BOGOR.POJOKSATU. id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pilot project penyaluran bantuan sosial berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) sudah diterapkan di Banyuwangi. Hasilnya, program tersebut disebut berjalan sukses.

Kabar bansos terbaru hari ini tak hanya soal perubahan bantuan sosial menjadi transfer tunai langsung.

Pemerintah juga telah menyiapkan daerah percontohan untuk menguji sistem baru tersebut, dan Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi wilayah pertama yang dinilai berhasil menjalankan program tersebut.

Keberhasilan itu menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memperluas penerapan sistem baru ke berbagai daerah lainnya sebelum diberlakukan secara nasional.

Baca Juga: Luhut Beberkan Bansos RI Akan Berubah Total, Tak Ada Lagi Bantuan Barang

Banyuwangi Jadi Daerah Percontohan Bansos Berbasis AI

Dalam keterangannya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9 Juni 2026), Luhut mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai lokasi awal penerapan sistem baru penyaluran bantuan sosial.

Menurutnya, sistem tersebut menggunakan teknologi digital untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Kita belajar dari model ini," kata Luhut.

Penerapan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memungkinkan pemerintah melakukan pemetaan dan pengelompokan masyarakat penerima bantuan secara lebih akurat.

Baca Juga: Luhut Bilang Bansos RI Bakal Full Tunai, Bisa Capai Rp5,4 Juta per Orang

Dinilai Berhasil, Program Diperluas ke 42 Kabupaten dan Kota

Keberhasilan yang dicapai Banyuwangi membuat pemerintah mulai memperluas program tersebut.

Saat ini, model penyaluran bansos berbasis digital dan AI tengah diperkenalkan di 42 kabupaten dan kota di Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari tahapan sebelum pelaksanaan secara nasional.

"Kita belajar dari model ini, nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten dan kota," ujar Luhut.

Artinya, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem tersebut di sejumlah daerah sebelum diterapkan secara penuh.***