POJOKSATU.id, JAKARTA—Sekjen PBB Antonio Guterres menganggap militer Amerika Serikat (AS) tak menghormati piagam PBB dan hukum internasional ketika menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Juru Bicara Antonio Guterres, Stephane Dujarric, pada Sabtu (3/1) memandang tindakan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela hal yang mengkhawatirkan yang dapat menciptakan "preseden berbahaya".

"Terlepas dari situasi di Venezuela, sederet perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh - oleh semua pihak - terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB," kata Dujarric melalui pernyataannya dilansir dari Antara Minggu (4/1).

Baca Juga: CEO Tesla Elon Musk Dukung Trump Tangkap Presiden Venezuela, Anggap Nicolas Maduro Diktator

Menurutnya, Sekjen sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati.

Disebutkan bahwa pimpinan PBB itu sangat prihatin dengan eskalasi baru-baru ini di Venezuela sekaligus memperingatkan potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut.

Guterres mendesak semua pihak di Venezuela untuk terlibat dalam dialog inklusif, dengan menghormati secara penuh hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum.

Baca Juga: MA Tunjuk Wapres Delcy Rodriguez Presiden Sementara Venezuela, Anggap Presiden Diculik

DK PBB Gelar Pertemuan

Dewan Keamanan (DK) PBB akan menggelar pertemuan besok, Senin (5/1. Pertemuan itu digelar atas desakan dari Venezuela setelah Amerika Serikat (AS) menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro.

Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Minggu (4/1/2026), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan serangan AS ke Venezuela tersebut berbahaya.

Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB. Dia mengatakan AS telah melakukan agresi kriminal terhadap Venezuela.

"Sebagai tanggapan atas agresi kriminal yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap negara kami, kami telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB, badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum internasional," kata Gil.

"Tidak ada serangan pengecut yang akan menang melawan kekuatan rakyat ini, yang akan muncul sebagai pemenang," tambahnya.

Venezuela telah menuduh AS menyerang instalasi sipil dan militer di beberapa negara bagian dan menyatakan keadaan darurat nasional.

Kolombia, yang didukung oleh Rusia dan China, juga meminta pertemuan dewan yang beranggotakan 15 negara tersebut.

Dewan Keamanan PBB telah bertemu dua kali pada bulan Oktober dan Desember 2025 terkait meningkatnya ketegangan antara AS Serikat dan Venezuela.***