POJOKSATU.id – Bicara soal sasi, imajinasi publik kerap melayang pada sebuah praktik adat penuh kearifan lokal. Sasi digambarkan sebagai sistem yang membuat orang Maluku hidup selaras dengan alam, sementara masyarakat modern tak pernah puas menguras laut dan hutan. Namun, narasi romantik itu hanya separuh kisah.
Jejak panjang sasi memperlihatkan transformasi yang jauh lebih kompleks: dari ritual mistis, alat kontrol kolonial, hingga instrumen konservasi yang kini dipromosikan banyak LSM.
Awalnya, sasi merupakan ritual komunikasi dengan roh-roh leluhur. Penutupan wilayah dilakukan bukan semata demi alam, melainkan untuk meredam amarah penunggu yang dipercaya menjaga suatu kawasan.
Penanda sasi biasanya berupa janur, tanda kayu, atau simbol lain yang dianggap sakral. Pelanggaran sasi bisa berujung pada sanksi adat, bahkan diyakini mendatangkan penyakit atau kesialan.
Tetapi memasuki abad ke-19, kolonial Belanda memberi tafsir baru. Untuk menjaga stabilitas harga komoditas unggulan seperti pala dan kopra, mereka memanfaatkan sasi. Dibentuklah jabatan kewang, semacam polisi adat, yang bertugas memastikan larangan panen berjalan. Motifnya jelas: ekonomi dan pajak, bukan sekadar menjaga keseimbangan ekologi.
Dalam catatan Charles Zerner, peneliti Amerika yang banyak mengulas konservasi di Maluku, Belanda berhasil memodifikasi sasi menjadi struktur administratif. Pemerintahan negeri adat kemudian mengikuti pola serupa.
Di Paperu, sasi dipakai untuk mengatur panen kelapa. Di Tanimbar, sasi dimanfaatkan agar warga bisa digerakkan mengerjakan proyek desa seperti pembangunan gereja. Bahkan, di Siri Sori Serani, sejak awal abad ke-20 warga sudah mengeluhkan aturan sasi yang dianggap lebih menguntungkan penguasa lokal ketimbang masyarakat. Catatan misionaris Belanda juga menunjukkan bagaimana sasi digunakan untuk mengendalikan perilaku warga agar sejalan dengan kepentingan kolonial maupun gereja.
Transformasi berikutnya terjadi pada era Orde Baru. Pada 1982 dan 1985, pemerintah memberikan penghargaan Kalpataru kepada negeri-negeri di Maluku karena sasi dianggap sebagai praktik konservasi tradisional. Negeri Haruku, salah satu penerimanya, sebenarnya baru saja menghidupkan kembali sasi setelah lama ditinggalkan, bahkan sempat ditolak kaum muda karena tak memberi banyak manfaat.
Namun sejak penghargaan itu, sasi makin dikenal luas dan mulai diglorifikasi sebagai tradisi leluhur yang serba selaras dengan alam. Dana-dana internasional dan program LSM pun berdatangan untuk “menghidupkan” sasi di berbagai tempat.
Titik penting lain adalah tahun 1997. Kala isu tambang emas merebak di Nusa Laut, para pemimpin adat bersama organisasi non pemerintah memasang sasi pulau sebagai penanda larangan. Bagi warga, itu bukan hanya ritual, melainkan bentuk perlawanan simbolik terhadap ancaman relokasi.
Ketika Orde Baru jatuh setahun kemudian, proyek tambang akhirnya batal. Hingga kini, sasi di pulau itu belum pernah dicabut. Ironisnya, meski tambang asing gagal masuk, belakangan pantai setempat rusak karena pasirnya ditambang sendiri oleh warga.
Baca Juga: Dari Pajak Rakyat ke Istana, Segini Gaji Presiden dan Wapres di Indonesia
Kasus lain juga terjadi di Kei Kecil, Maluku Tenggara. Di sana, sasi laut yang dahulu dipakai untuk melindungi terumbu karang kini banyak ditinggalkan karena generasi muda lebih tertarik pada pekerjaan di sektor pariwisata.
Di Seram bagian Barat, beberapa desa masih mencoba menerapkan sasi untuk menjaga populasi ikan lompa, semacam ikan kecil yang bernilai penting bagi pangan lokal. Namun, aturan adat ini sering berbenturan dengan kebutuhan ekonomi harian nelayan yang harus menjual tangkapannya untuk bertahan hidup. Hal ini memperlihatkan dilema: antara menjaga keberlanjutan ekosistem dan memenuhi kebutuhan dapur warga.
Kini, wacana sasi kembali ramai lewat kerja-kerja LSM dan lembaga donor. Tapi persoalan muncul: bagaimana menjamin kesinambungan? Banyak kewang tak lagi rutin berpatroli. Pemerintahan adat kerap bergantung pada dana proyek.
Warga pun mulai merasa sasi tak selalu membawa keuntungan nyata. Sebuah survei pada 1997 di 63 kampung menunjukkan, sasi hanya bertahan di tempat-tempat di mana warga merasakan manfaat langsung seperti panen aman dari pencurian. Sebaliknya, di desa dekat kota dengan ekonomi modern yang lebih terbuka, sasi ditinggalkan.
Kisah ini mengingatkan bahwa adat bukanlah entitas beku. Ia hidup dan berubah mengikuti kebutuhan manusia di dalamnya.
Seorang kewang yang tak menegur tetangga melanggar sasi bisa jadi hanya karena ia memahami realitas: orang itu sedang mencari makan. Karena itu, sulit membayangkan sasi bertahan tanpa insentif atau tanpa menyesuaikan diri dengan konteks sosial-ekonomi masa kini.
Dalam kondisi ini, romantisasi sasi sebagai kearifan lokal murni tak cukup. Yang lebih penting adalah merumuskan ulang bagaimana sasi bisa relevan bagi warga sekarang. Apakah lewat integrasi dengan sistem ekonomi lokal, dukungan pemerintah daerah, atau inovasi sosial berbasis komunitas?
Membaca ulang sasi dari kacamata sejarah dan transformasi membuat kita sadar bahwa tradisi ini bukan sekadar kisah konservasi tanpa cela. Ia pernah jadi ritual spiritual, alat kolonial, simbol perlawanan, hingga kini dipromosikan kembali sebagai warisan ekologis.
Pertanyaannya: mampukah sasi bertahan sebagai praktik hidup yang relevan bagi masyarakat, bukan sekadar simbol romantik bagi dunia luar?***
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android: https://play.google.com/store/
Versi iOS: https://apps.apple.com/app/
Channel Whatsapp: https://www.whatsapp.com/
Fanpage edugov: https://www.facebook.com/