POJOKSATU.id — Gerakan kepanduan di Tanah Air memiliki akar yang kuat sejak zaman Hindia-Belanda, jauh sebelum kita mengenalnya sebagai Pramuka.

Perjalanan panjang penuh liku ini akhirnya mencapai puncaknya dengan bersatunya seluruh organisasi kepanduan dalam satu wadah, yang kini kita rayakan setiap tanggal 14 Agustus.

Tahun 1912 menjadi catatan awal. Di Batavia—nama lama Jakarta—sekumpulan pemuda mulai berlatih kepanduan sebagai cabang dari Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO).

Dua tahun kemudian, cabang ini berdiri mandiri dengan nama Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda.

Saat itu, mayoritas anggotanya adalah keturunan Belanda.

Namun, perubahan besar terjadi pada 1916.

Baca Juga: Menyingkap Kemunculan Buku di Indonesia, Yuk Simak Penjelasannya

Di Surakarta, Sri Paduka Mangkunegara VII mendirikan Javaansche Padvinders Organisatie (JPO), organisasi kepanduan pertama yang seluruh anggotanya adalah bumiputera.

Sejak itu, gerakan kepanduan lokal mulai tumbuh di berbagai daerah dengan beragam latar belakang—agama, suku, dan orientasi kebangsaan.

Gerakan kepanduan kala itu bukan sekadar tempat pembinaan fisik dan mental. Ia menjadi sarana perlawanan kultural terhadap kolonialisme.

Namun, di tengah maraknya pertumbuhan organisasi kepanduan bumiputera, pemerintah kolonial Belanda merasa terancam.

Mereka melarang penggunaan istilah padvinders yang dianggap eksklusif milik mereka.

Menanggapi larangan ini, KH Agus Salim mengusulkan istilah "Pandu" atau "Kepanduan" sebagai padanan dalam bahasa Indonesia, sebuah langkah strategis untuk memperkuat identitas nasional.

Muncullah nama-nama seperti Hizbul Wathan milik Muhammadiyah, Nationale Padvinderij, Sarekat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie, Pandu Indonesia, Padvinders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, El-Hilaal, Pandu Ansor, Al Wathoni, Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas Katolik Indonesia, hingga Kepanduan Masehi Indonesia.

Baca Juga: Jejak Perpustakaan di Indonesia, Sejarah dan Semangat Zaman Perpustakaan

Seiring waktu, kepanduan Indonesia mulai menorehkan kiprah di panggung dunia.

Desember 1934, pendiri kepanduan dunia, Lord Baden-Powell, datang ke Batavia, Semarang, dan Surabaya bersama keluarganya. Mereka menyaksikan langsung perkembangan kepanduan di Hindia-Belanda.

Pandu-pandu dari Nusantara juga hadir dalam Jambore Dunia—mulai dari kunjungan ke Hungaria pada 1933 hingga pengiriman kontingen resmi ke Belanda tahun 1937 yang beranggotakan pandu keturunan Belanda, bumiputera, Tionghoa, dan Arab.

Di tanah air sendiri, kegiatan besar seperti All Indonesian Jamboree pada 19–23 Juli 1941 di Yogyakarta menjadi momentum pemersatu pandu dari berbagai penjuru.

Namun, dinamika politik tak selalu berpihak.

Setelah kemerdekaan, Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia yang digelar di Surakarta pada 27–29 Desember 1945 memutuskan berdirinya Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi nasional.

Harapan besar itu kandas ketika Agresi Militer Belanda II pada 1948 membuat aktivitas Pandu Rakyat dilarang di wilayah-wilayah pendudukan.

Dari situ, bermunculan kembali organisasi baru seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), dan Kepanduan Indonesia Muda (KIM).

Memasuki akhir 1950-an, jumlah organisasi kepanduan membengkak hingga 100 perkumpulan yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo).

Ironisnya, banyaknya organisasi tidak berbanding lurus dengan kekuatan. Rasa kedaerahan dan perbedaan orientasi melemahkan persatuan.

Baca Juga: Jejak Panjat Pinang, Sejak Festival Hantu sampai ke Hari Ratu, Dari Warisan Kolonial hingga Tradisi Lokal

Melihat kondisi ini, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang saat itu dikenal sebagai Pandu Agung, menggagas peleburan seluruh organisasi kepanduan ke dalam satu wadah.

Gagasan ini pertama kali diungkapkan Soekarno pada tahun 1959.

Setelah melalui serangkaian pertemuan dengan para tokoh kepanduan, sebuah panitia dibentuk untuk mewujudkan ide ini.

Baca Juga: Bung Karno dan Pemikiran Islam, Dari Ende Menuju Gagasan Kemajuan

Panitia tersebut terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prijono, Azis Saleh, Achmadi, dan Muljadi Djojo Martono.

Gerakan baru ini dinamakan Pramuka, sebuah akronim dari Praja Muda Karana yang berarti "jiwa muda yang suka berkarya".

Istilah ini juga diambil dari kata poromuko, yang berarti pasukan terdepan dalam peperangan, sebuah usulan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Awal Oktober 1959, di Perkemahan Besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang, Soekarno secara tegas menyerukan peleburan seluruh organisasi kepanduan menjadi satu wadah.

 

Sejak itu, rangkaian momentum penting tercipta. Pada 9 Maret 1961, nama “Pramuka” resmi digunakan—hari ini dikenang sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka.

Lalu pada 20 Mei 1961, Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 diterbitkan, menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja Pramuka.

Puncaknya terjadi pada 20 Juli 1961, ketika perwakilan seluruh organisasi kepanduan berkumpul di Istora Senayan dan menyatakan ikrar untuk melebur menjadi Gerakan Pramuka—hari itu dikenang sebagai Hari Ikrar.

Momen bersejarah mencapai klimaks pada 14 Agustus 1961. Di halaman Istana Negara, Presiden Soekarno secara resmi memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada masyarakat luas.

Panji Gerakan Pramuka diserahkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Ketua Kwartir Nasional pertama dan dikenal sebagai tokoh penting yang membesarkan Pramuka dengan semboyan “Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan”.

Baca Juga: Belum Banyak yang Tahu, Perang Dayak Desa, Kisah Perlawanan Gagah Berani Suku Dayak Melawan Jepang di Tanah Borneo

Panji tersebut kemudian dibawa dalam defile keliling Jakarta oleh barisan Pramuka—tanda dimulainya babak baru persatuan kepanduan Indonesia. Sejak saat itu, 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang dirayakan setiap tahun.

Kata “Pramuka” sendiri adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti “jiwa muda yang suka berkarya”.

Filosofinya tercermin pada lambangnya: tunas kelapa—simbol kemanfaatan, daya tahan, dan kesederhanaan.

Baca Juga: Doa Bung Karno Usai Proklamasi, Jejak Spiritual Sang Proklamator, Mendalami Islam di Balik Pintu Penjara

Sama seperti pohon kelapa yang seluruh bagiannya bermanfaat, anggota Pramuka diharapkan menjadi insan berguna di manapun berada.

Gerakan Pramuka berdiri di atas dasar hukum yang kokoh, antara lain Keppres Nomor 238 Tahun 1961 dan Keppres Nomor 448 Tahun 1961 yang mengesahkan penyerahan Panji Pramuka sekaligus menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia.

Sri Sultan pula yang memperkenalkan dan mengukuhkan Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka sebagai pedoman moral yang hingga kini masih menjadi pegangan setiap anggota.

Perjalanan panjang ini adalah bukti bahwa Pramuka lahir bukan sekadar untuk bermain tali-temali atau berkemah, melainkan sebagai wadah pembinaan karakter, persatuan bangsa, dan cinta tanah air.

Dari akar kolonial hingga nafas kemerdekaan, dari perpecahan organisasi hingga satu bendera bersama, Pramuka menjadi rumah bagi jiwa muda yang ingin berkarya demi Indonesia.

Silakan akses artikel lainnya melalui apps kami: