POJOKSATU.id – Istilah Sekolah Rakyat (SR) bukan fenomena baru. Ia bermula dari zaman kolonial Belanda, lalu mengalami transformasi lintas zaman—hingga menjadi salah satu simbol upaya pemerintah RI memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Sejarah Awal: Zaman Hindia Belanda
Pada akhir abad ke-19, seiring pelaksanaan Politik Etis, pemerintah kolonial mendirikan Volkschool atau ‘Sekolah Desa’ sebagai bentuk penyederhanaan sekolah dasar untuk pribumi.
Pendidikan formal ini bersifat terbatas dan berbiaya rendah, tapi tetap memungut biaya sekitar 0,05 gulden per bulan (~5 sen, senilai 1 kg beras).
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Adalah Harapan Emas Bagi Anak-anak Indonesia
Sekolah ini hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung; durasinya 3 tahun untuk Volkschool dan 5–7 tahun jenjang lainnya.
Masa Jepang & Awal Republik
Pada masa pendudukan Jepang, Volkschool digantikan oleh Kokumin Gakkō, atau dikenal sebagai Sekolah Rakyat SR, dengan durasi 6 tahun dan sistem pendidikan lebih terstruktur.
Salah satu aspek penting: pendidikan dasar semakin dijangkau luas oleh masyarakat luar kota.
Baca Juga: Kemdiktisaintek Dorong Kampus Jadi Garda Depan Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan
Setelah proklamasi kemerdekaan, pada 13 Maret 1946, SR resmi berubah menjadi Sekolah Dasar (SD), dengan masa studi yang diperpanjang dan penggratisan pendidikan secara bertahap.
Sekolah Modern: Dari Sejarah ke Program Nasional
Menurut sejarawan Bondan Kanumoyoso, SR pada masa kolonial menandai titik awal akses pendidikan dasar bagi kaum bumiputra.
Lulusan SR kadang menjadi perawat, pengawas – bahkan menjadi mandor karena lebih terdidik dibanding pelajar lain.
Selain SR pemerintah, muncul pula sekolah “liar” (wildenschool) yang digagas tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantara (Taman Siswa) dan Raden Dewi Sartika.
Meski tidak diakui kolonial, mereka menyasar masyarakat kelas bawah dengan pendidikan alternatif gratis dan berbasis nasionalisme.
Transformasi: Sekolah Rakyat Masa Kini
SR kini hadir kembali sebagai sekolah berasrama 100% gratis, ditujukan untuk anak-anak kategori miskin ekstrem dalam basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Bukan Sekadar Janji! 10.000 Honorer R2 dan R3 Resmi Jadi PPPK Penuh Waktu
Dijalankan oleh Kementerian Sosial, SR modern memakai kurikulum nasional dipadukan dengan muatan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan vokasi seperti STEM dan coding—serta multi-entry multi-exit system agar lebih fleksibel bagi siswa yang absen sistem reguler.
Sebagai bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto, SR dirancang untuk menjadi instrumen afirmatif yang memutus transmisi kemiskinan lewat pendidikan gratis berkualitas.
Sejarawan Bondan Kanumoyoso menyoroti peran Volkschool sebagai lembaga yang "memperkenalkan kemampuan pendidikan dasar membaca dan menulis kepada masyarakat" dan membuka akses belajar untuk kaum bawah.
Sementara, Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, mengingatkan tentang potensi alienasi sosial dalam konsep SR modern.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
“Ketika dipisahkan lagi dalam Sekolah Rakyat… kami ada kekhawatiran akan menimbulkan gap sosial atau kasta sosial baru.”***