POJOKSATU.id, AKTRIS Wanda Hamidah turut mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tentang larangan berjilbab bagi para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri.

Wanda Hamidah mengingatkan BPIP negara kita bukan Perancis, yang melarang atletnya menggunakan jilbab saat Olimpiade 2024.

"Indonesia bukan Perancis! Negara hukum, yang mayoritas penduduknya muslim dan semboyan negaranya Bhinneka Tunggal Ika," tukas Wanda Hamidah yang ditulisnya di laman Instagram-nya, Kamis, 15 Agustus 2024.

Wanda memina BPIP menghargai mereka yang berjilbab. Dimana, diketahui ada 18 anggota Paskibraka 2024 putri yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Selasa, 13 Agustus 2024.

Baca Juga: 8 Fakta Unik Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Mulai dari Upacara Sederhana Hingga Naskah Asli di Tempat Sampah, Ada yang Baru Kamu Ketahui?

"Hargai mereka yang berjilbab. Tidak boleh ada upaya pemaksaan, tekanan dan intimidasi terhadap mereka yang berjilbab untuk melepaskan hijabnya oleh siapapun, apalagi oleh negara yang seharusnya melindungi, dan sebaliknya. That's simple," ungkapnya.

"BPIP @bpipri kebablasan!," tukasnya.

Dalam postingannya, Wanda Hamidah juga merepost pendapat musisi Usman Hamid, yang berpendapat sama.

"Sebaiknya larangan jilbab bagi anggota Paskibraka dihapuskan. Sebab itu justru tidak mencerminkan penghormatan pada Bhinneka Tunggal Ika. Meski hanya untuk dua momen, yaitu saat pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus, apa yang “bhinneka” dari larangan memakai jilbab?," ungkap Usman.

Baca Juga: Wanita Emas Diduga Diintimidasi Sesama Tahanan di Rutan Pondok Bambu, Korban Lapor ke Polsek Duren Sawit

Usman juga menyarankan sebaiknya BPIP tidak bawa-bawa Soekarno dalam penjelasan soal aturan lepas jilbab Paskibraka Putri.

"Jika Bung Karno masih ada, rasanya tidak akan setuju dengan larangan nasionalisme yang sempit seperti itu. Nasionalisme Soekarno itu seperti Gandhi: hidup dan tumbuh dalam taman sarinya internasionalisme yaitu kemanusiaan universal," ungkapnya.

"Konstitusi Republik Indonesia jelas menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan juga menjalankan keyakinan dan kepercayaannya," pungkasnya.

Sebelumnya, BPIP beralasan para anggota Paskibraka Putri melepas jilbab dengan sukarela, yang memicu kontroversi publik, salah satunya Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI). Karena, tahun sebelumnya penggunaan jilbab tidak jadi masalah. ***