POJOKSATU.ID- Pada tahun 1901, muncul kebijakan Politik Etis atau politik balas budi bahwa pemerintah Belanda memiliki utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada saat itu.
Terdapat tiga program dalam Politik Etis, yaitu: Irigasi, Edukasi, dan Migrasi.
Pemerintah Belanda saat itu mengkhawatirkan jumlah penduduk di Pulau Jawa yang semakin padat jika dibandingkan dengan luas daerahnya, terutama di wilayah Jawa Tengah.
Baca Juga: Wajib Tahu! Daftar Caleg DPRD Kota Bandung 2024 dari Partai Demokrat
Para organisasi ternama Belanda menyarankan untuk menekan jumlah penduduk di Pulau Jawa.
Mereka juga menyarankan agar area perkebunan di luar Pulau Jawa terpenuhi tenaga kerjanya dengan perpindahan penduduk atau kolonisasi.
Akhirnya, pemerintah Belanda mulai menyusun berbagai rencana untuk merealisasikan program kolonisasi ke luar Pulau Jawa dengan tujuan menetap.
Baca Juga: Dosen Binus Bongkar Status Kilian Potter Suami Sarah Keihl, Si Bule Sempat Ngeluh Tak Suka Jakarta
Politik Balas Budi dicetuskan oleh Conrad Theodor van Deventer dan Pieter Brooshooft. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi yang telah diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi kekayaan alamnya oleh Belanda. Politik ini mengawali era pergerakan nasional di Indonesia.
Namun, meski tujuannya mulia, Politik Balas Budi sering kali dikritik karena tidak efektif dan hanya menjadi alat propaganda Belanda untuk mempertahankan kolonialismenya.
Disebut tidak memberikan manfaat
Politik Balas Budi atau Politik Etis Belanda sering dikritik sebagai alat propaganda karena meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, dalam praktiknya, banyak yang merasa kebijakan ini tidak efektif dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk pribumi.
Baca Juga: Ini Dosa Besar yang Dilakukan Dua Anggota KPPS Hingga Berujung Dipecat
Selain itu, ada beberapa alasan lain mengapa Politik Balas Budi dianggap sebagai propaganda:
1. Eksploitasi Sumber Daya: Meski Belanda berjanji untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk pribumi, mereka tetap melanjutkan eksploitasi sumber daya alam Indonesia.
2. Pendidikan Terbatas: Meski pendidikan menjadi salah satu fokus Politik Balas Budi, pendidikan yang diberikan kepada penduduk pribumi masih sangat terbatas dan tidak merata.
3. Tujuan Jangka Panjang: Beberapa kritikus berpendapat bahwa tujuan sebenarnya dari Politik Balas Budi adalah untuk mempertahankan kolonialisme Belanda di Indonesia dengan menciptakan citra positif tentang Belanda di mata penduduk pribumi.
4. Ketidakadilan Sosial: Meski Politik Balas Budi diumumkan, masih banyak laporan tentang ketidakadilan dan diskriminasi terhadap penduduk pribumi. ***