POJOKSATU.id – Di antara kisah-kisah yang paling sering diceritakan tentang awal kemerdekaan Indonesia, ada satu narasi yang begitu populer: Palestina disebut sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan.
Cerita itu telah berulang kali disampaikan dalam berbagai kesempatan hingga dianggap sebagai fakta yang tidak lagi memerlukan penjelasan.
Namun, sejarah mengajarkan bahwa kecintaan kepada bangsa justru harus dibangun di atas kebenaran.
Ketika berbagai dokumen diplomatik, arsip, dan kajian para sejarawan ditelusuri, tampak bahwa kisah tersebut memang berangkat dari sebuah fakta penting, tetapi sering disampaikan tanpa konteks yang utuh.
Yang benar, dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia memang telah datang dari tokoh-tokoh Palestina sebelum republik ini diproklamasikan.
Akan tetapi, pada saat itu Palestina belum berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat sehingga belum dapat memberikan pengakuan diplomatik dalam pengertian hukum internasional.
Baca Juga: Motif Pembunuhan Brigadir Eko Winarno Belum Diungkap Polda, Lima Tersangka Ditetapkan
Perbedaan inilah yang sering luput dipahami, padahal justru memperlihatkan betapa besarnya arti solidaritas yang diberikan rakyat Palestina kepada bangsa Indonesia.
Ketika Dukungan Datang dari Yerusalem
Sosok yang paling sering dikaitkan dengan awal hubungan Indonesia dan Palestina adalah Haj Amin Muhammad al-Husseini, Mufti Besar Yerusalem.
Lahir di Yerusalem sekitar 1895 hingga 1897, al-Husseini diangkat sebagai Grand Mufti of Jerusalem pada 1921 dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia Islam pada dekade 1930-an hingga 1940-an.
Pengaruhnya tidak hanya dirasakan di Palestina. Jaringan komunikasi yang dimilikinya menjangkau Mesir, Suriah, Irak, Arab Saudi, hingga berbagai wilayah Timur Tengah lainnya.
Baca Juga: Sambut HUT ke-81 RI, Kodim 0604 Karawang Gelar Beragam Lomba Meriah Bersama Keluarga Prajurit
Pada masa Perang Dunia II, al-Husseini berada di pengasingan di Jerman.
Meskipun jauh dari tanah kelahirannya, ia tetap aktif mengikuti perkembangan dunia Islam, termasuk perjuangan rakyat Indonesia yang sedang menuju kemerdekaan.
Dukungan yang Datang Sebelum Proklamasi
Sejumlah literatur sejarah Indonesia menyebut bahwa menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Haj Amin al-Husseini telah menyampaikan dukungan terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio berbahasa Arab dari Berlin.
Melalui siaran tersebut, ia mengajak bangsa-bangsa Muslim memberikan dukungan kepada rakyat Indonesia yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya.
Baca Juga: DAM Borong 5 Gelar AHSRIC 2026, Ukir Prestasi Gemilang di Panggung Nasional
Sejumlah sejarawan Indonesia, di antaranya Prof. Azyumardi Azra dan Prof. Ahmad Mansur Suryanegara, mengakui adanya hubungan yang erat antara tokoh-tokoh Palestina dan perjuangan diplomasi Indonesia, meskipun terdapat perbedaan penafsiran mengenai waktu maupun bentuk dukungan yang diberikan.
Karena itu, dalam penulisan sejarah yang lebih akurat, pernyataan yang tepat bukanlah bahwa "negara Palestina mengakui Indonesia sebelum Proklamasi", melainkan bahwa tokoh-tokoh Palestina telah menyatakan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia sebelum republik ini lahir secara resmi.
Perbedaan kalimat itu tampak sederhana, tetapi sangat penting dalam menjaga ketepatan sejarah.
Baca Juga: Galian Tanah Merah di Desa Citarik Disegel Satpol PP dan Polresta Karawang
Mengapa Palestina Belum Dapat Mengakui Indonesia?
Untuk memahami persoalan tersebut, kita perlu melihat keadaan Palestina pada 1945.
Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Palestina belum menjadi negara yang merdeka.
Wilayah itu masih berada di bawah Mandat Inggris (British Mandate of Palestine) yang berlangsung hingga 1948.
Karena belum memiliki kedaulatan sebagai negara, Palestina belum mempunyai kewenangan memberikan pengakuan diplomatik kepada negara lain sebagaimana dikenal dalam hukum internasional.
Baca Juga: Polresta Karawang Bongkar Pengoplosan LPG 3 Kg ke Tabung 12 Kg, Tiga Pelaku Ditangkap
Dengan demikian, dukungan yang datang dari Palestina pada masa itu merupakan dukungan politik dan moral dari para tokoh nasional, ulama, dan organisasi-organisasi Arab, bukan pengakuan resmi dari sebuah negara.
Justru fakta inilah yang membuat dukungan tersebut memiliki nilai historis yang besar.
Ketika bangsanya sendiri belum merdeka, para tokoh Palestina telah menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan bangsa lain yang sedang merebut kemerdekaan.
Haj Amin al-Husseini Membuka Jalan Diplomasi
Peran Haj Amin al-Husseini tidak berhenti pada penyampaian dukungan moral.
Berbagai dokumen diplomatik Indonesia menunjukkan bahwa ia aktif menggunakan pengaruhnya di dunia Arab untuk memperkenalkan perjuangan Republik Indonesia.
Baca Juga: Sophia Laforteza Hiatus dari KATSEYE, Agensi Ungkap Alasan dan Kondisinya
Ia membantu membuka jalur komunikasi dengan para pemimpin Timur Tengah, mendorong negara-negara Arab memberikan perhatian kepada Indonesia, serta menghubungkan para tokoh Indonesia dengan elite politik di kawasan tersebut.
Sejumlah sejarawan menilai bahwa pengaruh al-Husseini menjadi salah satu faktor yang mempercepat perhatian negara-negara Arab terhadap perjuangan diplomasi Indonesia.
Di tengah upaya Belanda mengembalikan kekuasaan kolonialnya, dukungan seperti ini mempunyai arti yang sangat besar.
Mesirlah yang Memberikan Pengakuan De Jure Pertama
Jika berbicara mengenai pengakuan diplomatik dalam pengertian hukum internasional, sejarah mencatat nama Mesir.
Baca Juga: Kenapa Kloset Duduk Punya 2 Tombol Flush? Ini Perbedaan Fungsinya
Pada 22 Maret 1946, Pemerintah Mesir memberikan pengakuan de facto kepada Republik Indonesia.
Tahap yang lebih penting terjadi pada 10 Juni 1947 ketika Indonesia dan Mesir menandatangani Treaty of Friendship and Cordiality.
Perjanjian ini menjadi dasar hubungan diplomatik resmi kedua negara dan secara luas diakui sebagai pengakuan de jure pertama terhadap Republik Indonesia.
Langkah Mesir kemudian diikuti oleh Suriah, Lebanon, Irak, Arab Saudi, dan Yaman.
Baca Juga: PKH dan BPNT Agustus 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal, Nominal, dan Cara Cek Bansos
Rangkaian pengakuan tersebut memperkuat kedudukan Indonesia di tengah upaya Belanda meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia hanyalah bentukan Jepang.
Liga Arab Menguatkan Posisi Indonesia
Dukungan terhadap Indonesia tidak berhenti pada satu negara.
Liga Arab menjadi salah satu organisasi internasional paling awal yang memberikan perhatian terhadap perjuangan diplomasi Republik Indonesia.
Melalui jaringan negara-negara anggotanya, Indonesia memperoleh akses diplomatik yang sangat penting di Timur Tengah.
Delegasi Indonesia yang dipimpin Haji Agus Salim kemudian menjalin hubungan erat dengan berbagai negara Arab, membuka jalan bagi pengakuan internasional yang semakin luas.
Baca Juga: Gerhana Matahari Total 12 Agustus 2026, Ini Negara yang Dilewati Jalur Totalitas
Diplomasi yang dilakukan pada masa-masa awal kemerdekaan membuktikan bahwa mempertahankan sebuah republik tidak hanya dilakukan melalui pertempuran bersenjata, tetapi juga melalui kemampuan membangun persahabatan antarbangsa.
Muhammad Taher Ali dan Bantuan bagi Republik
Dalam sejarah hubungan Indonesia dengan Palestina, nama Muhammad Taher Ali juga kerap disebut.
Ia dikenal sebagai saudagar keturunan Palestina yang menetap di Asia Tenggara dan memberikan bantuan finansial yang besar bagi perjuangan diplomasi Indonesia.
Berbagai sumber sejarah menyebutkan bahwa dukungannya membantu aktivitas perwakilan Indonesia di luar negeri.
Baca Juga: MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Bukan Rp300 Triliun
Namun demikian, rincian mengenai asal-usul, besaran bantuan, maupun lokasi aktivitasnya masih berbeda-beda dalam berbagai literatur sejarah.
Karena itu, penulisan sejarah yang hati-hati lebih tepat menyebut bahwa Muhammad Taher Ali memberikan bantuan finansial yang besar bagi perjuangan diplomasi Indonesia, tanpa menyatakan bahwa seluruh kekayaannya disumbangkan karena klaim tersebut belum didukung dokumen primer yang memadai.
Soekarno dan Palestina
Persahabatan yang terjalin sejak awal kemerdekaan tidak pernah dilupakan oleh Presiden Soekarno.
Baca Juga: Kasus Kematian Sutrimo Eks Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Dilaporkan ke Polisi Usai 2 Pekan
Dalam berbagai pidato, termasuk pada masa Konferensi Asia-Afrika 1955 dan kesempatan-kesempatan lainnya, Soekarno secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Salah satu pernyataan yang paling dikenal berbunyi,
"Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel."
Redaksi kutipan tersebut memang memiliki beberapa variasi dalam berbagai publikasi, tetapi substansi sikap Soekarno tetap sama.
Indonesia memandang perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari semangat menentang kolonialisme yang juga melahirkan Republik Indonesia.
Baca Juga: Harga Tiket Promo Ancol 17 Agustus 2026 Mulai Rp45 Ribu, Berlaku di 5 Wahana
Sejarah Mengajarkan Menghargai Fakta
Kisah hubungan Indonesia dan Palestina merupakan salah satu bab penting dalam sejarah diplomasi Republik.
Namun kekuatan kisah itu tidak terletak pada klaim yang dilebihkan, melainkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tokoh-tokoh Palestina memang termasuk pihak paling awal yang memberikan dukungan moral dan politik kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dukungan itu membantu membuka pintu diplomasi Indonesia di dunia Arab dan memperkuat posisi republik muda yang saat itu sedang menghadapi tekanan Belanda.
Baca Juga: Kasus Kematian Sutrimo Eks Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Dilaporkan ke Polisi Usai 2 Pekan
Sementara itu, pengakuan diplomatik pertama secara de jure terhadap Republik Indonesia diberikan oleh Mesir melalui Treaty of Friendship and Cordiality pada 10 Juni 1947.
Sejarah yang dituturkan dengan jujur tidak akan mengurangi kebesaran jasa siapa pun.
Justru dengan memahami fakta secara utuh, kita dapat melihat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya karena keberanian rakyatnya sendiri, tetapi juga karena hadirnya sahabat-sahabat dari berbagai penjuru dunia yang percaya bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. ***