POJOKSATU.id – Pemerintah mempercepat penetapan kebijakan work from home (WFH) pada Maret 2026.
Langkah ini bukan sekadar pengaturan pola kerja, tetapi bagian dari strategi menekan konsumsi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan aturan WFH akan segera difinalisasi dalam waktu dekat.
Baca Juga: R2 R3 Terancam Tersingkir? Prioritas PPPK Tak Berbasis Database BKN Jadi Sorotan
“Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” ujar Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Ia menegaskan bahwa sisa waktu di bulan Maret masih cukup untuk merampungkan regulasi tersebut.
“Bulan ini tinggal berapa hari? Jadi masih ada waktu,” tambahnya.
Baca Juga: Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Diprediksi Cair Juni 2026, Ini Penjelasan Resmi dan Komponennya
WFH Bukan Sekadar Pola Kerja, Tapi Instrumen Hemat BBM
Berbeda dari kebijakan serupa saat pandemi, WFH kali ini didorong oleh faktor ekonomi global, khususnya kenaikan harga minyak.
Pemerintah merencanakan penerapan WFH setelah Lebaran, dengan target utama mengurangi mobilitas harian masyarakat yang berdampak langsung pada konsumsi bahan bakar minyak.
Kebijakan ini akan diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN), serta diimbau untuk diikuti sektor swasta, kecuali sektor pelayanan publik yang tetap harus berjalan normal.
Skema Fleksibel, Tidak Semua Sektor Wajib
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang fleksibel dan selektif.
Menurutnya, tidak semua sektor akan terdampak karena pekerjaan seperti manufaktur dan layanan publik tetap membutuhkan kehadiran fisik.
“Kalau dipilih dengan cermat, misalnya satu hari seperti Jumat, pasti ada penghematan BBM, meskipun besarannya tergantung harga minyak,” jelasnya.
Produktivitas Dijaga, Efisiensi Dikejar
Purbaya menilai kekhawatiran penurunan produktivitas tidak perlu berlebihan. Dengan penerapan terbatas, dampak terhadap ekonomi nasional dinilai minimal.
“Produktivitas total tidak akan terlalu terganggu kalau hanya satu hari saja,” ujarnya.
Menariknya, kebijakan ini justru dilihat sebagai peluang efisiensi tanpa harus mengorbankan aktivitas ekonomi secara signifikan.
Antara Kebijakan Energi dan Perubahan Gaya Kerja
Jika ditarik ke konteks lebih luas, WFH dalam kebijakan ini bukan hanya soal kenyamanan bekerja dari rumah, tetapi bagian dari adaptasi terhadap tekanan ekonomi global.
Pemerintah mencoba mencari titik seimbang antara efisiensi energi dan stabilitas produktivitas nasional. ***
