POJOKSATU.id — Peristiwa Kudatuli merupakan singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli, yakni peristiwa yang terjadi pada 27 Juli 1996 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.
Insiden ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah dalam perjalanan politik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan dinilai sebagai salah satu pemicu menguatnya gerakan demokrasi yang kemudian berkontribusi terhadap lahirnya Reformasi 1998.
Konflik yang melatarbelakangi Kudatuli bermula dari perpecahan di tubuh PDI. Pada Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya tahun 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum.
Baca Juga: Jakarta Job Fair 2026 Digelar di GOR Ciracas, 37 Perusahaan Buka Ribuan Lowongan Kerja
Namun, kepemimpinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah Orde Baru yang kemudian mendukung Soerjadi sebagai ketua melalui Kongres Medan pada Juni 1996.
Penolakan terhadap hasil kongres tersebut membuat pendukung Megawati tetap mempertahankan kantor pusat PDI di Jakarta sebagai simbol legitimasi kepemimpinannya.
Puncak konflik terjadi pada pagi hari 27 Juli 1996 ketika massa pendukung kubu Soerjadi berupaya mengambil alih kantor DPP PDI yang masih ditempati pendukung Megawati.
Baca Juga: Batas Harga Rp400 Juta Jadi Penentu Pajak Mobil Listrik, Ini Simulasi PKB Berbagai Model
Upaya tersebut memicu bentrokan antara kedua kelompok yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta.
Kerusuhan menyebabkan berbagai bangunan dan kendaraan mengalami kerusakan maupun pembakaran, sementara aparat keamanan diterjunkan untuk mengendalikan situasi.
Pemerintah saat itu menyebut kerusuhan dipicu oleh kelompok tertentu.
Baca Juga: IKA Unair Jember Inisiasi Gerakan Donor Oksigen hingga Jadi Pusat Magang SDM Papua
Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan pengamat menilai peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pada masa Orde Baru, terutama terkait konflik internal PDI dan campur tangan kekuasaan.
Hingga kini, berbagai aspek mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab serta penyebab utama kerusuhan masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan di kalangan akademisi maupun pemerhati sejarah.
Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), peristiwa Kudatuli mengakibatkan sedikitnya lima orang meninggal dunia, 149 orang mengalami luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang.
Selain menimbulkan korban jiwa, kerusuhan juga menyebabkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar.
Komnas HAM juga menemukan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa tersebut, termasuk pelanggaran terhadap hak untuk berkumpul dan berserikat, hak atas perlindungan jiwa, serta perlindungan terhadap harta benda.
Temuan tersebut menjadikan Kudatuli sebagai salah satu peristiwa penting yang terus menjadi perhatian dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.
Dari sisi politik, Kudatuli memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Resep Minuman Merah Putih Segar, Sajian Simpel yang Cocok Meriahkan Perayaan 17 Agustus
Peristiwa ini meningkatkan simpati publik terhadap Megawati Soekarnoputri, memperkuat gerakan pro-demokrasi yang menentang pemerintahan Orde Baru, serta menjadi salah satu rangkaian peristiwa yang memperbesar tekanan politik terhadap pemerintahan Presiden Soeharto hingga akhirnya melahirkan Reformasi 1998.
Nama "Kudatuli" sendiri merupakan akronim dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli yang merujuk pada tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
Dalam berbagai catatan sejarah, peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan "Sabtu Kelabu" karena berlangsung pada hari Sabtu dan meninggalkan dampak yang signifikan terhadap perjalanan demokrasi serta dinamika politik Indonesia.***