POJOKSATU.Id - Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan TV Israel, Menteri Keamanan Nasional yang tegas, Itamar Ben-Gvir.
Baru-baru ini Ben-Gvir menyuarakan pandangannya mengenai serangkaian serangan teror yang dilakukan oleh individu Palestina terhadap warga Israel.
Dalam pernyataannya, ia menekankan perbedaan antara hak-hak masyarakat Yahudi dan Arab yang tinggal di wilayah Tepi Barat.
Serta merujuk pada wilayah tersebut sebagai Yudea dan Samaria, sebagaimana disebutkan dalam Alkitab.
Itamar Ben-Gvir dengan tegas mengungkapkan, "Kebebasan bergerak saya, istri saya, dan anak-anak saya di wilayah Yudea dan Samaria memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada hak-hak masyarakat Arab."
Baca Juga: 5 Pemimpin Dunia yang Dibikin Ngakak Humor Gus Dur, Presiden Israel Ngakak Padahal Disindir
Pernyataan Ben-Gvir tersebut memicu kembali perdebatan kontroversial yang telah berlangsung selama puluhan tahun terkait Israel dan isu-apartheid, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Bella Hadid, supermodel Amerika yang memiliki darah Palestina, mengeluarkan kritik tajam terhadap komentar tersebut melalui akun Instagramnya yang diikuti oleh hampir 60 juta pengikut.
Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan bahwa komentar Ben-Gvir "hanya menguatkan pandangan bahwa rezim Israel menerapkan supremasi Yahudi dalam sistem apartheid."
Banyak orang di Israel memiliki pandangan berbeda dan mengklaim bahwa istilah "apartheid" hanya berlaku untuk situasi di Afrika Selatan.
Karena kata tersebut dalam bahasa Afrikaans secara harfiah berarti "pemisahan," mengacu pada kebijakan segregasi rasial dan diskriminasi yang terjadi di sana.
Mereka mungkin berpendapat bahwa situasi di Israel berbeda dan tidak dapat dibandingkan sepenuhnya dengan apartheid di Afrika Selatan.
Baca Juga: Masjid Al Aqsa Kembali Diserbu Polisi Israel, Deretan Artis Indonesia Ini Berdoa untuk Keselamatan Rakyat Palestina
Debat ini mencerminkan perbedaan pendapat yang luas dalam masyarakat internasional mengenai terminologi dan situasi di Timur Tengah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancara terbaru dengan media Amerika menegaskan bahwa tuduhan apartheid terhadap Israel menurutnya adalah "omong kosong."
Ia justru menyoroti bahaya yang dirasakannya terkait dengan upaya untuk menghilangkan etnis Yahudi dari kawasan tersebut.
Pernyataan ini mencerminkan sudut pandang yang berbeda dalam perdebatan kompleks mengenai situasi di Israel dan Tepi Barat.
Pandangan yang diungkapkan oleh Samuel Hyde adalah salah satu sudut pandang dalam perdebatan kompleks tentang status Israel dan situasi masyarakat Palestina.
Ia berargumen bahwa Israel belum mencaplok wilayah tersebut dan oleh karena itu, menurutnya, Israel tidak berkewajiban memberikan kewarganegaraan kepada masyarakat Palestina yang tinggal di sana.
Ini merupakan perdebatan kontroversial yang melibatkan berbagai pandangan dan tafsiran hukum internasional.
Debat semacam ini memperjelas kompleksitas masalah ini dan pentingnya diskusi terbuka untuk mencari pemahaman bersama.
Pendapat yang diutarakan oleh banyak orang Palestina mencerminkan pandangan bahwa meskipun secara resmi belum terjadi aneksasi, Israel telah menguasai Tepi Barat selama lebih dari 50 tahun.
Mereka menunjukkan bahwa pemukim Israel di wilayah tersebut diatur oleh hukum sipil Israel yang memberikan hak dan kebebasan yang berbeda dengan orang Palestina yang diatur oleh hukum militer Israel.
Baca Juga: Kecam Serangan Israel di Dalam Masjid Al-Aqsa, Din Syamsuddin Sentil Pemerintah Tak Bernyali
Ini adalah salah satu aspek yang menjadi fokus perdebatan terkait isu-isu hak asasi manusia dan status masyarakat Palestina di wilayah tersebut, yang tetap menjadi perhatian penting dalam diskusi internasional.
Sam Bahour, seorang pengusaha Palestina-Amerika yang mendiamkan diri di Ramallah, dengan tegas menyampaikan pandangannya melalui Zoom.
Dia mengungkapkan, "Ben Gvir, pada intinya, mengamini dominasi Yahudi.
Pernyataannya hanya mencerminkan keyakinan yang telah dikenali oleh siapa pun yang memperhatikan situasi ini selama bertahun-tahun.
Termasuk organisasi hak asasi manusia terkemuka. Ini dengan jelas merupakan bentuk apartheid."
Sejumlah organisasi pro-Israel berpendapat bahwa menyatakan Israel terlibat dalam apartheid dapat dianggap sebagai bentuk antisemitisme.
Mereka berpendapat bahwa tuduhan semacam itu sering kali ditujukan hanya kepada negara Yahudi, sementara banyak pemerintah di seluruh dunia juga terlibat dalam pelanggaran HAM.
Baca Juga: AFC Kutuk Serangan Israel ke Stadion Palestina, Korbannya Suporter Anak dan Wanita
Sebagai contoh, And Diker adalah presiden Jerusalem Center for Public Affairs, sebuah lembaga penelitian yang mendukung Israel dalam isu ini.
Melalui Zoom, And Diker menyatakan, "Penggunaan istilah 'antisemitisme apartheid' telah menjadi sebuah ejekan terhadap negara Israel.
Orang-orang sering kali memanfaatkan istilah ini untuk mencoba menghapus identitas negara Yahudi dan menggantinya dengan penghapusan orang-orang Yahudi."
Hampir tiga puluh tahun setelah Perjanjian Oslo, yang dimaksudkan untuk menciptakan kerangka solusi dua negara antara Israel dan Palestina, kesepakatan permanen masih belum tercapai.
Pengamat-pengamat menilai bahwa penerapan hukum yang berbeda untuk dua bangsa yang tinggal di wilayah yang sama berpotensi memicu tuduhan apartheid yang terus berlanjut.***