POJOKSATU.id — Sejumlah band dan musisi tanah air, seperti Sukatani, Hindia, The Panturas, dan Petra Sihombing memutuskan batal tampil di ajang musik Pestapora 2025.

Keputusan ini diambil setelah terungkap bahwa PT Freeport Indonesia menjadi sponsor utama acara tersebut.

Para musisi menilai keterlibatan Freeport tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak panjang perusahaan tambang itu dalam merusak lingkungan di tanah Papua.

Sejak awal operasinya, PT Freeport Indonesia kerap menuai kritik tajam lantaran aktivitas tambang mereka menghasilkan limbah tailing dalam jumlah sangat besar.

Baca Juga: Pulau Kelapa Dua Jadi Lokasi UNJ Mengabdi 2025, 113 Mahasiswa Resmi Diberangkatkan

Setiap harinya, lebih dari 300 ribu ton limbah dibuang ke aliran sungai yang kemudian meluas hingga ke dataran rendah Mimika.

Dampaknya bukan hanya menimbulkan pencemaran berat, tetapi juga merusak ekosistem sungai, laut, hingga mengganggu kehidupan masyarakat adat seperti Amungme dan Kamoro.

Kerusakan tersebut membuat sungai-sungai di sekitar area tambang menjadi dangkal, sulit dilayari, dan kehilangan biota airnya.

Warga yang bergantung pada hasil sungai pun kehilangan mata pencaharian.

Baca Juga: Pengamat Politik Desak Prabowo Copot Raja Juli dan Abdul Kadir Karding dari Kabinet Merah Putih

Tidak hanya itu, krisis air bersih dan munculnya penyakit kulit yang menular juga menjadi bagian dari dampak buruk yang dialami masyarakat sekitar wilayah tambang.

Di sisi lain, Freeport berulang kali mengklaim telah melakukan upaya mitigasi, mulai dari program revegetasi, reklamasi lahan, hingga penanaman mangrove.

Perusahaan juga menyebut operasional mereka telah diaudit secara nasional dan internasional dengan mengacu pada standar good mining practice.

Namun, berbagai bukti lapangan menunjukkan dampak kerusakan yang jauh lebih serius daripada program pemulihan yang ditawarkan.

Kondisi inilah yang membuat penolakan terhadap Freeport semakin menguat.

Bukan hanya dari masyarakat Papua, tetapi juga dari kalangan luas termasuk musisi yang merasa tidak etis jika nama mereka terikat dengan perusahaan yang dinilai menyumbang krisis ekologis di tanah Papua.***

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android

Versi iOS

Channel Whatsapp

Fanpage Edugov