POJOKSATU.id — Di masa kolonial Hindia Belanda, terutama ketika sistem tanam paksa atau cultuurstelsel diberlakukan (1830–1870), jabatan bupati adalah posisi tertinggi bagi pribumi.
Kedudukan itu bukan hanya simbol kehormatan, tapi juga pintu yang terbuka untuk memperkaya diri sendiri.
Kritik Pedas Multatuli
Tahun 1859, di sebuah hotel sewaan di Brussel, Belgia, Eduard Douwes Dekker menulis novel satire yang kelak mengguncang opini publik Eropa: Max Havelaar.
Menggunakan nama pena Multatuli, karya ini diterbitkan pada 1860, terinspirasi dari pengalamannya saat menjadi asisten residen di Lebak, Banten, tahun 1856.
Dekker menyaksikan sendiri sepak terjang Raden Adipati Karta Natanegara, Bupati Lebak (1830–1865), yang memaksa rakyat kerja rodi, memeras hasil bumi, bahkan ternak warga.
Sementara rakyat hidup miskin, sang bupati bergelimang kemewahan.
Pengaduan Eduard Douwes Dekker ke residen C.P. Brest van Kempen diabaikan.
Alih-alih mendapat dukungan, Dekker justru ditegur keras. Kecewa, ia mengundurkan diri—dan memilih melawan lewat tulisan.
Bupati, Hidup Bak Pangeran Kecil
Sejarawan Ong Hok Ham menggambarkan bupati era tanam paksa hidup layaknya raja kecil.
Kemewahan dan korupsi bukan isapan jempol.
Ada bupati yang terlibat penyelundupan, menerima suap, hingga menghukum pekerja sampai mati.
Setelah Perang Jawa 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch—pencetus cultuurstelsel—memutuskan tidak memberi gaji tetap kepada bupati.
Sebagai gantinya, mereka diberi tanah luas, subsidi keuangan, dan jaminan kedudukan turun-temurun. Bupati pun merasa dimanjakan dan dijamin.
Tujuannya jelas, menjaga kesetiaan bangsawan Jawa kepada pemerintah kolonial.
Hingga 1900, sejarawan Merle Calvin Ricklefs mencatat ada 72 bupati di Jawa.
Mereka memimpin pemerintahan daerah dengan patih, wedana, mantri, jaksa, dan penghulu.
Penghasilan mereka berasal dari tanah, kerja bakti, tunjangan bulanan, serta persentase hasil tanam paksa.
Tak heran rumah mereka megah, berpagar dengan pendapa luas.
Seragamnya berhias ornamen emas, kain batik bermotif kerajaan, dan payung berwarna keemasan.
Bahkan selera mewah ala Eropa pun mereka nikmati—mulai dari senjata, kuda, pakaian, hingga furnitur impor.
Korupsi yang Mengakar Sebelum Tanam Paksa
Peter Carey bahkan mencatat, mental korup pejabat pribumi sudah ada sebelum cultuurstelsel.
Setelah Inggris menyerahkan Jawa kembali ke Belanda pada 1816, uang sewa tanah dari Eropa memicu pejabat seperti Danurejo IV di Yogyakarta memperkaya diri.
Bupati Karanganyar, Raden Adipati Joyodiningrat, menulis bahwa sogokan uang, barang, bahkan perempuan cantik bisa menentukan kemenangan perkara di pengadilan.
Ricklefs menilai, sistem tanam paksa memupuk korupsi karena persentase hasil panen ke bupati mendorong pemerasan terhadap desa.
Residen Belanda pun sering menutup mata, dan menyebutnya “adat”.
Peter Boomgaard menambahkan, bupati kerap mengakali pajak padi.
Jika kuota tak terpenuhi, mereka membeli padi di pasar dengan harga tinggi, lalu memungut pajak tambahan dari rakyat untuk menutup kerugian.
Suap Jabatan dan Kerja Paksa
Ong menyebut, jabatan kepala desa bisa didapat dengan membayar f30 hingga f300 ke bupati, tergantung luas desa.
Penggunaan kerja paksa tidak hanya memberatkan rakyat, tapi juga memicu dendam terhadap pemimpin mereka sendiri.
Di mata Belanda, bupati adalah alat politik dan ekonomi yang efektif.
Sistem ini membuat mereka tetap berkuasa, namun bergantung sepenuhnya pada dukungan kolonial.
Kisah dari Pati di Tengah Sistem Kolonial
Di Pati, Raden Bagus Mita, bergelar Kanjeng Pangeran Ario Tjondro Adinegoro, memimpin sekitar 1829–1895—masa di mana cultuurstelsel sedang gencar.
Catatan lokal menyebut, pada masa cultuurstelsel itu, pemerintahannya justru membangun Masjid Agung Baitunnur Pati. Prasasti tahun 1261 H atau 1845 M masih membuktikan catatan itu di sana.
Proyek seperti ini justru dinilai memperkuat wibawa bupati sekaligus hubungan dengan rakyat, walau secara struktur mereka tetap bagian dari roda kolonial.
Konteks zamannya membuat bupati seperti Tjondro Adinegoro menjadi “pangeran kecil” di wilayahnya menjadi dilematis.
Di satu sisi membangun dan melestarikan adat, di sisi lain menjalankan kebijakan yang sering memberatkan rakyat demi memenuhi kuota tanam paksa.
Tidak ada bukti spesifik yang menuduh Tjondro Adinegoro terlibat praktik korupsi pribadi, tetapi sistem yang berlaku saat itu membuka peluang besar bagi penyalahgunaan wewenang—sebuah potret umum bupati di era kolonial.
Dari Raja Kecil Menjadi Pegawai Pemerintah
Setelah cultuurstelsel dihapus pada 1870, kekuasaan bupati mulai dikikis.
Hak milik tanah dihapus pada 1867, lalu hak menerima hadiah dan layanan pribadi dihapus pada 1882.
Baca Juga: Menguak Jejak Pajak, Kerap Alami Gejolak dan Rakyat Tak Bisa Menolak
Status mereka berubah menjadi “pegawai pemerintah” dengan gaji tetap.
Meski demikian, korupsi di kalangan bupati jarang tersentuh hukum.
Contohnya, Bupati Tuban Raden Tumenggung Panji Tjitrosomo baru dipecat pada 1892 karena korupsi, itupun langsung digantikan oleh saudaranya.
Belanda tetap mempertahankan citra tradisional bupati karena dianggap menguntungkan. Pada 1900, hanya 4 dari 72 bupati yang mampu berbahasa Belanda.
Sekolah Elite dan Pudarnya Semangat
Di masa berikutnya, Belanda mendirikan Hoofdenscholen pada 1878 untuk mencetak generasi penerus dari anak-anak elite.
Namun, banyak anak bupati enggan meneruskan jabatan ayahnya, sehingga posisi penting diisi oleh keturunan pejabat rendahan atau bahkan non-bangsawan.
Baca Juga: Bung Karno dan Pemikiran Islam, Dari Ende Menuju Gagasan Kemajuan
Ironisnya, rantai korupsi, suap, dan penyelewengan yang mengakar sejak masa kolonial belum benar-benar putus hingga hari ini.
Silakan akses artikel lainnya melalui apps kami:
-
Baca informasi menarik lainnya dari penulis: Reizka Kemala Nazar