POJOKSATU.id - Nama "Nusantara" memiliki akar sejarah yang kuat dan dalam, yang telah menjadi bagian integral dari identitas dan kebudayaan bangsa Indonesia.
Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Kawi atau Jawa Kuno, di mana "nusa" berarti "pulau" dan "antara" berarti "di luar" atau "di antara."
Istilah ini pertama kali muncul dalam Kitab Negarakertagama, sebuah karya epik dari era Majapahit pada abad ke-14, yang menggambarkan wilayah kekuasaan kerajaan besar itu yang meliputi berbagai pulau di Asia Tenggara.
Pada masa itu, Nusantara melambangkan konsep persatuan dari berbagai pulau yang berada di bawah kendali Majapahit.
Nusantara juga memiliki hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Pendatang dari berbagai wilayah seperti India, Tiongkok, Portugis, Arab, dan Belanda telah berperan signifikan dalam memperkaya keragaman agama dan budaya di Nusantara.
Setiap agama dan kepercayaan yang diperkenalkan di Nusantara diterima dengan tangan terbuka, termasuk ketika para pedagang dari berbagai negara datang untuk mencari rempah-rempah, yang kemudian memunculkan jalur rempah.
Sebelum kedatangan bangsa Eropa, pedagang dari Tiongkok dan India telah terlebih dahulu mengetahui jalur menuju pusat-pusat rempah. Bahkan, sejak sebelum abad ke-5 Masehi, sebagaimana tercatat dalam kronik sejarah Tiongkok dan India, para pedagang dari Nusantara sudah menguasai perdagangan komoditas beraroma seperti cengkeh dan pala.
Kerajaan Sriwijaya, yang berkuasa dari abad ke-8 hingga abad ke-10, mengendalikan jalur laut antara Barat dan Tiongkok menuju kepulauan rempah dan Selat Malaka.
Agama Hindu dan Buddha dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-2 hingga abad ke-4 Masehi oleh pedagang India yang datang ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hindu mulai berkembang di Jawa pada abad ke-5 Masehi, terutama dengan pemujaan terhadap Dewa Siva oleh kasta Brahmana.
Para pedagang juga memperkenalkan ajaran Buddha pada abad berikutnya. Pengaruh ajaran Buddha dan Hindu terlihat dalam kerajaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Syailendra.
Candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur, dibangun oleh Kerajaan Syailendra di Magelang, Jawa Tengah, sementara pada waktu yang bersamaan Candi Hindu Prambanan dibangun di Yogyakarta.
Kejayaan Hindu di Jawa mencapai puncaknya dengan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, yang juga menjadi masa keemasan dalam sejarah Indonesia. Pada saat yang sama, Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-14 Masehi.
Salah satu teori mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Gujarat, India, dan menyebar dari pantai barat Sumatera hingga ke Jawa. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh para peneliti seperti Snouck Hugronje, J. Pijnapel, W.F. Sutterheim, hingga J.P. Moquette, yang percaya bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi.
Salah satu bukti pendukung teori ini adalah makam Malik As-Saleh, yang ditemukan dengan angka tahun 1297. Malik As-Saleh, yang sebelumnya bernama Marah Silu sebelum memeluk Islam, adalah pendiri Kesultanan Samudera Pasai di Aceh.
Namun, seiring berjalannya waktu, Nusantara tidak hanya berhenti sebagai bagian dari sejarah kerajaan-kerajaan besar.
Ketika masa kolonialisme tiba dan Belanda mulai menjajah wilayah ini, mereka memperkenalkan istilah "Nederlandsch Indie" atau "Hindia Belanda" untuk merujuk pada Nusantara, sejak awal penjajahan pada tahun 1602.
Nama ini digunakan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda.
Pada tahun 1850, sebuah perubahan besar terjadi ketika nama "Indonesia" pertama kali diperkenalkan oleh James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl melalui sebuah majalah ilmiah tahunan berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA) yang diterbitkan di Singapura.
Mereka mencari alternatif nama yang dapat membedakan Hindia Belanda dari wilayah lain, karena nama Hindia sering tertukar dengan negara lain.
Logan akhirnya memilih nama "Indonesia," yang merupakan kombinasi dari kata Yunani "Indos" yang berarti India, dan "nesos" yang berarti pulau, secara harfiah berarti "Kepulauan India."
Nama "Indonesia" mulai populer setelah Adolf Bastian, seorang etnolog Jerman, menulis tentangnya dalam buku berjudul "Order Die Inseln Des Malayischen Archipels" dan "Die Volkev des Ostl Asien" pada tahun 1884.
Namun, pada dekade 1920-an, Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia, sempat mengusulkan penggunaan kembali istilah "Nusantara" untuk menggantikan Hindia-Belanda, agar tidak memiliki unsur bahasa asing.
Meskipun begitu, ketika ia dibuang ke Belanda pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara akhirnya menggunakan nama "Indonesia" saat mendirikan sebuah biro pers bernama "Indonesische Persbureau", yang kemudian menjadi "Perhimpunan Indonesia" pada tahun 1925.
Nama "Indonesia" semakin mantap sebagai identitas nasional melalui ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dan akhirnya diresmikan sebagai nama negara pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Nama "Nusantara" kembali dihidupkan oleh pemerintah sebagai nama tempat ibu kota negara Republik Indonesia yang baru, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Nama ibu kota negara baru tersebut dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi pada Jumat 14 Januari 2022. Alasan memberi nama Ibu Kota Negara Baru dengan Nusantara adalah kata tersebut sudah dikenal sejak dulu. Kata nusantara sudah dikenal bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Selain itu, alasan lain dipilihnya Nusantara sebagai nama ibu kota baru adalah karena kata tersebut sudah sangat ikonik di dunia internasional.
Ibu Kota Nusantara dirancang untuk menjadi kota yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai lambang persatuan dan kemajuan bangsa.
Dengan memadukan nilai-nilai tradisional dan inovasi teknologi, Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi manifestasi dari cita-cita bangsa Indonesia yang besar dan visioner, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam sebuah kesatuan yang disebut Nusantara.
Pemilihan nama "Nusantara" untuk ibu kota baru ini bukan hanya menunjukkan penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga komitmen untuk melestarikan nilai-nilai yang telah membentuk identitas bangsa Indonesia. ***