POJOKSATU.id - Pemilihan Umum 1997 adalah pemilu ke-6 di masa Orde Baru dan pemilu ke-7 dalam sejarah sejak Indonesia merdeka. Golkar menang lagi, Soeharto kembali berkuasa.
Namun, Pemilu 1997 ternyata menjadi pemilu terakhir rezim Orba karena pada 21 Mei 1998, Soeharto tumbang dari kursi kepresidenan yang telah sekian lama ia kuasai.
Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 1997 merupakan ajang untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya, bukan untuk memilih presiden dan wakil presiden.
Atmosfer protes di masyarakat terhadap rezim Soeharto mulai menghangat kala itu. Orde Baru sedang berada dalam titik jenuhnya. Situasi ini membuat PPP dan PDI lebih leluasa melontarkan kritik selama kampanye.
Selain banyak praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian kentara di tubuh rezim, sumber protes lain adalah peran politik ABRI.
Golongan militer kala itu menduduki 100 dari 500 kursi di parlemen. Rezim Soeharto berusaha meredam protes itu dengan menerbitkan Undang-Undang No. 5/1995 tentang Susunan dan Kedudukan MPR baru.
Dalam UU ini, jumlah kursi ABRI di DPR dikurangi, dari 100 menjadi 75. Namun, upaya ini dianggap belum bisa membuat demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik.
Pasalnya, Golkar masih menjadi kendaraan politik Orde Baru. Ormas berlambang pohon beringin ini selalu meraih kemenangan telak di setiap pemilu berkat campur-tangan pemerintah.
Baca Juga: Akui Banyak Kecocokan dengan Sebelah, Timnas AMIN Tak Menampik Soal Koalisi dengan Ganjar-Mahfud
Golkar terus mengulang materi kampanye tentang pembangunan dan klaim prestasi semu pemerintah di bawah kepemimpinan Soeharto. Di sisi lain, PPP dan PDI tentu saja melancarkan kritik kendati belum benar-benar punya keberanian untuk menyerukan perubahan.
Dinamika kampanye Pemilu 1997 terutama disebabkan oleh dua hal, yakni meningkatnya kerusuhan dan munculnya “koalisi” Mega-Bintang.
Kekerasan dan keberingasan massa meningkat kala kampanye memasuki putaran-putaran terakhir.
Insiden sering terjadi di antara massa pendukung OPP atau bahkan antara massa dengan aparat keamanan.
Fenomena Mega-Bintang mulanya disulut oleh pecahnya internal PDI, antara PDI pimpinan Soerjadi dan PDI pimpinan Megawati Sukarnoputri.
Kabar yang beredar kala itu menyebut bahwa kubu Megawati mendekat dan akan mengalihkan suara pendukungnya ke PPP. Kendati demikian, antusiasme atas munculnya isu koalisi “Mega-Bintang” ini tampak hanya terjadi di Jawa.
Pimpinan pusat PPP pun menolak secara resmi adanya koalisi ini. Pemungutan suara diselenggarakan pada 29 Mei 1997.
Baca Juga: M Qodari Sebut Dukungan Erick Thohir Bisa Jadi Kontribusi Besar untuk Kemenangan Prabowo-Gibran
Tujuan diselenggarakannya saat itu adalah untuk memilih anggota DPR dan DPRD tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota madya, periode 1997-1999.
Pemilu tahun 1997 diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Saat itu, usut punya usut Golkar masih menjadi tonggak politik Orde Baru. Golkar juga terus mendapat kemenangan karena ada campur tangan dari pemerintah di dalamnya.
Golkar pun masih menyampaikan materi kampanye yang sama, yakni tentang pembangunan dan prestasi yang bias. Sementara itu, PDI dan PPP terus melancarkan kritik mereka terhadap rezim Soeharto, meskipun belum berani menyuarakan perubahan.
Baca Juga: Luhut Binsar Panjaitan, Putra Batak yang Redup di Masa Soeharto Berjaya Masa Jokowi
Pada 29 Mei 1997 pemungutan suara dilangsungkan. Hasil menunjukkan bahwa Golkar kembali unggul.
Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Golkar kembali menang dengan perolehan suara naik sebanyak 6,41 persen. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari pemilu sebelumnya.
PPP juga mengalami peningkatan perolehan suara. Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal, perolehan suaranya merosot hingga 11,84 persen.
PDI hanya mendapat 11 kursi dan kehilangan 45 kursi dibandingkan Pemilu 1992.
Baca Juga: Mau Berikan Contoh, Mahfud MD akan Ajukan Pengunduran Diri Baik-baik dari Kabinet Jokowi
Sesungguhnya, sebelum Pemilu 1997 diselenggarakan, banyak orang yang sudah menduga bahwa pemilu pada saat itu tidak akan lebih demokratis dibandingkan sebelumnya.
Beberapa peristiwa politik penting pun terjadi, terutama perpecahan di tubuh PDI. Seperti meletusnya kerusuhan 21 Juli di Jakarta dan merebaknya kerusuhan sosial etnis di berbagai kota yang ada di Jawa dan Kalimantan Barat.
Dan hal ini sangat mempengaruhi praktek demokrasi Pemilu 1997. Penyelenggaraan pesta demokrasi ini dihantui oleh konflik sosial dan berbagai kekerasan yang berkembang di masyarakat. ***