POJOKSATU.id, Drama Korea 100 Days of Deception mengangkat latar masa penjajahan Jepang di Korea, sebuah periode sejarah yang meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Korea.

Penjajahan tersebut berlangsung selama 35 tahun, yakni sejak 1910 hingga 1945.

Dalam kurun waktu itu, Jepang menguasai berbagai aspek kehidupan masyarakat Korea, mulai dari pemerintahan, ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan.

Periode ini dikenal sebagai masa pendudukan kolonial Jepang atau Japanese Colonial Rule.

Sejarah tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan bangsa Korea menuju kemerdekaan.

Lantas, bagaimana awal mula Jepang menjajah Korea dan seperti apa kehidupan masyarakat Korea pada masa itu?

Awal Mula Penjajahan Jepang di Korea

Sebelum berada di bawah kekuasaan Jepang, Korea dikenal sebagai wilayah yang diperintah oleh Dinasti Joseon.

Pada 1897, Raja Gojong mengubah nama negaranya menjadi Kekaisaran Korea sebagai upaya mempertahankan kedaulatan di tengah tekanan negara-negara asing.

Namun, pengaruh Jepang semakin kuat setelah kemenangan negara tersebut dalam Perang Rusia-Jepang pada 1904-1905.

Jepang kemudian mengambil alih kendali atas urusan luar negeri Korea dan menjadikan wilayah tersebut sebagai protektorat pada 1905.

Situasi semakin memburuk ketika Jepang secara resmi menganeksasi Korea pada Agustus 1910.

Sejak saat itu, kedaulatan Kekaisaran Korea berakhir dan pemerintahan kolonial Jepang mulai menjalankan kekuasaan secara langsung.

Pemerintahan kolonial tersebut dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jepang yang memiliki kewenangan luas dalam urusan administrasi, militer, hukum, dan pemerintahan.

Korea kemudian berada di bawah kekuasaan Jepang hingga berakhirnya Perang Dunia II pada 1945.

Kehidupan Masyarakat Korea di Bawah Penjajahan

Pada masa penjajahan, kehidupan masyarakat Korea mengalami perubahan besar.

Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang membatasi kebebasan politik dan menekan gerakan yang menentang kekuasaan Jepang.

Pada dekade pertama pendudukan, Jepang menjalankan pemerintahan dengan pendekatan militer yang ketat.

Aktivitas masyarakat diawasi, sedangkan gerakan perlawanan menghadapi tindakan represif.

Kebijakan kolonial juga memengaruhi perekonomian dan kehidupan sosial.

Pembangunan infrastruktur serta modernisasi kota memang berlangsung, tetapi arah pembangunan banyak ditentukan oleh kepentingan pemerintahan kolonial.

Di Seoul, yang saat itu dikenal dengan nama Gyeongseong dalam administrasi Jepang, terlihat perkembangan transportasi, kawasan perdagangan, dan bangunan bergaya modern.

Namun, kemajuan tersebut tidak dinikmati secara merata.

Diskriminasi terhadap masyarakat Korea turut membentuk kesenjangan sosial antara penduduk Korea dan Jepang.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa modernisasi pada masa kolonial berjalan berdampingan dengan pembatasan hak serta ketimpangan kehidupan masyarakat.

Gerakan Kemerdekaan Korea pada 1 Maret 1919

Penolakan terhadap penjajahan Jepang melahirkan berbagai gerakan kemerdekaan.

Salah satu peristiwa paling penting adalah Gerakan 1 Maret atau March First Movement pada 1919.

Gerakan tersebut bermula dari deklarasi kemerdekaan yang dibacakan pada 1 Maret 1919.

Aksi kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Semenanjung Korea dan melibatkan masyarakat dari beragam latar belakang.

Para peserta menuntut kemerdekaan dan berakhirnya kekuasaan kolonial Jepang.

Namun, pemerintah kolonial merespons gerakan tersebut dengan tindakan represif.

Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah nasionalisme Korea.

Gerakan tersebut juga mendorong penguatan perjuangan kemerdekaan, termasuk pembentukan Pemerintahan Sementara Republik Korea di Shanghai pada 1919.

Meskipun gerakan itu belum berhasil mengakhiri penjajahan, semangat perlawanan terus bertahan melalui aktivitas politik, pendidikan, budaya, dan gerakan kemerdekaan di dalam maupun luar negeri.

Penindasan Budaya dan Identitas Korea

Penjajahan Jepang tidak hanya menyangkut penguasaan wilayah dan sumber daya, tetapi juga menyentuh identitas masyarakat Korea.

Pada periode kolonial, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan asimilasi yang semakin ketat, terutama ketika Jepang memperluas mobilisasi untuk kepentingan perang.

Masyarakat Korea menghadapi tekanan untuk menggunakan nama Jepang.

Pemerintah kolonial juga meningkatkan kontrol terhadap pendidikan dan kehidupan budaya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dominasi Jepang atas masyarakat Korea.

Di sisi lain, masyarakat Korea terus berusaha mempertahankan identitas nasional melalui bahasa, tradisi, pendidikan, dan aktivitas kebudayaan.

Oleh karena itu, perjuangan mempertahankan identitas Korea menjadi bagian penting dari sejarah perlawanan terhadap penjajahan.

Kerja Paksa dan Penderitaan pada Masa Perang

Situasi semakin berat ketika Jepang memperluas perang di Asia pada akhir 1930-an hingga 1945.

Korea dijadikan salah satu wilayah pendukung kepentingan perang Jepang.

Banyak warga Korea dimobilisasi untuk bekerja di pertambangan, proyek konstruksi, dan pabrik yang berkaitan dengan kebutuhan militer.

Sebagian masyarakat mengalami pengerahan tenaga secara paksa.

Kebijakan mobilisasi tersebut menimbulkan penderitaan bagi para pekerja dan keluarga mereka.

Perempuan Korea juga menjadi korban sistem perbudakan seksual militer Jepang yang dikenal dengan istilah comfort women.

Mereka mengalami pemaksaan untuk melayani tentara Jepang di fasilitas yang disebut sebagai rumah penghiburan.

Pengalaman para korban menjadi bagian yang sangat menyakitkan dalam sejarah hubungan Korea dan Jepang.

Selain itu, kehidupan sehari-hari masyarakat semakin dibebani oleh kekurangan kebutuhan pokok, pengawasan pemerintah, serta pengerahan sumber daya untuk mendukung perang.

Berbagai kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana perang memperburuk tekanan yang telah dialami masyarakat Korea selama masa penjajahan.

Jepang Kalah dalam Perang Dunia II, Korea Merdeka

Berakhirnya Perang Dunia II menjadi titik balik bagi Korea.

Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, kekuasaan kolonial Jepang di Semenanjung Korea berakhir.

Namun, berakhirnya penjajahan tidak serta-merta membuat Korea menjadi satu negara yang bersatu.

Semenanjung Korea kemudian terbagi menjadi wilayah pendudukan Soviet di bagian utara dan Amerika Serikat di bagian selatan.

Pembagian tersebut berkembang menjadi perpecahan politik yang melahirkan dua negara.

Republik Korea atau Korea Selatan didirikan pada 15 Agustus 1948, sedangkan Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara berdiri pada 9 September 1948.

Dengan demikian, kemerdekaan dari Jepang pada 1945 menjadi awal babak baru sekaligus tantangan besar bagi masa depan bangsa Korea.

Mengapa Latar Penjajahan Jepang Banyak Diangkat dalam Drakor?

Latar penjajahan Jepang kerap digunakan dalam drama Korea karena periode tersebut menyimpan banyak kisah tentang perjuangan, identitas, ketidakadilan, dan hubungan antarmanusia di tengah situasi politik yang penuh tekanan.

Kehidupan di kota kolonial seperti Gyeongseong, perubahan sosial, gerakan kemerdekaan, serta upaya mempertahankan identitas Korea menyediakan konteks sejarah bagi berbagai cerita fiksi.

Dalam memahami drama 100 Days of Deception, penting untuk membedakan unsur cerita yang dibuat untuk kebutuhan dramatisasi dari peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi.

Tokoh, konflik, dan alur cerita dalam drama belum tentu menggambarkan kejadian nyata secara persis.

Namun, latar penjajahan Jepang dapat membantu penonton memahami kondisi sosial dan politik yang membentuk kehidupan masyarakat Korea pada masa itu.

Sejarah penjajahan Jepang di Korea pada akhirnya bukan hanya tentang pergantian kekuasaan, melainkan juga tentang perjuangan masyarakat mempertahankan kebebasan, kebudayaan, dan identitas nasional selama 35 tahun pendudukan.***