POJOKSATU.id, JAKARTA-- Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Padang, Syafruddin Karimi, menegaskan perang Israel vs Iran telah mengguncang fondasi ekonomi global.
Jika Selat Hormuz Iran sampai diblokade, maka harga minyak dunia akan langsung melonjak di atas 100 dolar AS per barel.
Syafruddin Karimi mengatakan, perang antara Israel dan Iran akan berpengaruh ke Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor energi.
Baca Juga: Iran Tak Mau Gunakan Nuklir Hadapi Israel, Ini Tanggapan Putin dan Pangeran MBS Soal Serangan Israel
Pemerintah Indonesia diminta jangan tinggal diam melihat peperangan yang terjadi saat ini.
"Perang antara Israel dan Iran pada Juni 2025 telah mengguncang fondasi ekonomi global, dan Indonesia tidak bisa berdiri diam seolah berada di luar pusaran," kata Syafruddin kepada wartawan, Minggu 15 Juni 2025.
Menurut Syafruddin, jika Selat Hormuz diblokade, harga minyak dunia akan langsung melonjak di atas 100 dolar AS per barel.
"Ini bukan sekadar lonjakan biasa. Ini adalah alarm keras bagi negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia," kata Syafruddin.
Baca Juga: Pegiat Antikorupsi Garut: Proses Seleksi Direksi PDAM Sarat Masalah
Syafruddin mengingatkan kenaikan harga minyak otomatis memperbesar beban APBN lewat subsidi energi, memperlebar defisit transaksi berjalan, dan mendorong inflasi.
Maka dari itu, pemerintah harus sigap dalam menyikapi situasi global yang terjadi agar tidak terjebak dalam kondisi sulit.
"Pemerintah menghadapi pilihan sulit. Menaikkan harga BBM atau menanggung ledakan subsidi yang menggerogoti anggaran pembangunan," tegas Syafruddin.
Tak Berpengaruh Bagi Indonesia
Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, menyikapi meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran. Menurutnya, dampak perang dua negara ini minim bagi Indonesia.
"Insya Allah, sebagai negara muslim terbesar, Indonesia tidak terlalu terdampak, atau minim," kata Bobby, Minggu (14/4).
Kader Golkar itu mencontohkan konflik 2020 silam di Iran, juga tidak berdampak serius untuk Indonesia.
"Seperti pada Januari 2020 lalu, dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, tidak mencampuri konflik, Indonesia lebih berpartisipasi dalam isu internasional untuk konteks melindungi kepentingan dalam negeri," katanya.***