Kisah Para Gubernur Bank Indonesia: Dari 'Mafia Berkeley' hingga Widjojonomics, Ketika Ekonomi Jadi Panglima

POJOKSATU.id - Sejarah Bank Indonesia bukan sekadar sejarah sebuah bank sentral.

Di balik pergantian gubernurnya, terdapat kisah tentang perubahan arah ekonomi Indonesia: dari masa ketika bank sentral berada sangat dekat dengan kekuasaan politik, periode stabilisasi ekonomi Orde Baru, krisis moneter 1997-1998, lahirnya independensi bank sentral, hingga era digitalisasi sistem pembayaran.

Bank Indonesia resmi berdiri sebagai bank sentral pada 1 Juli 1953, setelah Pemerintah Indonesia menasionalisasi De Javasche Bank.

Sjafruddin Prawiranegara, yang sebelumnya menjadi Presiden De Javasche Bank terakhir, kemudian menjadi Gubernur BI pertama.

Sejak saat itu, kursi Gubernur BI menjadi salah satu jabatan paling strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun, wajah bank sentral itu tidak selalu sama.

Ada masa ketika kebijakan moneter harus tunduk pada agenda politik.

Ada masa ketika inflasi menjadi musuh utama. Ada pula masa ketika stabilitas ekonomi menjadi fondasi pembangunan sekaligus menjadi bagian dari doktrin politik Orde Baru.

Dan semua itu meninggalkan jejak pada orang-orang yang pernah duduk di kursi Gubernur Bank Indonesia.

Sjafruddin Prawiranegara dan Lahirnya Bank Sentral Indonesia
Sjafruddin Prawiranegara menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama pada 1953-1958.

Sebelumnya, ia merupakan Presiden De Javasche Bank pada 1951-1953 dan merupakan satu-satunya orang Indonesia yang pernah menduduki posisi tersebut pada masa akhir keberadaan bank kolonial itu.

Bagi Sjafruddin, bank sentral bukan sekadar lembaga keuangan. Ia merupakan bagian dari kedaulatan negara.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa setelah merdeka, Indonesia harus memiliki sistem keuangan sendiri dan tidak terus bergantung pada institusi peninggalan kolonial.

Namun, sejak awal, BI belum memiliki independensi seperti sekarang.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1953, terdapat Dewan Moneter yang diketuai Menteri Keuangan, dengan Gubernur BI dan Menteri Perdagangan sebagai anggota.

Dewan inilah yang menetapkan kebijakan moneter, sementara BI menjalankannya. Artinya, sejak kelahirannya, hubungan antara bank sentral dan pemerintah memang sangat erat.

Dari Demokrasi Liberal ke Ekonomi Terpimpin
Setelah Sjafruddin, kursi Gubernur BI berturut-turut ditempati Loekman Hakim, R. Soetikno Slamet, Soemarmo, dan Teuku Jusuf Muda Dalam.

Mereka menghadapi periode politik yang berubah cepat. Ketika Demokrasi Terpimpin muncul, hubungan antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi semakin erat.

Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Ekonomi Terpimpin. Gubernur BI bahkan menjadi bagian dari kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral. Dewan Moneter tidak lagi berfungsi seperti sebelumnya.

Bank Indonesia juga pernah dilebur menjadi BNI Unit I dalam konsep Bank Berdjoang. Pada titik ini, batas antara bank sentral dan pemerintah menjadi semakin tipis.

Kebijakan ekonomi tidak lagi semata-mata berbicara tentang angka inflasi, suku bunga atau cadangan devisa. Ekonomi telah menjadi bagian dari proyek politik negara.

Ketika Inflasi Menjadi Tak Terkendali
Masa pemerintahan Soekarno berakhir dalam kondisi ekonomi yang sangat berat. Inflasi pada 1965 mencapai sekitar 600 persen.

Harga-harga melonjak, daya beli masyarakat merosot, dan perekonomian berada dalam tekanan berat.

Di tengah situasi tersebut, Teuku Jusuf Muda Dalam memimpin otoritas moneter pada periode 1963-1966. Kemudian datang perubahan politik besar pada 1966. Orde Baru lahir dengan membawa doktrin yang berbeda.

Jika era sebelumnya sering diringkas dengan istilah “politik sebagai panglima”, rezim baru mengusung gagasan bahwa “ekonomi sebagai panglima”.

Krisis ekonomi harus diselesaikan terlebih dahulu. Inflasi harus dijinakkan. Kepercayaan terhadap rupiah harus dikembalikan. Dan pembangunan harus dimulai.

Radius Prawiro dan Operasi Menyelamatkan Ekonomi
Salah satu tokoh penting pada masa awal Orde Baru adalah Radius Prawiro, yang memimpin Bank Indonesia pada 1966-1973.

Ia berada di tengah tim yang bertugas melakukan rehabilitasi ekonomi setelah periode inflasi yang sangat tinggi. Hasilnya dramatis.

Bank Indonesia mencatat bahwa inflasi yang mencapai sekitar 600 persen pada 1965 berhasil ditekan menjadi di bawah 50 persen dan kemudian sekitar 2,5 persen pada 1971.

Inilah salah satu titik balik paling penting dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Namun, perubahan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia.

Di belakang kebijakan ekonomi Orde Baru terdapat sekelompok ekonom dan teknokrat yang kemudian sangat dikenal dalam sejarah politik Indonesia. Mereka sering disebut “Mafia Berkeley”.

“Mafia Berkeley” dan Lahirnya Widjojomics
Istilah “Mafia Berkeley” merujuk kepada kelompok ekonom Indonesia yang banyak memperoleh pendidikan di Amerika Serikat, khususnya University of California, Berkeley, dan kemudian memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan ekonomi Orde Baru.

Salah satu tokoh terpentingnya adalah Widjojo Nitisastro. Ia bukan Gubernur Bank Indonesia.

Namun, pengaruhnya terhadap arah ekonomi Indonesia jauh melampaui jabatan formalnya.

Widjojo dikenal sebagai salah satu arsitek utama ekonomi Orde Baru dan menjadi tokoh penting dalam perumusan strategi pembangunan pemerintahan Soeharto.

Dari pengaruh pemikirannya kemudian muncul istilah “Widjojonomics”.

Istilah itu merujuk pada pendekatan ekonomi yang menekankan stabilisasi, disiplin ekonomi makro, pembangunan, serta pemanfaatan mekanisme pasar dan modal asing.

Dengan kata lain, Orde Baru ingin mengubah wajah ekonomi Indonesia.

Dari ekonomi yang sangat dipengaruhi pertarungan politik menuju ekonomi yang ditata dengan pendekatan teknokratis.

Tetapi perubahan tersebut memiliki konsekuensi. Stabilitas ekonomi membutuhkan stabilitas politik.

Dan dalam praktik Orde Baru, stabilitas politik kemudian sering ditempatkan sebagai prasyarat mutlak pembangunan.

Kabinet Ampera dan Ekonomi sebagai Panglima
Gagasan tersebut memperoleh landasan politik melalui Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera.

Kabinet Ampera dibebani tugas menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.

Di sinilah hubungan antara ekonomi dan politik Orde Baru terlihat sangat jelas. Pemerintah membutuhkan stabilitas agar pembangunan berjalan.

Sebaliknya, keberhasilan pembangunan diharapkan menghasilkan stabilitas politik.

Siklus tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Namun, ada sisi lain yang tidak kalah penting.

Stabilisasi dan liberalisasi ekonomi juga menimbulkan kelompok yang merasa dirugikan.

Sebagian pengusaha kecil dan menengah menghadapi tekanan akibat kebijakan kredit yang lebih ketat, liberalisasi impor, serta perubahan perlakuan ekonomi.

Ketegangan tersebut pada akhirnya ikut menjadi bagian dari latar belakang munculnya kritik terhadap Orde Baru. Salah satu ledakan politik paling terkenal adalah Malari 1974.

Rachmat Saleh dan Masa Boom Minyak
Setelah Radius Prawiro, kepemimpinan BI beralih kepada Rachmat Saleh, yang menjabat pada 1973-1983. Ia memimpin pada periode yang sangat berbeda.

Indonesia menikmati keuntungan besar dari melonjaknya harga minyak dunia.

Penerimaan negara meningkat dan pembangunan dapat dibiayai dengan lebih leluasa. Tetapi boom minyak juga membawa persoalan baru.

Pemerintah harus mengelola masuknya devisa agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dan tekanan inflasi.

Rachmat Saleh memimpin BI selama satu dekade, menjadikannya salah satu gubernur dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah bank sentral Indonesia.

Arifin Siregar, Adrianus Mooy, dan Deregulasi Perbankan
Memasuki 1980-an, tantangan ekonomi berubah lagi.

Harga minyak mulai tidak lagi memberikan keuntungan seperti sebelumnya. Indonesia harus mencari sumber pertumbuhan baru.

Kepemimpinan BI kemudian diteruskan oleh Arifin Siregar dan Adrianus Mooy.

Pada periode ini, deregulasi sektor keuangan menjadi salah satu tema utama.

Salah satu kebijakan paling terkenal adalah Paket Oktober 1988 atau Pakto 88, yang mendorong pertumbuhan industri perbankan Indonesia.

Jumlah bank dan aktivitas intermediasi meningkat pesat. Perbankan berkembang. Namun, pertumbuhan yang cepat juga menyimpan persoalan.

Pengawasan dan tata kelola belum selalu berkembang secepat ekspansi industri perbankan.

Kelemahan tersebut baru terlihat secara brutal ketika badai krisis datang.

Soedradjad Djiwandono dan Krisis 1997
Pada 1993, Soedradjad Djiwandono menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Lima tahun kemudian, ia harus menghadapi salah satu krisis ekonomi paling dahsyat dalam sejarah Indonesia. Krisis finansial Asia 1997 menghantam rupiah.

Nilai tukar merosot tajam. Perbankan terguncang. Sejumlah bank kolaps. Perekonomian masuk ke dalam resesi.

Krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis politik yang berujung pada runtuhnya pemerintahan Soeharto pada Mei 1998.

Peristiwa itu juga memberikan satu pelajaran kelembagaan yang sangat besar: bank sentral membutuhkan independensi.

Pengalaman masa lalu menunjukkan betapa berbahayanya apabila kebijakan moneter terlalu mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.

Reformasi dan Bank Indonesia yang Independen
Setelah Reformasi 1998, desain kelembagaan BI berubah secara fundamental.

Undang-Undang Bank Indonesia memberikan status independen kepada BI.

Gubernur BI tidak lagi menjadi bagian dari kabinet.

Mandat bank sentral menjadi lebih jelas, terutama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah.

Syahril Sabirin menjadi salah satu tokoh penting pada masa awal era baru tersebut.

Setelahnya, Burhanuddin Abdullah memperkuat kerangka inflation targeting.

Kemudian Boediono memimpin BI ketika dunia kembali menghadapi krisis besar pada 2008. Krisis kali ini berbeda dari 1997.

Indonesia memang terkena dampaknya, tetapi sistem keuangan nasional berada dalam kondisi yang jauh lebih kuat dibanding satu dekade sebelumnya.

Darmin Nasution dan Agus Martowardojo
Setelah Boediono, Darmin Nasution memimpin Bank Indonesia pada 2009-2013.

Ia berada pada masa pemulihan setelah krisis global.

Pada 2013, kepemimpinan BI beralih kepada Agus D.W. Martowardojo.

Agus menghadapi tantangan yang berbeda, salah satunya taper tantrum ketika Federal Reserve mulai mengurangi stimulus moneter.

Arus modal keluar memberikan tekanan terhadap rupiah.

BI kemudian memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Sekali lagi, bank sentral harus mencari keseimbangan.

Inflasi harus dijaga. Rupiah harus stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh mati.

Perry Warjiyo dan Era Digital
Pada 2018, Perry Warjiyo menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Ia kemudian kembali ditetapkan untuk periode 2023-2028.

Era Perry membawa perubahan besar dalam cara BI menjalankan kebijakan.

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu ujian terbesarnya.

BI berkoordinasi erat dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Di sisi lain, transformasi digital berkembang sangat cepat.

Salah satu produk paling dikenal masyarakat adalah QRIS, yang mengubah cara masyarakat melakukan pembayaran digital.

BI juga mengembangkan agenda digitalisasi sistem pembayaran dan eksplorasi rupiah digital.

Konsep policy mix semakin menonjol: kebijakan moneter tidak berdiri sendirian, tetapi dipadukan dengan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran.

Namun, perjalanan Perry berakhir lebih cepat dari masa jabatan keduanya.

Pada 27 Juli 2026, Bank Indonesia mengumumkan bahwa Perry Warjiyo mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan Gubernur BI karena alasan pribadi.

BI kemudian menetapkan Deputi Gubernur Senior sebagai Pejabat Gubernur Sementara.

Pengunduran diri tersebut menjadi babak baru dalam sejarah kepemimpinan bank sentral Indonesia.

Dari Sjafruddin hingga Perry
Jika perjalanan para gubernur BI dirangkai menjadi satu garis waktu, terlihat bagaimana ekonomi Indonesia berubah bersama zaman.

Sjafruddin Prawiranegara membangun fondasi bank sentral negara yang baru merdeka.

R. Soetikno Slamet, Soemarmo, dan Teuku Jusuf Muda Dalam menghadapi masa Ekonomi Terpimpin dan semakin kuatnya intervensi politik terhadap kebijakan moneter.

Radius Prawiro menjadi bagian dari upaya menyelamatkan ekonomi dari hiperinflasi. Rachmat Saleh memimpin pada masa boom minyak.

Arifin Siregar dan Adrianus Mooy berada pada era deregulasi dan ekspansi perbankan.

Soedradjad Djiwandono menghadapi kehancuran ekonomi pada krisis 1997-1998.

Syahril Sabirin dan Burhanuddin Abdullah berada pada fase awal konsolidasi bank sentral yang independen. Boediono menghadapi krisis global 2008. Darmin Nasution memimpin masa pemulihan.

Agus D.W. Martowardojo menghadapi gejolak global dan taper tantrum.

Sementara Perry Warjiyo membawa BI semakin jauh ke era digital dan policy mix.

Ketika Ekonomi Menjadi Panglima
Perjalanan tersebut memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar daftar nama gubernur.

Sejarah Bank Indonesia adalah cermin perubahan cara negara memandang ekonomi.

Pada masa Soekarno, ekonomi sangat erat dengan proyek politik dan gagasan Ekonomi Terpimpin.

Setelah 1966, Orde Baru datang dengan doktrin yang berbeda: stabilitas dan pembangunan.

Para teknokrat seperti Widjojo Nitisastro kemudian memainkan peranan besar dalam merancang arah ekonomi baru.

Mereka membawa pendekatan yang menempatkan stabilisasi ekonomi makro, pembangunan, investasi, dan pertumbuhan sebagai prioritas.

Namun, “ekonomi sebagai panglima” tidak pernah benar-benar berdiri sendiri.

Di bawah Orde Baru, pembangunan ekonomi berjalan berdampingan dengan kontrol politik yang ketat.

Stabilitas menjadi kata kunci. Partai politik didepolitisasi. Kampus diawasi.

Kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas ditekan.

Pembangunan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga meninggalkan persoalan mengenai ketimpangan, demokrasi, hak politik, dan kekuasaan yang terlalu terpusat.

Ketika Orde Baru runtuh pada 1998, warisannya tidak serta-merta hilang.

Begitu pula dengan warisan kebijakan ekonominya.

Dari Politik ke Ekonomi, Lalu ke Independensi
Pada akhirnya, sejarah para Gubernur Bank Indonesia menunjukkan bahwa bank sentral tidak pernah bekerja dalam ruang hampa.

Ia selalu berhadapan dengan politik, pembangunan, krisis, globalisasi, dan perubahan teknologi.

Dari bank sentral yang pernah menjadi bagian dari struktur pemerintahan pada era Ekonomi Terpimpin, BI kemudian bergerak menuju institusi yang independen.

Dari perang melawan inflasi ratusan persen, BI melewati boom minyak, deregulasi perbankan, krisis 1997-1998, krisis global 2008, pandemi, hingga ekonomi digital.

Dan di balik semua perubahan itu terdapat satu pertanyaan yang terus berulang:

Seberapa jauh negara boleh memengaruhi bank sentral, dan seberapa jauh bank sentral harus berdiri sendiri untuk menjaga ekonomi?

Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar selesai. Sebab rupiah bukan hanya angka di layar. Inflasi bukan sekadar persentase. Suku bunga bukan hanya keputusan rapat. Di balik semuanya ada kehidupan jutaan orang.

Itulah sebabnya sejarah para Gubernur Bank Indonesia pada dasarnya adalah sejarah tentang bagaimana Indonesia belajar mengelola ekonominya sendiri—dari masa ketika politik menjadi panglima, ketika ekonomi kemudian dijadikan panglima, hingga ketika independensi bank sentral menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas negara. ***