POJOKSATU.ID- Krisis pangan masih terus melanda Jepang seiring dengan melambungnya harga beras yang mencapai rekor tertinggi.
Situasi semakin memanas ketika Menteri Pertanian Jepang, Taku Eto, justru mengeluarkan pernyataan kontroversial.
Akibatnya Eto pun terpaksa mengundurkan diri pada Rabu 21 Mei 2025 setelah mendapat kecaman dari masyarakat.
Sebelumnya, anggota Partai LDP ini mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa ia "tidak pernah membeli beras" karena selalu mendapatkannya sebagai hadiah dari para pendukungnya.
Pernyataan Eto yang dinilai tidak peka terhadap realitas ekonomi masyarakat Jepang ini disampaikan pada seminar Partai Liberal Demokrat (LDP) yang sedang memimpin pemerintahan minoritas yang tengah berjuang.
Blunder politik ini pun semakin mempersulit posisi partai menjelang pemilihan nasional yang akan digelar pada Juli mendatang.
"Saya membuat pernyataan yang sangat tidak pantas di saat konsumen sedang berjuang menghadapi melonjaknya harga beras," ujar Eto kepada wartawan setelah menyerahkan pengunduran dirinya di kantor perdana menteri.
Hal ini sebagaimana dilansir dari AFP News.
Pengunduran diri ini menjadi yang pertama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang mulai menjabat sejak Oktober lalu.
Upaya Pemerintah Jepang Mengatasi Kelangkaan Beras
Pemerintah Jepang telah melepaskan cadangan beras darurat dalam jumlah besar beberapa bulan terakhir. Namun, statistik kementerian pertanian terbaru menunjukkan dampaknya masih minimal.
Beberapa supermarket bahkan telah mulai menjual beras impor yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Perdana Menteri Ishiba, yang juga mantan menteri pertanian, menyatakan keinginannya untuk memperkuat ketahanan pangan dan swasembada Jepang.
Pemimpin pemerintahan Negeri Sakura dari LDP ini telah mengusulkan reformasi pertanian, termasuk peningkatan produksi beras dan kemungkinan ekspor.
Namun demikian, para kritikus mengatakan ia harus segera menyelesaikan masalah beras yang sedang berlangsung terlebih dahulu.
"Saya menduga lonjakan harga beras ini bukan masalah sementara tetapi masalah struktural," kata Ishiba.
"Mungkin tidak mudah untuk menemukan jawabannya," tambahnya, sambil mengulangi janjinya untuk melakukan yang terbaik dalam meringankan kesulitan konsumen dan mereformasi kebijakan beras.
Baca Juga: Mantap! Bintang Timnas Indonesia Terpilih Sebagai Pemain Terbaik Wolves U-21 Musim 2024/2025
Shinjiro Koizumi: Harapan Baru
Untuk menggantikan Eto, Ishiba menunjuk mantan Menteri Lingkungan Hidup yang populer, Shinjiro Koizumi, putra mantan perdana menteri, untuk memimpin kementerian tersebut.
Pengangkatan ini didasarkan pada pengalaman Koizumi dalam kebijakan pertanian dan perikanan serta antusiasmenya terhadap reformasi.
"Saya diperintahkan untuk mengutamakan beras di atas segalanya," kata Koizumi kepada wartawan yang dilansir dari AFP News.
"Di masa sulit ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk segera mengatasi masalah harga beras tinggi yang dirasakan dan dikhawatirkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari."
Mentan baru ini menambahkan bahwa ia berbagi kekhawatiran konsumen karena terkadang ia juga memberi makan anak-anaknya dengan nasi instan kemasan.
Baca Juga: GoZero% Innovation Festival: Telkom Genjot Aksi Nyata ESG Lewat Inovasi Karyawan
Koizumi menegaskan bahwa langkah-langkah yang telah diambil sejauh ini terbukti tidak efektif dan bahwa ia akan mempercepat upaya tersebut segera setelah ia secara resmi menjabat.
Akar Masalah Kelangkaan Beras
Kelangkaan beras di Jepang dimulai pada Agustus tahun lalu akibat pembelian panik menyusul peringatan pemerintah tentang kesiapsiagaan menghadapi gempa besar.
Tekanan pasokan mereda setelah panen musim gugur, tetapi kelangkaan dan kenaikan harga kembali melanda pada awal tahun ini.
Para pejabat menyalahkan kekurangan pasokan pada hasil panen yang buruk karena cuaca panas pada tahun 2023 dan biaya produksi yang lebih tinggi, termasuk pupuk.
Namun, beberapa ahli menyalahkan kebijakan produksi beras jangka panjang pemerintah.
Pelepasan beras dari cadangan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagian dipandang sebagai upaya untuk mengatasi masalah distribusi.
Pemerintah membantah adanya kelangkaan beras saat ini, tetapi para pejabat mengatakan sulit untuk melacak distribusi beras karena jalur distribusinya telah menjadi sangat kompleks sejak berakhirnya kontrol pemerintah pada tahun 1995.
Baca Juga: Sosok Djaka Budi Utama, Perwira Tinggi TNI Aktif Dikabarkan Jadi Dirjen Bea Cukai Eks Tim Mawar
Dampak Terhadap Budaya dan Kebiasaan Makan
Meskipun permintaan beras Jepang telah menurun selama beberapa dekade terakhir seiring dengan diversifikasi pola makan masyarakat, beras tetap menjadi makanan pokok dan bagian integral dari budaya dan sejarah Jepang.
"Beras adalah makanan pokok bagi orang Jepang. Ketika harganya naik setiap minggu, (pengunduran diri Eto) adalah hal yang wajar," kata Shizuko Oshima, 73 tahun, seorang warga yang diwawancarai sebagaimana dilansir dari AFP News.
Krisis beras ini menunjukkan pentingnya ketahanan pangan dan kebijakan swasembada yang tepat, terutama di negara dengan tradisi kuliner yang sangat bergantung pada beras seperti Jepang.
Reformasi struktural dalam sistem produksi dan distribusi beras tampaknya menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung.***