POJOKSATU.id, SEMARANG – Forum Masyarakat Borobudur Bangkit (FMBB) menggelar audiensi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 16 April 2025, guna menyampaikan aspirasi masyarakat Borobudur yang merasa terpinggirkan dalam kebijakan pengelolaan kawasan Candi Borobudur.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, mulai dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, hingga perwakilan PT TWC dan PT TWB. Hadir pula Sekda Kabupaten Magelang dan perwakilan Biro Infrastruktur dan SDA Setda Jateng.

Ketua FMBB, Puguh, menekankan bahwa masyarakat Borobudur telah lama bersikap sabar dan santun dalam menghadapi berbagai kebijakan yang dirasa tidak adil.

Ia menyoroti adanya ketidakharmonisan antara pengelola konservasi dan pengelola sektor pariwisata yang akhirnya berdampak pada hilangnya ruang hidup dan ekonomi warga lokal.

Baca Juga: Warga dan Budayawan Menolak Pemasangan Chattra di Candi Borobudur, Bukti Ilmiah Dipertanyakan

"Kami datang bukan untuk membuat kegaduhan, tapi ingin menyampaikan jeritan warga Borobudur yang selama ini dipinggirkan. Pemerintah harus peka terhadap situasi ini," ujar Puguh dalam keterangannya.

Menurutnya, konflik antara PT Taman Wisata Candi (TWC) dan Balai Konservasi Borobudur (BKB) atau Manohara Candi Borobudur (MCB) menjadi sumber utama kebuntuan dalam pengelolaan kawasan. Kritik dari masyarakat kerap diabaikan, bahkan dibalas dengan sikap yang tidak profesional.

FMBB mengajukan Sapta Darma, yaitu tujuh tuntutan masyarakat sebagai solusi jangka pendek atas masalah yang terjadi. Tuntutan tersebut di antaranya adalah:

Baca Juga: Tan Jin Sing, KRT Setjadingrat, Rachmat dan Paimin Penemu Candi Borobudur Bukan Raffles

Pembukaan akses pintu utama kawasan Candi (Pintu 1 dan 2),

Pengembalian hak kios pedagang SKMB di Kampung Seni Kujon,

Penutupan kegiatan Prana Borobudur yang dinilai melanggar kesepakatan,

Program voucer belanja bagi pengunjung yang diarahkan ke pedagang lokal.

"Sebagian besar tuntutan kami bergantung pada niat baik dari pengelola TWC. Jika ada kemauan, semua bisa diselesaikan secara damai dan adil," tambah Puguh.

Baca Juga: Sengaja Mirip Candi Borobudur, Ini Keunikan Vihara Banjar yang Warnai Keragaman Imlek dan Akulturasi

Dalam audiensi itu, FMBB juga menyoroti rencana pembangunan krematorium di Dusun Ngaran yang mendapat penolakan keras dari warga. Masyarakat khawatir pembangunan tersebut akan berdampak sosial dan budaya bagi lingkungan sekitar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pertemuan lintas pihak bersama FKUB dan Pemkab Magelang.

FMBB menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat dalam menangani polemik kawasan Borobudur. Mereka juga berharap kementerian terkait serta Presiden RI turut menaruh perhatian pada persoalan yang dihadapi masyarakat lokal.

"Kami hanya ingin didengar. Jangan biarkan konflik antar lembaga merugikan rakyat. Kami tetap mengawal tuntutan ini demi masa depan yang lebih baik," tutup Puguh. ***