POJOKSATU.id, JAKARTA—Hamas mengumumkan pembubaran badan yang selama hampir dua dekade mengelola pemerintahan di Jalur Gaza.

Keputusan yang diumumkan pada Senin (6/7/2026) itu membuka jalan bagi komite teknokrat untuk mengambil alih administrasi sipil di wilayah tersebut.

Adapun Hamas memimpin pemerintahan Gaza sejak merebut kendali wilayah tersebut dari faksi Palestina Fatah pada 2007, setelah memenangi pemilu legislatif setahun sebelumnya.

Sejak gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Oktober 2025, Hamas berulang kali menyatakan kesiapannya mundur dari pemerintahan di Gaza.

Baca Juga: Menlu Sebut Indonesia Memang Tak Berencana Kirim Utusan Khusus Persemayaman Ali Khamenei

Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengatakan kepada AFP bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah resmi mengajukan pengunduran diri.

Menurutnya, Al Farra membubarkan komite tersebut untuk mempermudah transisi administrasi dan pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

NCAG merupakan komite teknokrat yang saat ini berbasis di Cairo, Mesir. Komite itu dibentuk oleh Board of Peace yang didirikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika menjadi mediator gencatan senjata pada Oktober 2025.

Baca Juga: Prabowo Yakin Indonesia Bisa Pengaruhi BoP untuk Kemerdekaan Palestina Lewat Solusi Dua Negara

Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa keputusan itu merupakan langkah baru agar Hamas tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan Jalur Gaza.

"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan segala dalih bagi pendudukan yang terus melakukan agresi dan perang pemusnahan," kata Qassem kepada AFP.

Ia menambahkan, Hamas berharap NCAG dapat segera memasuki Gaza dan menegaskan kesiapan kelompoknya menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite tersebut demi memastikan keberhasilan proses transisi.***