POJOKSATU.ID - Pemerintahan Presiden Donald Trump rencananya akan menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Salah satu rencana Trump adalah mempersiapkan perintah eksekutif yang berpotensi menghapus keberadaan Kementerian Pendidikan Amerika Serikat.
Berdasarkan laporan dari CNN, perintah eksekutif tersebut akan terdiri dari dua tahap utama.
Pertama, Menteri Pendidikan akan diperintahkan untuk menyusun rencana pengurangan jumlah departemen melalui tindakan eksekutif.
Kedua, Kongres akan didorong untuk mengesahkan undang-undang guna membubarkan Kementerian Pendidikan sepenuhnya.
Namun, mereka yang terlibat dalam penyusunan perintah ini menyadari bahwa penutupan kementerian memerlukan persetujuan dari Kongres.
Sebelumnya, pada Selasa (4/2/2025), Trump secara terbuka menyatakan keinginannya agar Menteri Pendidikan, Linda McMahon, mengundurkan diri.
Baca Juga: Berniat Mencari Sayuran Bekas, Bocah SD Dituduh Mencuri, Korban Dianiaya Keamanan Pasar Secara Sadis
"Saya mengatakan kepada Linda, 'Linda, saya harap Anda melakukan pekerjaan yang hebat dengan mengeluarkan diri Anda dari pekerjaan Anda.' Saya ingin dia keluar dari pekerjaannya di Kementerian Pendidikan," ujar Trump, dikutip dari CNN.
Hingga saat ini, McMahon belum menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Seruan untuk menghapus atau menggabungkan Kementerian Pendidikan dengan lembaga federal lain sebenarnya bukan hal baru.
Sebelumnya, saat menjabat sebagai presiden, Trump pernah mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Namun, meskipun saat itu Partai Republik menguasai Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, usulan tersebut tidak berhasil disahkan.
Pada tahun ini, Kementerian Pendidikan menjadi salah satu target utama Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk, untuk dibubarkan.
Sebagai bagian dari upaya reformasi, puluhan karyawan kementerian tersebut telah diminta mengambil cuti berbayar, terutama mereka yang terkait dengan program keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas.
Baca Juga: Gegara Cemburu, Sopir Truk Bakar Wanita Selingkuhan di Bandar Lampung
Keterlibatan Elon Musk jadi sorotan
Miliarder sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, telah bergabung dalam pemerintahan Donald Trump sebagai "pegawai pemerintah khusus."
Keterlibatan Elon Musk di pemerintahan Trump ini menjadi sorotan. Status Musk memungkinkan ia bekerja untuk pemerintah federal tanpa menerima gaji, serta dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan pegawai penuh waktu, sebagaimana dikonfirmasi oleh Gedung Putih.
Forbes melaporkan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dipimpin oleh Musk telah terlibat dalam beberapa lembaga federal dalam beberapa hari terakhir.
Seorang pejabat Gedung Putih menyebutkan bahwa Musk bahkan telah diberikan alamat email resmi pemerintah serta ruang kantor di Gedung Putih.
Namun, belum ada kepastian apakah Musk secara resmi menerima penunjukan ini.
Gedung Putih juga belum memberikan komentar terkait hal tersebut.
Sementara itu, Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa pegawai pemerintah hanya diwajibkan menyampaikan laporan keuangan jika mereka menerima gaji dan bekerja lebih dari 60 hari.
Sebagai pegawai pemerintah khusus, Musk akan tunduk pada sebagian besar aturan yang berlaku untuk pegawai federal, meskipun dengan beberapa pengecualian.
Jabatan ini bersifat sementara dan umumnya memiliki pembatasan lebih ringan terkait konflik kepentingan.
Namun, pegawai dengan status ini tetap dilarang terlibat dalam keputusan yang dapat mempengaruhi perusahaan atau organisasi yang mereka miliki atau kendalikan.
Selain itu, mereka juga tidak boleh menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan politik atau memengaruhi pemilu saat menjalankan tugas resmi.
Meski belum ada konfirmasi pasti mengenai penunjukan resmi Musk.
Kabar ini memunculkan berbagai pertanyaan, terutama terkait potensi konflik kepentingan, mengingat keterlibatannya dengan perusahaan-perusahaan seperti Tesla dan Starlink yang memiliki kontrak dengan pemerintah AS.
Selain itu, USAID, lembaga yang sebelumnya dikritik oleh Musk dan kini dalam proses pembubaran, diketahui memiliki dua kontrak aktif dengan perusahaan internet satelit miliknya, Starlink.
Walaupun dana dari kontrak tersebut telah digunakan, keterlibatan Musk dalam pemerintahan tetap menjadi sorotan.
Ann Skeet, Direktur Etika Kepemimpinan di Markkula Center, Universitas Santa Clara, menilai bahwa Musk berada dalam posisi yang memungkinkan dirinya mendapatkan keuntungan bagi perusahaannya.
Ini termasuk potensi insentif untuk platform media sosial X, Tesla, perusahaan rintisan AI miliknya, xAI, serta pembuat implan otak Neuralink.
Menanggapi kekhawatiran ini, Trump menegaskan bahwa Musk tidak akan diberikan akses ke aspek pemerintahan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
"Jika ada masalah, kami tidak akan membiarkannya mendekatinya," kata Trump. ***