POJOKSATU.id — Di tengah pergolakan zaman kolonial, lahirlah sebuah gerakan pendidikan nasionalis yang kelak menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa.
Tamansiswa, nama yang kini lekat dengan perjalanan pendidikan di Indonesia, pertama kali didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta.
Organisasi ini lahir dari kegelisahan mendalam terhadap ketidakadilan akses pendidikan di masa penjajahan Belanda.
Panggilan dari Tamansiswa
Pada awal abad ke-20, pendidikan di Hindia Belanda merupakan hak istimewa yang hanya dinikmati oleh keturunan Belanda dan kalangan bangsawan.
Sementara itu, rakyat pribumi dilarang mengenyam pendidikan formal yang layak.
Melihat ketimpangan ini, Ki Hajar Dewantara merasa terpanggil.
Baginya, pendidikan bukan sekadar alat mencerdaskan, melainkan sarana mobilisasi politik untuk membebaskan rakyat dari belenggu ketidakadilan.
Dengan keyakinan tersebut, ia berpandangan bahwa membangun kepemimpinan nasional harus dimulai dari penyediaan pendidikan bagi semua kalangan, bukan hanya bagi segelintir orang yang berkuasa.
Awal Mula Gerakan Tamansiswa
Gagasan perubahan pendidikan ini semakin menguat ketika Ki Hajar Dewantara bersama dua tokoh lain, Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangunkusumo, mengalami pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Ketiganya terpaksa meninggalkan tanah air akibat keterlibatan mereka dalam menentang perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Prancis.
Meski diasingkan, semangat perjuangan tidak surut.
Ki Hajar Dewantara bahkan berhasil meraih penghargaan Europeesche Akte di Belanda, yang memperkaya wawasan pendidikannya.
Sepulang dari pengasingan pada 1918, ia aktif bergabung dalam berbagai forum pemuda, termasuk kelompok 'Selasa Kliwonan' yang dipimpin Pangeran Suryomentaram.
Baca Juga: Peringatan Hardiknas 2025: Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua
Dari forum inilah, Ki Hajar Dewantara pertama kali mendapat kepercayaan untuk mengelola pendidikan anak-anak, dengan tekad mengubah sistem pendidikan kolonial yang keras dan diskriminatif menjadi pendidikan yang lebih manusiawi melalui sistem 'pamong'.
Pendirian Nationaal Onderwijs Tamansiswa
Keinginan kuat untuk mendobrak sistem pendidikan kolonial yang berlandaskan diskriminasi rasial mendorong Ki Hajar Dewantara membentuk sebuah lembaga pendidikan sendiri.
Maka, lahirlah Nationaal Onderwijs Tamansiswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta.
Melalui Tamansiswa, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan pendidikan berbasis nilai-nilai humanisme, kerakyatan, dan kebangsaan.
Visi besar ini diarahkan untuk membentuk generasi penerus bangsa yang bebas dan merdeka.
Perkembangan Pesat Tamansiswa
Tak butuh waktu lama, Tamansiswa berkembang pesat. Antara 1922 hingga 1930, Tamansiswa telah membuka berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Indria (setara taman kanak-kanak), Taman Muda (sekolah dasar), Taman Dewasa (SMP), Taman Madya (SMA), hingga Taman Guru (sekolah calon guru).
Baca Juga: Presiden Prabowo Siapkan 4 Kabar Gembira untuk Guru di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025
Dalam waktu singkat, Tamansiswa berhasil membangun 30 cabang yang tersebar dari Aceh hingga Indonesia Timur, dengan pusat tetap berada di Yogyakarta.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nasionalisme mendapat sambutan luas dari masyarakat.
Filosofi Pendidikan Tamansiswa
Konsep pendidikan Tamansiswa lalu dirumuskan Ki Hajar Dewantara dengan memadukan berbagai model pendidikan dari dunia, seperti dari Italia dan India.
Dari pengembaraan intelektual tersebut, lahirlah prinsip-prinsip yang hingga kini menjadi pilar pendidikan Indonesia:
-
Ing Ngarsa Sung Tulada (di depan memberikan teladan)
-
Ing Madya Mangun Karsa (di tengah membangun semangat)
-
Tut Wuri Handayani (di belakang memberikan dorongan)
Tiga prinsip ini menegaskan pentingnya peran guru dalam berbagai posisi, baik sebagai teladan, penggerak, maupun pendukung perkembangan peserta didik.
Tantangan dari Belanda
Pesatnya perkembangan Tamansiswa membuat pemerintah kolonial Belanda merasa cemas.
Melihat semangat nasionalisme yang ditanamkan dalam sistem pendidikan Tamansiswa, Belanda mengambil langkah represif.
Pada 1932, diterbitkan Wilde Scholen Ordonantie (Undang-Undang Sekolah Liar) yang bertujuan membubarkan sekolah-sekolah yang tidak diakui pemerintah, termasuk Tamansiswa.
Namun, tindakan ini justru memantik perlawanan dari masyarakat pribumi.
Rakyat berdiri di belakang Tamansiswa, memperjuangkan hak pendidikan nasional.
Tekanan besar dari rakyat memaksa Belanda mencabut undang-undang tersebut pada tahun yang sama, sehingga Tamansiswa kembali bebas menjalankan aktivitas pendidikannya. ***