POJOKSATU.ID - Kebijakan WFH bagi ASN, guru, dan siswa mulai disiapkan Pemerintah Kota Makassar.
Bahkan, jika kebijakan ini resmi diterapkan, aktivitas kerja dan belajar pada hari Jumat berpotensi dilakukan dari rumah atau secara daring.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Situasi global yang memanas akibat konflik di Timur Tengah.
Baca Juga: Tegaskan Tak Ada Status Lain selain PNS dan PPPK, BNK Imbau Tak Sebarkan Informasi Hoaks
Khususnya yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah memicu lonjakan harga minyak dunia.
Dampaknya, tekanan terhadap subsidi energi nasional semakin besar dan berpotensi memicu krisis bahan bakar minyak (BBM).
WFH Jadi Strategi Hemat BBM
Pemerintah pusat merespons kondisi tersebut dengan menyiapkan kebijakan strategis berupa WFH bagi ASN serta pembelajaran daring untuk sekolah.
Baca Juga: Ini Tanggapan Terbaru Kemlu dan ESDM Terkait Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz
Tujuannya jelas, yakni menekan konsumsi BBM yang selama ini banyak terserap dari mobilitas harian masyarakat.
Dengan mengurangi aktivitas perjalanan, terutama bagi ASN, guru, dan siswa, diharapkan penggunaan BBM dapat ditekan secara signifikan.
Pemkot Makassar Mulai Bahas Penerapan
Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Makassar sudah mulai bergerak cepat.
Baca Juga: Mata Lasik
Pihak BKPSDMD Makassar saat ini tengah melakukan pembahasan internal terkait implementasi WFH.
Dikutip dari harian fajar, 30 Maret 2026, begini kata Kamelia:
“Kami sementara diskusikan dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkot Makassar,” ujarnya.
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Wali Kota Makassar untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
“Baru mau dilaporkan di Pak wali,” tambahnya.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Pangkas Program MBG Jadi 5 Hari Sekolah, Kecuali Daerah 3T dan Stunting Tinggi
Sekolah Daring Masih Tunggu Pusat
Sementara itu, Dinas Pendidikan Makassar belum langsung menerapkan sistem pembelajaran daring.
Pihaknya masih menunggu kejelasan kebijakan resmi dari pemerintah pusat.
“Sebagai pelaksana, kita menunggu kejelasan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman dikutip dari sumber yang sama.
Baca Juga: Pengumuman SNBP 2026 Segera Rilis, Cek Link Utama dan Mirror Lengkap Beserta Cara Lihat Hasil
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH dan sekolah daring masih berada dalam tahap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
DPRD Makassar Beri Dukungan
Di sisi lain, DPRD Makassar menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan WFH.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung langkah pemerintah daerah selama sesuai dengan arahan pusat.
Baca Juga: Viral Mobil Angkut Motor di Tol MBZ, Muatan Berlebih Bikin Netizen Geram!
“Kita sudah dengar bersama Bapak Presiden akan mengeluarkan aturan WFH terhadap seluruh instansi yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD akan terus mengawal kebijakan tersebut agar berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.
Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Jalan
Meski ada wacana WFH, DPRD memastikan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu.
Aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap akan berjalan seperti biasa.
“Proses berjalannya pemerintahan dan kami di DPRD, apa yang menjadi kondisi hari ini, masyarakat tidak akan terhalangi urusan-urusan di pemerintah,” jelasnya.
Bahkan, DPRD menilai kebijakan ini sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja aparatur.
Baca Juga: Presiden Prabowo Siapkan Kebijakan WFH untuk ASN Demi Penghematan Energi Nasional, Ini Alasannya
“Ini bukan hambatan, tapi ini tantangan bagaimana kita bisa bekerja lebih baik ke depannya,” tambahnya.
Kebijakan Masih Tunggu Keputusan Resmi
Hingga saat ini, kebijakan WFH bagi ASN, guru, dan siswa di Makassar masih dalam tahap pembahasan dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Namun, jika benar diterapkan, kebijakan ini akan menjadi perubahan besar dalam sistem kerja dan pembelajaran di Indonesia.
Khususnya dalam menghadapi tantangan krisis energi global.***
