POJOKSATU.id — Sejarah bangsa Indonesia memiliki kisah tokoh-tokoh besar yang memberi warna tersendiri dalam perjalanan republik ini.
Namun, tidak semua tokoh meninggalkan jejak berupa harta melimpah atau kekayaan pribadi.
Ada satu nama yang justru dikenang sebagai Ketua DPR termiskin, namun paling dihormati karena integritas dan pengabdiannya, dialah KH Idham Chalid.
Lahir dari Tanah Banjar
Idham Chalid lahir di Setui, Kalimantan Selatan, pada 27 Agustus 1922.
Ia bukan berasal dari tanah Jawa seperti kebanyakan kiai NU, melainkan putra Banjar yang kelak mengangkat nama daerahnya ke kancah nasional.
Baca Juga: Kisah Unik KH Hasyim Asyari, Ulama Besar yang Berani Lawan Penjajah
Sejak muda, Idham menekuni dunia pendidikan Islam.
Ia menimba ilmu di Pondok Modern Gontor, Jawa Timur, lalu kelak meraih gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar, Mesir.
Sejarah mencatatnya bukan sekadar ulama, melainkan intelektual yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama di Kalimantan Selatan.
Di masa revolusi fisik, Idham aktif menjembatani komunikasi antara politisi dan gerilyawan.
Ia kerap hadir dalam rapat-rapat Serikat Muslimin Indonesia, sembari diam-diam menyuplai informasi ke pangkalan gerilya yang dipimpin Hasan Basri.
Penolak Negara Boneka Belanda
Salah satu peran monumental Idham Chalid terjadi ketika Belanda berusaha membentuk Negara Kalimantan sebagai bagian dari strategi negara federal.
Ia bersama politisi lain menolak tegas gagasan tersebut.
Lewat koordinasi yang solid dengan gerilyawan, mayoritas anggota Dewan Daerah menolak usulan Belanda. Hanya sembilan dari tiga puluh orang yang setuju.
Baca Juga: Laksamana Maeda, Perwira Jepang yang Berperan Besar dalam Perumusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Gerakan ini menjadi titik balik lahirnya Kalimantan Selatan yang tetap setia pada Republik Indonesia.
Idham sendiri beberapa kali masuk penjara akibat ceramah-ceramahnya yang membakar semangat rakyat.
Namun, itu tidak membuatnya mundur. Justru dari sanalah namanya semakin dikenal sebagai kiai pejuang.
NU, Haji, dan Politik Nasional
Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949, Idham masuk gelanggang politik melalui Masyumi.
Ia sempat dipercaya mengurus pemberangkatan haji tahun 1950.
Dari hasil lobi pribadinya dengan Raja Abdul Aziz, biaya masuk jemaah haji Indonesia digratiskan.
Untuk pertama kalinya, ribuan warga bisa berangkat haji dengan biaya yang jauh lebih ringan.
Seiring waktu, NU memutuskan keluar dari Masyumi pada 1952 dan mendirikan partai sendiri.
Baca Juga: Solidaritas Pecah di DPR: Buruh Geruduk DPR RI dengan Berbagai Tuntutan
Dalam Pemilu 1955, NU keluar sebagai pemenang ketiga. Dari situlah karier politik Idham menanjak.
Ia dipercaya menjadi Wakil Perdana Menteri II, lalu Ketua Umum PBNU selama 28 tahun (1955–1984).
Di era Orde Baru, Idham tetap berada di lingkaran elit kekuasaan, tapi dengan karakter khas: penyeimbang.
Ia menjabat Ketua DPR (1968–1977), Ketua MPR (1972–1977), hingga Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Namun, kekuasaan tak pernah membuatnya silau.
Ketua DPR yang Berani Miskin
Inilah yang membuat Idham berbeda.
Meski menjabat posisi penting, ia menolak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga.
Anak-anaknya tidak diberi hak istimewa, bahkan ada yang berjualan nasi untuk menyambung hidup. Mereka tetap menggunakan transportasi umum seperti rakyat kebanyakan.
Idham Chalid juga tidak mau menerima jabatan komisaris atau bisnis sampingan.
Bagi dia, jabatan publik adalah amanah, bukan jalan menumpuk harta.
Filosofi hidup ini ditularkan istrinya, Siti Rokayah, yang mendidik keluarga tetap sederhana meski hidup berdampingan dengan para pejabat kaya raya.
Setelah pensiun, Idham kembali ke akar kehidupannya: menjadi guru agama. Sebuah sikap langka, seorang Ketua DPR yang memilih papan tulis dan kitab suci daripada gedung-gedung megah.
Filosofi Air, Politik yang Mengalir
Idham Chalid dikenal dengan falsafah “politik air”. Baginya, politik harus luwes, bergerak mengikuti alur tanpa kehilangan jernihnya.
Karena itu, ketika Bung Karno mengusung konsep Nasakom yang kontroversial, Idham justru memilih mendukung.
Alasannya, umat Islam tidak boleh berada di luar sistem. NU harus hadir sebagai pembanding agar ideologi lain tidak mendominasi.
Filosofi inilah yang membuatnya dijuluki “mahaguru politik NU”.
Bukan hanya politisi biasa, tapi politisi yang membangun gagasan, bukan sekadar mengejar kursi.
Warisan dan Penghormatan
Idham Chalid wafat pada 11 Juli 2010 dalam usia 88 tahun.
Atas jasanya, negara menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011.
Baca Juga: Dari GBK ke DPR, Buruh Suarakan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
Wajahnya kini abadi di pecahan uang Rp5.000.
Ahmad Syafi’i Maarif, guru besar sejarah sekaligus tokoh bangsa, menyebut Idham sebagai puncak politik NU dalam sejarah.
Sebuah gelar yang tidak berlebihan, mengingat pengaruhnya yang kuat baik di bidang politik, agama, maupun pendidikan.
KH Idham Chalid—adalah ulama, politisi, pejuang, dan teladan bangsa. Mampukah kita mengikuti jejaknya?
Bagaimana menurut bapak ibu? Tulis di kolom komentar ya.
Silahkan akses artikel lainnya melalui apps kami:
-
Baca informasi menarik lainnya dari penulis: Reizka Kemala Nazar