POJOKSATU.ID - Pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH bagi ASN selama satu hari dalam sepekan.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus meningkatkan efisiensi energi nasional.
Namun di balik kebijakan tersebut, muncul berbagai catatan penting terkait efektivitas dan potensi dampaknya terhadap kinerja ASN.
Baca Juga: Belanja Pegawai Membengkak! Gubernur Kepri Usul Gaji PPPK Ditanggung Pemerintah Pusat
WFH ASN Diterapkan untuk Efisiensi Energi
Kebijakan WFH ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas ASN, sehingga penggunaan BBM dan biaya transportasi dapat ditekan.
Selain itu, biaya operasional kantor seperti listrik juga berpotensi berkurang.
Meski demikian, efektivitas penghematan ini masih menjadi pertanyaan, terutama bagi daerah kecil dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca Juga: Surat Edaran Kemenkes Picu Kecemburuan! PPPK Protes Keras 'Kami Dianaktirikan!'
Tantangan Besar, Budaya Kerja ASN
Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM, Agustinus Subarsono, menilai keberhasilan WFH sangat bergantung pada kesiapan budaya kerja ASN.
Menurutnya, perubahan dari sistem kerja berbasis instruksi menjadi mandiri menjadi tantangan utama.
Dikutip dari JPNN, 13 April 2026, begini kata Agustinus Subarsono:
Baca Juga: 3 Bulan Tanpa Gaji! Nasib 2.341 Guru PPPK Paruh Waktu Picu Aksi Besar Mahasiswa
“Ketika budaya kerja belum mandiri, WFH berpotensi mengurangi produktivitas karena ASN bisa terjebak fokus pada pekerjaan domestik,” ujarnya.
Perlu Kepemimpinan Berbasis Kepercayaan
Untuk mendukung kebijakan ini, diperlukan gaya kepemimpinan berbasis kepercayaan atau trust based leadership.
Artinya, pimpinan harus percaya bahwa ASN tetap bekerja optimal tanpa pengawasan langsung.
Namun, sistem pengawasan tetap diperlukan, seperti:
- Timesheet
- Koordinasi daring rutin
Hal ini penting agar kinerja tetap terukur dan tidak menurun.
Baca Juga: Tak Ikut Pangkas Tunjangan! Kutim Pilih Amankan TPP dan Kuota PPPK Saat Daerah Lain Tertekan
Risiko Penyalahgunaan WFH
WFH juga memiliki potensi risiko, terutama dalam hal penyalahgunaan waktu.
Subarsono mengungkapkan bahwa ada kemungkinan WFH dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, seperti memperpanjang akhir pekan atau mencari pekerjaan tambahan.
“WFH setiap Jumat berpotensi digunakan untuk long weekend,” jelasnya.
Baca Juga: PHK PPPK Dilarang! Plt Gubernur Riau Siapkan Surat Edaran Darurat Jelang 2027
Ini 4 Indikator Evaluasi WFH ASN
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, pemerintah disarankan melakukan evaluasi dalam satu hingga dua bulan pertama.
Ada empat indikator utama yang harus diperhatikan:
- Tercapainya target atau output kerja
- Penyelesaian tugas sesuai jadwal
- Minimnya revisi hasil kerja
- Tingkat partisipasi dalam koordinasi digital
Keempat indikator ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan WFH ASN.
Tidak Semua ASN Bisa WFH
Meski memberikan fleksibilitas, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua sektor.
Pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik tetap harus berjalan secara langsung, seperti:
- Pengurusan SIM
- KTP
- Sertifikat tanah
- Layanan kesehatan
Di sektor pendidikan, pembelajaran tatap muka juga tetap dianjurkan untuk menghindari learning loss.
Contoh di Yogyakarta
Di Kota Yogyakarta, kebijakan WFH bahkan tidak berlaku untuk seluruh ASN.
Pejabat eselon II dan III, serta unit pelayanan publik tetap diwajibkan masuk kerja. Begitu pula lurah dan pamong praja.
“Sebetulnya tidak banyak yang terkena kebijakan WFH,” kata Pj Sekda Kota Yogyakarta, Dedi Budiono.
Perlu Evaluasi Kepuasan Publik
Selain kinerja ASN, pemerintah juga perlu mengukur dampak kebijakan ini terhadap masyarakat.
Survei kepuasan publik menjadi penting untuk mengetahui apakah pelayanan tetap optimal atau justru menurun.
WFH ASN merupakan langkah strategis dalam efisiensi energi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sistem dan budaya kerja.
Tanpa pengawasan dan evaluasi yang tepat, kebijakan ini berisiko menurunkan produktivitas.
Karena itu, empat indikator evaluasi menjadi kunci utama dalam menentukan apakah WFH ASN layak dilanjutkan atau perlu disempurnakan.***
