POJOKSATU.id - Sejak pertama kali dirilis di era Orde Baru, film "Pengkhianatan G 30 S PKI" telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang kontroversial. Setiap tanggal 30 September, selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia diajak untuk menonton film ini sebagai pengingat peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1965.
Namun, sejak era reformasi, penayangan film ini dihentikan, dan kini ada instruksi dari TNI Angkatan Darat untuk menayangkannya kembali melalui acara nonton bareng di berbagai daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengingatkan generasi muda akan sejarah bangsa yang mungkin tidak lagi diajarkan secara mendalam di sekolah.
Namun, di balik popularitas film ini, ada banyak fakta yang perlu dipahami, terutama oleh generasi muda yang mungkin belum pernah menyaksikannya. Berikut beberapa fakta menarik tentang film Pengkhianatan G 30 S PKI yang penting untuk diketahui.
Baca Juga: Begini Cara Jenderal AH Nasution Lolos dari Maut di Peristiwa Penculikan G30S/PKI
1. Film Buatan Pemerintah Orde Baru yang Wajib Ditonton
Film Pengkhianatan G 30 S PKI diproduksi pada tahun 1984 di bawah arahan pemerintah Orde Baru, dan sejak itu, penayangannya menjadi kewajiban setiap tanggal 30 September.
Seluruh lapisan masyarakat, dari siswa hingga pegawai negeri, diwajibkan menonton film ini sebagai bagian dari propaganda politik. Diputar di layar lebar dan televisi nasional, film ini menjadi salah satu film paling banyak ditonton di Indonesia pada masa itu.
Namun, di era reformasi, tepatnya tahun 1998, penayangan film ini dihentikan. Banyak pihak mulai meragukan kebenaran sejarah yang digambarkan dalam film ini, termasuk TNI Angkatan Udara yang merasa disudutkan oleh narasi yang dibawa film tersebut.
2. Rekayasa dan Propaganda Orde Baru
Film ini diproduksi dengan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 800 juta, dengan sutradara terkenal Arifin C. Noer yang ditunjuk untuk mengarahkan produksi.
Film ini didasarkan pada buku sejarah militer yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto, sejarawan militer dan Menteri Pendidikan di era Soeharto. Arifin C Noer mengaku bahwa pembuatan film ini sangat dipengaruhi oleh catatan sejarah yang ditulis oleh Nugroho.
Film ini juga meraih penghargaan di Festival Film Indonesia pada tahun 1984 dan 1985, serta mendapat predikat film terlaris.
Namun, banyak sejarawan yang mempertanyakan validitas cerita yang disampaikan, menganggapnya sebagai alat propaganda untuk memperkuat posisi politik Soeharto dan menggambarkan kekejaman komunis.
Baca Juga: Kisah Bung Karno Marahi Menteri Chaerul Saleh dan Tokoh PKI Aidit, Dikira Aku Tidak Tahu
3. Fokus pada Peran Soeharto dan Bahaya Komunis
Film ini semakin memperlihatkan sosok Soeharto sebagai pahlawan yang menumpas gerakan komunis setelah peristiwa 30 September. Adegan demi adegan menunjukkan betapa Soeharto memiliki peran sentral dalam mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan negara.
Narasi ini memperkuat pandangan bahwa Soeharto adalah figur yang berjasa besar dalam menumpas bahaya komunis, yang digambarkan sebagai ancaman utama bagi bangsa.
Namun, film ini bukan hanya tentang sejarah, melainkan juga alat politik yang digunakan untuk menanamkan pandangan tertentu kepada masyarakat. Bahkan, selama bertahun-tahun, diskusi tentang isi film ini dilarang, termasuk di lingkungan akademis.
4. Dipenuhi Kekerasan dan Adegan Berdarah
Dengan durasi yang mencapai 3 jam 37 menit, film ini penuh dengan adegan kekerasan yang menggambarkan kekejaman peristiwa G30S. Mulai dari penembakan Jenderal Ahmad Yani hingga penyiksaan para jenderal lainnya, film ini secara visual memperlihatkan kekerasan yang terjadi.
Baca Juga: Kesaksian Soeharto Saat Malam G30S/PKI Sedang Jaga Anak di RSPAD
Salah satu adegan paling mengerikan adalah penyiksaan yang dialami para jenderal, termasuk penyiletan wajah oleh anggota Gerwani sebelum mereka dibuang ke sumur di Lubang Buaya.
Adegan-adegan tersebut membuat film ini dianggap terlalu brutal bagi sebagian penonton, dan meskipun memiliki pesan moral, kekerasan yang ditampilkan terus menjadi perdebatan.
5. Kritik Sejarawan: Melenceng dari Fakta
Sejak pertama kali ditayangkan, film ini telah menuai banyak kritik dari sejarawan. Salah satu kritik utama datang dari Dr. Asvi Warman Adam, yang menunjukkan banyaknya ketidakakuratan sejarah dalam film ini.
Sebagai contoh, dalam salah satu adegan, peta Indonesia yang dipajang di ruang Kostrad sudah mencantumkan Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia, padahal pada tahun 1965, Timor Timur belum berintegrasi dengan Indonesia.
Selain itu, TNI Angkatan Udara juga mengajukan protes, terutama terkait penggambaran perwira AURI yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
Marsekal Udara Saleh Basarah, yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap penggambaran ini, menganggap film tersebut merusak citra AURI.
Baca Juga: 4 Sosok Ini Dicalonkan Sebagai Capres Alternatif Untuk Melawan Soeharto, Ada yang Berakhir di Bui
6. Tidak Sesuai dengan Semangat Reformasi
Pada tahun 1998, setelah Soeharto lengser, penayangan film ini akhirnya dihentikan. Menteri Penerangan saat itu, Yunus Yosfiah, mengatakan bahwa film Pengkhianatan G 30 S PKI tidak lagi relevan dengan semangat reformasi.
Film ini dianggap mengandung unsur pengkultusan tokoh dan tidak sesuai dengan dinamika politik yang sedang berkembang.
Sebagai gantinya, pemerintah bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproduksi film lain yang lebih sesuai dengan semangat reformasi. Film Bukan Sekadar Kenangan yang terdiri dari tiga episode diproduksi sebagai pengganti film Pengkhianatan G 30 S PKI.
Baca Juga: Detik-detik Paspampres Amankan Nyawa Presiden Soekarno Saat Idul Adha Berdarah
Film Pengkhianatan G 30 S PKI tetap menjadi bagian kontroversial dari sejarah Indonesia. Meskipun dihentikan penayangannya, perbedaan opini tentang kebenaran sejarah dan dampak film ini terhadap generasi muda masih terus berlanjut hingga hari ini. ***
#Ikuti aplikasi berita [Pojok Satu] di Play Store dan App Store: [Android] dan [iOS] untuk mendapatkan informasi terbaru.