POJOKSATU.id- Bicara tentang sejarah gerakan perempuan Indonesia, kita tidak sedang membicarakan satu babak, tapi sebuah novel panjang perjuangan—dari ruang keluarga yang terkekang, menuju jalanan demonstrasi, meja parlemen, hingga ruang-ruang sunyi pengasingan.

Ini bukan sekadar kisah para ibu bangsa, melainkan sejarah perlawanan yang sering dilupakan.

Kartini dan Emansipasi Awal, Benih Kesadaran Gender

Gerakan perempuan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari figur R.A. Kartini, yang pada awal abad ke-20 menuliskan kegelisahannya soal akses pendidikan, pernikahan paksa, dan posisi perempuan dalam masyarakat feodal.

Baca Juga: Sejarah Komnas Perempuan, Lahir dari Luka, Bergerak demi Keadilan

Melalui surat-suratnya, Kartini menyuarakan bahwa “perempuan tidak dilahirkan untuk sekadar menjadi pelengkap,” tetapi memiliki hak berpikir, menulis, dan menentukan masa depan.

Gagasan Kartini menginspirasi lahirnya organisasi perempuan pertama seperti Putri Mardika (1912), Aisyiyah (1917), dan Wanita Taman Siswa (1922).

Organisasi-organisasi ini berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan keagamaan—membuka sekolah perempuan, membentuk koperasi, dan membina ibu rumah tangga dari kalangan pribumi.

Kongres Perempuan 1928, Simfoni Perjuangan Perempuan Nusantara

Pada 22 Desember 1928, lebih dari 600 perempuan dari berbagai organisasi berkumpul di Yogyakarta dalam Kongres Perempuan Indonesia I.

Mereka membicarakan isu yang sangat progresif untuk masa itu:

  • Perempuan dan nasionalisme
  • Pendidikan untuk anak perempuan
  • Perkawinan paksa dan poligami
  • Peran ibu dalam mendidik bangsa

Kongres ini menghasilkan Persatuan Perempuan Indonesia (PPI), dan menjadi penanda bahwa gerakan perempuan telah bertransformasi: dari organisasi berbasis agama atau etnis, menjadi kekuatan politik kebangsaan.

Baca Juga: Dari Ketakutan Menuju Harapan, Lahirnya Reformasi 1998

Masa Revolusi, Perempuan dan Senapan

Saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya tahun 1945, perempuan tidak tinggal diam.

Mereka ikut bertempur, menjadi kurir, pejuang, dan pengasuh dapur umum di garis depan.

Nama-nama seperti Laksmi, Lastri, Maria Ulfah, dan S.K. Trimurti tak hanya simbol, tapi pelaku sejarah.

Baca Juga: Perang Jawa, Ketika Rakyat Melawan dalam Sunyi dan Darah

Pasca revolusi, perempuan Indonesia mulai masuk ke parlemen dan pemerintahan.

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 misalnya, merupakan hasil perjuangan panjang aktivis untuk melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

Gerwani, Babak Radikal dalam Sejarah

Di tengah pergolakan politik era 1950–60an, lahirlah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), awalnya bernama Gerwis.

Organisasi ini membawa semangat feminisme sosial—menolak poligami, memperjuangkan upah layak bagi buruh perempuan, dan mendirikan taman kanak-kanak rakyat.

Gerwani bukan hanya organisasi perempuan, tetapi menjadi bagian dari arus kiri politik Indonesia, yang membuatnya rentan.

Setelah Peristiwa G30S 1965, Gerwani dibubarkan dan dijadikan kambing hitam melalui propaganda yang menyebut mereka terlibat penyiksaan jenderal.

Tuduhan itu tak pernah dibuktikan, namun menghancurkan ribuan nyawa dan membungkam suara perempuan progresif selama puluhan tahun.

Orde Baru, Pembungkaman dan Pengekangan Gerakan Perempuan

Baca Juga: Jugun Ianfu, Ketika Luka Kolektif Jadi Jeritan Sunyi dalam Sejarah Indonesia

Selama rezim Orde Baru (1966–1998), gerakan perempuan dikerdilkan menjadi bagian dari negara: PKK, Dharma Wanita, Bhayangkari, yang semua diarahkan pada peran domestik perempuan.

Kritik feminis tak dilarang secara hukum, tapi dimatikan secara sosial. Isu KDRT, perkosaan, dan pelecehan seksual dianggap tabu.

Perempuan dijadikan simbol moralitas keluarga, bukan warga negara yang setara.

Selama 32 tahun, gerakan perempuan hidup di ruang-ruang terbatas—lembaga swadaya, gereja, kelompok tani, majalah perempuan—menunggu saat yang tepat.

Reformasi 1998, Suara Perempuan Bangkit Kembali

Keruntuhan Orde Baru membuka keran demokrasi dan memberi napas baru bagi gerakan perempuan.

Aksi massa perempuan—seperti Suara Ibu Peduli (SIP) dan Kalyanamitra—turun ke jalan menuntut reformasi dan keadilan.

Baca Juga: Monumen Tua di Peulanggahan, Saksi Bisu Invasi Belanda yang Terlupakan

Isu kekerasan terhadap perempuan mencuat seiring terbongkarnya kasus-kasus pemerkosaan massal Mei 1998, konflik di Timor Timur dan Aceh, serta eksploitasi buruh migran perempuan.

Lahir pula Komnas Perempuan (1998) sebagai lembaga negara independen.

Era Kini, Gerakan Digital, Interseksionalitas, dan Gelombang Baru

Kini, gerakan perempuan Indonesia tidak lagi hanya soal hak pilih atau perkawinan. Ia berkembang menyentuh:

  • Isu LGBTQ+
  • Hak reproduksi
  • Kesehatan mental
  • Ekonomi inklusif
  • Buruh perempuan
  • Perempuan adat dan lingkungan

Platform seperti Jakarta Feminist, Jurnal Perempuan, dan berbagai kolektif akar rumput menjadi ruang bagi feminisme generasi baru.

Baca Juga: Warisan Tak Kasat Mata: Pengaruh Cakraningrat di Madura, Dari Keraton ke Kotak Suara

Aksi seperti Women’s March, kampanye anti-KDRT, hingga literasi menstruasi di sekolah menjadi alat perjuangan yang relevan dengan zaman.***

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami: