci anggaran.
Di luar belanja pegawai, pemerintah daerah juga mengalokasikan porsi yang cukup besar untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
Alokasi untuk Belanja Barang dan Jasa (Barjas) diproyeksikan berada di angka 38 persen dari total kekuatan belanja daerah.
Baca Juga: Pilot Muda Asal Karawang Jadi Terdakwa di Papua, Orang Tua Sebut Anaknya Korban Konspirasi
Sementara itu, untuk sektor investasi jangka panjang, porsi Belanja Modal tercatat menempati angka 21 persen dari struktur APBD 2027.
Untuk menopang rancangan belanja sebesar Rp 5,5 triliun tersebut, pihak eksekutif menargetkan pendapatan daerah berada di kisaran Rp 4,5 triliun.
Selisih angka yang memunculkan defisit sebesar Rp 987 miliar ini telah dirancang skema penutupannya secara strategis oleh pihak eksekutif.
Defisit tersebut rencananya akan ditutupi melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp 200 miliar.
Sedangkan sisa defisit sebesar Rp 786 miliar, pemerintah daerah merencanakan inovasi pembiayaan melalui skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
"Ini yang baru dan sejarah juga, eksekutif mengajukan pembiayaan sisanya dari 987 (miliar) tadi, yang 786 miliar adalah dari hutang," beber Widarto.
Untuk tahun pertama di 2027, pemerintah bahkan telah bersiap dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 37 miliar khusus untuk pembayaran bunga pinjaman tersebut.
Menyikapi inovasi pembiayaan ini, DPRD Jember mengambil sikap yang konstruktif sekaligus sangat berhati-hati guna menjaga ruang gerak fiskal di masa depan.
Baca Juga: Usia 55 Tahun Tak Jadi Halangan, Jurnalis iNews TV Ini Raih Predikat Wisudawan Terbaik UBP Karawang
Legislatif ingin memastikan bahwa skema tersebut tidak akan mengganggu kelancaran program pembangunan strategis lainnya di tahun 2028 dan 2029.
"Karena ini menyangkut 700 miliar lebih hutang, ini kan pasti akan berkonsekuensi terhadap APBD kita di tahun 2028 dan 2029," pungkasnya.
Rencananya, pihak legislatif akan segera memanggil kembali Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas detail kesepakatan tersebut agar kelak bermuara pada kepentingan terbaik warga Jember. ***
