POJOKSATU.ID - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam acara penutupan pelatihan bagi pengelola aset Sekolah Rakyat di Bekasi.

Beliau menegaskan bahwa seluruh fasilitas yang ada saat ini bukan hanya tumpukan inventaris administratif, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Aset-aset tersebut dipandang sebagai bukti kehadiran pemerintah yang berkomitmen untuk tidak mengabaikan masyarakat lapisan bawah.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dirancang sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Baca Juga: Langkah Tegas Kementerian Sosial dalam Melakukan Audit Investigasi Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rakyat

Fokus utamanya adalah membawa masyarakat kurang mampu menuju kemandirian dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, setiap petugas teknis hingga operasional diharapkan memiliki semangat kebangsaan yang sama dalam mendukung perubahan besar ini, termasuk dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam perspektif yang lebih dalam, setiap fasilitas pendidikan seperti meja, kursi, gedung, hingga perangkat teknologi di Sekolah Rakyat merupakan titipan dari rakyat Indonesia.

Sumber pendanaan aset tersebut berasal dari kontribusi pajak berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pedagang kecil, buruh pabrik, petani, hingga nelayan.

Baca Juga: Strategi Kementerian Sosial dalam Menjaga Integritas Program Sekolah Rakyat sebagai Prioritas Nasional

Hal inilah yang mendasari mengapa pengelolaan BMN harus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan integritas yang tinggi.

Para pengelola aset diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga kepercayaan negara.

Segala bentuk kelalaian yang menyebabkan kerusakan aset atau ketidakjujuran yang berujung pada hilangnya barang milik negara akan berdampak langsung pada kerugian rakyat.

Lebih jauh lagi, tindakan penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak kurang mampu di Indonesia yang menggantungkan harapan pada fasilitas tersebut.

Sebagai penutup, ditekankan pentingnya membangun budaya malu terhadap praktik korupsi dan menjauhi segala bentuk manipulasi aset untuk kepentingan pribadi.

Keberlangsungan Sekolah Rakyat di seluruh daerah sangat bergantung pada cara para pengelola menjalankan amanah ini.

Adapun pelatihan yang berlangsung sejak awal Mei 2026 ini melibatkan ratusan peserta yang terdiri dari wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana serta pengelola BMN dari berbagai wilayah di Indonesia.***