POJOKSATU.id - Kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad selama 24 tahun berakhir.
Pada Minggu (8/12/2024), pihak militer Suriah mengonfirmasi bahwa pemerintahan Assad telah jatuh menyusul gempuran serangan pemberontak yang melanda negara itu.
Waktu yang begitu lama, membuat sebagian orang mungkin sudah lupa pada awal mula kekacauan dan krisis di Suriah hingga terjadi perang saudara di negeri itu.
Penyebab perang Suriah menjadi sumber dari konflik berkepanjangan yang telah menciptakan kehancuran besar, tidak hanya di Suriah tetapi juga berdampak pada negara-negara di sekitarnya.
Perang ini melibatkan kompleksitas konflik yang menyertakan sejumlah negara, kelompok pemberontak, hingga organisasi teroris, dan terus menjadi perhatian dunia internasional sejak meletus.
Awal Konflik Suriah
Suriah, sebuah negara Republik yang berbatasan dengan Turki di utara, Irak di timur, Laut Tengah di barat, dan Yordania di selatan, telah terjerumus ke dalam perang saudara sejak 2011.
Penyebab konflik ini awalnya berkisar pada isu dan keluhan masyarakat terhadap tingginya pengangguran, korupsi, dan kurangnya kebebasan politik di bawah Presiden Bashar al-Assad, yang menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, pada tahun 2000.
Pada Maret 2011, gelombang demonstrasi pro-demokrasi muncul di kota Deraa, terdorong oleh gerakan serupa di negara-negara tetangga.
Respon represif dari pemerintah, termasuk penggunaan kekerasan mematikan, memicu protes yang lebih luas di seluruh negeri, menuntut pengunduran diri Assad.
Baca Juga: Ibu dan Anak Asal Cianjur Korban TPPO Alami Kekerasan di Suriah, Cerita sambil Nangis
Oposisi Angkat Senjata
Ketika kerusuhan menyebar dan tindakan kekerasan meningkat, kelompok-kelompok oposisi mulai mengangkat senjata, awalnya untuk membela diri, kemudian untuk merebut wilayah dari pasukan pemerintah.
Assad merespons dengan janji untuk menghancurkan apa yang ia sebut sebagai "terorisme yang didukung asing".
Kekerasan pun meluas, mengubah negara itu menjadi medan perang antara kelompok-kelompok yang mendukung dan menentang Assad.
Baca Juga: Pasuri Asal Sumedang Ditangkap Tipu 2 Korban Janjikan ke Dubai tapi 'Dijual' ke Suriah
Konflik ini dengan cepat menarik perhatian kekuatan asing yang ikut campur dengan mengirimkan uang, senjata, dan pejuang.
Di tengah kekacauan, kelompok-kelompok ekstremis juga terlibat, membuat situasi semakin krisis dan menimbulkan ancaman bagi keamanan internasional.
Selain itu, komunitas Kurdi di Suriah menambah dimensi baru dengan perjuangan mereka untuk pemerintahan sendiri, meskipun tidak secara langsung melawan pasukan Assad.
Dampak Perang Suriah
Dampak perang ini sangat tragis, dengan ratusan ribu orang tewas dan lebih dari separuh populasi Suriah yang berjumlah 22 juta jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Sekitar 6,8 juta orang mengungsi di dalam negeri, sementara 6 juta lainnya menjadi pengungsi di luar negeri.
Negara-negara seperti Lebanon, Yordania, dan Turki menampung lebih dari 5,3 juta pengungsi, menghadapi salah satu eksodus terbesar dalam sejarah modern.
Baca Juga: Chris Brown Bicara Genosida yang Terjadi di Palestina saat Konser di Dubai
Pada awal 2023, PBB melaporkan bahwa 15,3 juta orang di Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan, dengan 12 juta lainnya menghadapi kerawanan pangan ekstrem.
Kondisi yang sudah mengerikan ini diperburuk oleh gempa bumi besar pada Februari 2023, yang melanda wilayah dekat perbatasan Turki-Suriah, menewaskan lebih dari 5.900 orang dan memengaruhi 8,8 juta lainnya.
Gempa Suriah
Gempa tersebut menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal, makanan, dan air bersih.
Bantuan ke wilayah yang dikuasai oposisi bahkan sempat tertunda, yang disebut oleh panel PBB sebagai kegagalan "mengejutkan" oleh pihak-pihak yang bertikai dan komunitas internasional.
Di tengah situasi ini, laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyebutkan bahwa antara Maret 2011 hingga Maret 2021, sebanyak 306.887 warga sipil terbunuh, atau sekitar 1,5% dari total populasi sebelum perang.
Dari jumlah ini, setidaknya 27.126 adalah anak-anak.
Baca Juga: Uni Emirat Arab Buka Pabrik Bir Pertamanya di Abu Dhabi, Ini Tujuannya
Komisioner PBB untuk Hak Asasi Manusia saat itu, Michelle Bachelet, menegaskan bahwa angka-angka ini hanya mencerminkan korban akibat langsung operasi militer, belum termasuk kematian akibat hilangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, makanan, dan air bersih. ***