POJOKSATU.ID - Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, Malaysia justru mencatatkan keberhasilan diplomasi yang cukup signifikan.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa kapal-kapal negaranya kini telah mendapatkan izin untuk melintasi Selat Hormuz dari Iran.
Keputusan ini menjadi angin segar di tengah ketatnya akses jalur strategis tersebut, yang sebelumnya terdampak konflik geopolitik kawasan.
Baca Juga: Rumah Alan Walker Dibobor Maling, Pelaku Telah Ditangkap, Laptop Berisi Karya Musik Masih Raib
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital distribusi minyak dunia yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas energi global.
Dalam pernyataannya yang dilansir dari Reuters, Anwar menyebut bahwa izin tersebut diperoleh setelah melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.
Ia mengaku berdialog langsung dengan Iran, serta negara lain seperti Mesir dan Turki.
Baca Juga: Dramatis! Aipda Adang Suhaya Anggota Polres Karawang Selamatkan Terduga Asusila dari Amukan Massa
“Alhamdulillah, hasil komunikasi ini memungkinkan kapal Malaysia untuk kembali melintas dengan aman,” ujarnya.
Tak hanya itu, Anwar juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Iran atas kerja sama yang telah diberikan.
Menurutnya, hubungan bilateral yang baik menjadi kunci dalam membuka akses tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah Malaysia tengah berupaya membebaskan kapal tanker minyak beserta awaknya agar dapat melanjutkan perjalanan pulang.
Meski demikian, Anwar mengakui bahwa proses diplomasi yang dilakukan tidaklah mudah.
Ia menyebut Iran memiliki kekhawatiran tersendiri terkait jaminan keamanan, sehingga negosiasi berjalan cukup alot.
“Iran merasa sering dikecewakan, sehingga mereka membutuhkan jaminan yang jelas sebelum membuka ruang kerja sama,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah Malaysia tetap berupaya menjaga stabilitas dalam negeri. Salah satu langkah yang diambil adalah mempertahankan subsidi bahan bakar, meskipun di saat bersamaan harus menyesuaikan kebijakan akibat gangguan pasokan global.
Baca Juga: Kebijakan Presiden ASN Bakal Bekerja dari Rumah, Bupati Mandailing Natal Tunggu SE Mendagri
Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan pengelolaan energi secara lebih hati-hati, termasuk kemungkinan pengurangan alokasi BBM bersubsidi.
Langkah diplomasi Malaysia ini menjadi sorotan, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah.***