4 Sosok Ini Dicalonkan Sebagai Capres Alternatif Untuk Melawan Soeharto, Ada yang Berakhir di Bui

POJOKSATU.id - Pada masa Orde Baru, disaat kekuasaan Presiden Soeharto terasa begitu absolut, muncul calon-calon alternatif.

Kehadiran mereka dimaknai sebagai bentuk perlawanan dan upaya menegakkan demokrasi. Meskipun pada kenyataannya, para calon alternatif ini tidak ada yang berhasil maju, tetapi sosok mereka cukup menggemparkan perpolitikan di era Orde Baru kala itu.

Berikut sejumlah sosok yang pernah ditampilkan sebagai alternatif pada masa Orde Baru:

1. Judilhery Justam dan Armein Daulay
Gaya kepemimpinan Soeharto pada era 1970-an banyak melahirkan kritikan. Beberapa mahasiswa berdemo dan menyuarakan aksinya ke jalan ketika Indoenesia kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei pada Januari 1974.

Akibatnya, pecahlah peristiwa Malapetakan 15 Januari 1974 atau Malari yang menyebabkan kerusuhan. Dalam peristiwa tersebut muncul sejumkah nama aktivis seperti Judilhery Justam yang dikenal merupakan anak seorang anggota TNI.

Muncul inisiatif dari Justam untuk melakukan aksi baru. Judilhery Justam berpasangan dengan Armein Daulay mengajukan dirinya sebagai calon pasangan presiden dan wakil presiden sebagai penantang Soeharto.

Langkah ini untuk meredam kekuasaan Soerharto. Pencalonan telah disusun dengan matang dan disebarkan ke publik melalui beberapa media. Akibatnya, Soeharto marah dan bertindak.

Pasangan itu dibawa polisi dan meringkuk dalam penjara. Justam juga kehilangan izin praktik dokternya akibat menentang penguasa. Namun, mereka tetap bisa menjalani profesi lainnya.

2. Ali Sadikin
Selain aktivis Judilhery Justam dan Armein Daulay, ada juga sosok lain yang dicalonkan menjadi calon presiden pasca-Malari 1974, yakni Ali Sadikin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pernah dicalonkan melalui petisi yang dilakukan oleh Dipo Alam dan Bambang Sulistomo, saat itu merupakan aktivis mahasiswa.

Dipo Alam dan Bambang Sulistomo mengajukan calon yang diikutsertakan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada Sidang Umum MPR, Maret 1978.

Petisi itu tertanggal 20 Juni 1977 dan dikirimkan langsung kepada pimpinan DPR dan MPR, DPRD DKI Jaya, Kaskopkamtib, Partai Golkar, ABRI, dan Lembaga Bantuan Hukum.

Akhirnya, petisi ini dibacakan di kafetaria Taman Ismail Marzuki Jakarta. Dalam petisi itu dikemukan bahwa para pemuda ingin menyalurkan keinginan rakyat agar Letjen Purn Marinir H Ali Sadikin masuk dalam kontes demokrasi.

Mendengar petisi itu, Soeharto marah besar dan menganggap itu aksi subversif.

3. Sri Bintang Pamungkas
Memasuki Pemilu 1997 di era akhir Orde Baru, masyarakat ramai membicarakan calon presiden dan wakil presiden.

Banyak pendapat dilontarkan di dalam media massa, ada pendapat yang menyatakan bahwa membicarakan dan menunjuk orang tertentu sekarang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden karena tak puas dengan kepemimpinan Soeharto.

Salah satu politisi yang gencar melakukan penolakan terhadap Pemerintah Soeharto ketika itu adalah Sri Bintang Pamungkas.

Dia adalah anggota legislatif dari PPP, padahal bukan kader asli dari partai yang saat itu berlambang bintang. Tak lama setelah setelah itu, dia mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI).

Sri Bintang saat itu menantang Soeharto untuk berani menggelar pemilihan presiden secara langsung. Dia kecewa pada pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimonopoli oleh Soeharto selama puluhan tahun.

Sri Bintang Pamungkas kemudian dipenjara Rezim Orde Baru karena dianggap melawan pemerintah. Namun, di "hotel prodeo" dirinya tetap melakukan perlawanan terhadap Soeharto.

4. Megawati Soekarnoputri
Jelang Pemilu 1997, sosok Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru.

Kondisi ini kemudian menyebabkan terjadinya konflik internal di PDI, hingga terjadinya kerusuhan 27 Juli 1996. Kerusuhan ini terjadi karena kelompok pro Megawati menguasai DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Kelompok yang mengaku pendukung Soerjadi kemudian menyerang dan berusaha menguasai DPP PDI. Setelah peristiwa 27 Juli, perlawanan terhadap Soeharto semakin masif.

Selain itu, ada juga yang memaknai Mega-Bintang sebagai upaya merekatkan Megawati dengan Sri Bintang Pamungkas, sebagai pasangan alternatif melawan Soeharto dalam Sidang Umum MPR, pasca-Pemilu 1997.

Namun, upaya ini gagal setelah Golkar memenangkan Pemilu 1997. Setelah itu, Soeharto juga kembali terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR pada Maret 1998.

Setelah Soeharto kembali terpilih, perlawanan semakin masif. Mahasiswa kemudian turun ke jalan. Gelombang demonstrasi semakin besar hingga akhirnya menjatuhkan Soeharto pada Mei 1998.***