POJOKSATU.id, DOKTER dan penggiat media sosial, dr Tirta menekankan pentingnya para menteri dan pejabat publik untuk memiliki tim khusus public relation (PR), agar ketika bicara ke publik dalam kondisi siap dan kalimat yang baik.
Hal ini disampaikan dr Tirta menyikapi pejabat yang sering sekali 'keseleo lidah' sehingga kata-kata yang dilontarkan menyinggung rakyat. Semisal yang lagi hangat, tentang Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa, termasuk juga para anggota dewan di berbagai kesempatan yang memancing kegaduhan.
"Tolong, kalau belum memiliki tim PR media khusus kalau ditanya orang-orang, daripada menimbulkan opini yang bisa membuat kegaduhan mending diam saja," ujarnya dilansir dari laman Instagram, Rabu, 10 September 2025.
Pemilik nama lengkap Tirta Mandira Hudhi ini, menegaskan hal yang wajar jika publik mengamati setiap tindak tanduk dan ucapan pejabat publik, sehingga sedikit salah jadi disorot.
"Tapi kalau anda menjadi warga non pejabat publik, atau warga biasa, pendapat anda enggak akan diperhatikan juga, kecuali anda punya follower banyak, jadi konten kreator atau influencer enggak apa-apa," jelasnya.
Oleh karena itu, dia mengingatkan agar pejabat publik selayaknya berhati-hati mengeluarkan pernyataan apapun di ruang publik.
"Tapi ketika jadi pejabat publik hati-hati mengeluarkan serius, ini cocok banget bgai teman-teman yang sudah jadi pejabat publik. Entah itu DPR, DPRD atau kementerian, daripada anda mengeluarkan statement-statement yang enggak bagus," ungkapnya.
"Untuk mengurangi resiko tersebut, karena resiko enggak bisa jadi nol, bisanya dutekan. Tolong di-hire tim yang proper di bidang public relation atau di bidang strategy decision making," sambungnya.
Dengan ini, diharapkan mampu meredam ucapan-ucapan yang bikin gaduh publik. "Jadi anda bisa memutuskan kapan ngomong A kapan ngomong B, dan SOP-nya," sebutnya.
"Itu dari saya semoga masukan ini bisa diterima. Apalagi levelnya menteri-menteri yang sangat penting bidang itulah," pungkasnya.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa jadi sorotan publik atas ucapannya tak lama setelah ditunjuk menggantikan Sri Mulyani, ketika ditanya soal tuntutan rakyat 17+8.
"Saya belum mempelajari itu (tuntutan 17+8), tapi basically begini, itu kan suara sebagaian kecil rakyat kita, kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurangnya," ujarnya.
“Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," lanjutnya.
Presiden Prabowo sendiri tidak hanya melakukan reshuffle di Kementerian Keuangan, tapi juga di beberapa bagian lain di jajaran Kabinet Merah Putih.
Ada lima kementerian yang mengalami pergantian menteri serta satu kementerian baru yang resmi dibentuk, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam): Syafri Syamsudib; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yaitu Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding.
Ikuti berita-berita terbaru melalui web kami Pojoksatu di aplikasi berikut;
Selanjutnya, Menteri Koperasi yaitu Ferry Juliantono menggantikan Budi Arie Setiadi; Menteri Haji dan Umrah dijabat Mochamad Irfan Yusuf, dengan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak. Dan, Menteri Pemuda dan Olahraga masih lowong. ***
