POJOKSATU.id, JEMBER – Ratusan kepala desa (kades) se-Kabupaten Jember yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jember, menggeruduk kantor DPRD setempat pada Senin (10/8/2026).
Kehadiran mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, beserta jajarannya.
Audiensi ini digelar untuk menyatakan dukungan penuh para kades terhadap langkah Pemkab Jember mengusulkan dana talangan sebesar Rp786 miliar guna menyelamatkan pembangunan di tingkat desa.
Baca Juga: Pantau Kondisi Kebakaran di Gunung Bromo, Kemenpar Ingatkan Wisatawan Agar Tak Memaksakan Perjalalan
Ketua PKDI Jember, Meseran, membeberkan bahwa para kades saat ini menjerit tak berdaya akibat efisiensi besar-besaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kebijakan pusat yang kini berfokus pada pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berimbas pada pemangkasan ekstrem Dana Desa (DD).
Meseran mengungkapkan bahwa kondisi ini memukul telak pembangunan desa.
Alokasi Dana Desa yang sebelumnya berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar, kini merosot drastis hanya menjadi di kisaran angka Rp300 jutaan untuk seluruh desa di Indonesia.
Secara tidak langsung, Kepala Desa Wonoasri tersebut menegaskan bahwa pemangkasan ini membuat pemerintah desa lumpuh dalam membangun infrastruktur.
"Banyak jalan rusak yang tidak bisa dibangun, jalanan yang masih gelap di malam hari, dan jembatan ambruk yang hampir tidak terurus. Pada akhirnya, rakyat pedesaanlah yang menjadi korban," keluh Meseran di hadapan anggota dewan.
Baca Juga: Bukan Hoax, Rp18,9 Triliun Digelontor untuk Gaji PPPK di 546 Daerah, Ada 3 Skema Pencairan
Menyadari keterbatasan anggaran Pemkab Jember, Meseran mengingatkan bahwa alasan tersebut tidak bisa terus-menerus dijadikan tameng untuk menunda pembangunan desa.
Ia menekankan bahwa masyarakat desa juga taat membayar pajak dan ikut memutar roda ekonomi daerah.
Merespons kondisi darurat tersebut, gabungan kades melayangkan enam poin tuntutan utama.
Yang pertama, para kades meminta Bupati Jember turun tangan langsung mempercepat pembangunan desa dan menjadikannya prioritas, bukan sekadar dokumen usulan.
Baca Juga: Visiting Professor di Bulan Merdeka, Sekolah Pascasarjana UNJ Siapkan Pemimpin Masa Depan
Kedua, pemkab harus memetakan kebutuhan mendesak dengan melibatkan langsung pemerintah desa yang paham kondisi lapangan.
Ketiga, adanya kepastian terkait jadwal pelaksanaan dan penyelesaian proyek agar warga desa tidak terus-terusan diminta bersabar.
Selanjutnya yang kesempat, pemkab wajib memaksimalkan anggaran yang ada dan mencari seluruh sumber pendanaan yang memungkinkan.
Baca Juga: Makam Sutrimo Dijaga Ketat Jelang Ekshumasi, Rangkaian Penting Pengungkapan Kasus Astronomi
Kemudian yang kelima, mendesak pemerintah mencari jalan lain yang sah, masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan jika anggaran memang tidak cukup (sebagai wujud dukungan atas dana talangan).
Terakhir yang keenam, mrminta DPRD Jember memastikan ada jalan keluar dan mendesak Bupati hadir memimpin langsung penyelesaian masalah ini.
Selain tuntutan tersebut, kades juga menyodorkan empat permintaan konkret lainnya.
Secara tersirat, mereka meminta jaminan pemerataan infrastruktur dan lampu jalan di 226 desa, pengadaan Bantuan Keuangan Desa, penolakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan BGH, serta mendesak agar ambulans desa segera diserahkan.
Meseran juga mewajibkan agar program strategis Pemkab, seperti Homecare dan ketahanan pangan, melibatkan aparatur desa secara aktif.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, merespons positif gelombang aspirasi yang dibawa oleh ratusan kades tersebut.
Secara tidak langsung, ia sepakat bahwa kebijakan efisiensi Dana Desa dari pusat memang memukul telak kelangsungan pembiayaan sektor pembangunan di tingkat desa.
Oleh karena itu, Halim menilai wajar jika para kades mendesak adanya intervensi bantuan pembiayaan dari Pemkab Jember untuk menutupi proyek-proyek yang tidak lagi bisa dibiayai Dana Desa.
"Pembangunan desa, terutama akses jalan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dan belum ter-cover akibat berkurangnya Dana Desa, sangat membutuhkan sentuhan bantuan dari Pemkab dan Bupati," ujar Ahmad Halim menyetujui keresahan para kades.
Baca Juga: Hari-hari Terakhir Sutrimo Komunikasi via WA dengan Keluarga, Tak Mengeluh Sakit, Selalu Bahagia
DPRD Jember berkomitmen penuh menampung dan mengawal tuntutan ini agar segera mendapat tindak lanjut dari pihak eksekutif, demi menjaga kesejahteraan ekonomi dan infrastruktur masyarakat pedesaan. ***
