POJOKSATU.id - Wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan mulai ramai dibicarakan. Namun, pemerintah menegaskan kebijakan ini tidak akan berlaku untuk semua sektor pekerjaan.
Penjelasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, kebijakan WFH hanya akan diterapkan pada sektor tertentu yang memungkinkan sistem kerja jarak jauh.
“Perlu saya luruskan, kebijakan ini hanya berlaku untuk sektor tertentu agar tidak disalahpahami,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Sabtu (21/3/2026).
Baca Juga: Open House Prabowo Diserbu Warga, SBY Bersama Keluarga Turut Hadir
Ia menegaskan, sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tidak termasuk dalam skema tersebut.
Hal ini karena jenis pekerjaan di sektor tersebut membutuhkan kehadiran langsung dan tidak bisa dilakukan secara daring.
Masih Dalam Tahap Perumusan
Namun demikian, rencana kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini masih dalam tahap pembahasan di internal pemerintah.
Prasetyo menyebut, pemerintah saat ini tengah mematangkan konsep sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Baca Juga: Bukan di Lapangan, Cristiano Ronaldo Curi Perhatian di Hari Raya Idulfitri
“Sedang kita godok untuk kita finalkan, dan sesegera mungkin akan kita sampaikan,” katanya.
Di sisi lain, wacana ini muncul sebagai bagian dari arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna.
Tujuannya bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga sebagai langkah efisiensi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan.
Pemerintah mulai mendorong adaptasi sistem kerja yang lebih fleksibel, namun tetap produktif.
Bukan Karena Krisis BBM
Menariknya, muncul spekulasi di masyarakat bahwa kebijakan ini berkaitan dengan kondisi pasokan bahan bakar minyak.
Namun, Prasetyo menegaskan anggapan tersebut tidak benar.
Baca Juga: Dubes Iran Silaturahmi ke Megawati, Singgung Geopolitik
Ia memastikan bahwa pasokan BBM nasional saat ini dalam kondisi aman dan tidak mengalami gangguan.
“Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM. Kita pastikan pasokan aman,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan WFH justru menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sistem kerja yang lebih efektif dan efisien.
Pemerintah ingin memanfaatkan peluang ini untuk memperbaiki pola kerja yang selama ini berjalan.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan kerja dari rumah minimal satu hari dalam satu minggu.
Baca Juga: Sudah Lebaran, THR Guru Belum Masuk? Ini Jadwal Pencairan Terbaru
Namun, kebijakan ini tetap akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor pekerjaan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi.
Sebaliknya, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi produktivitas kerja.
Di tengah perubahan pola kerja global, wacana ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mengarah pada sistem kerja yang lebih adaptif dan modern.***
