POJOKSATU.ID - Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi juga menerapkan sistem komitmen dan tidak komitmen.

Sistem ini bertujuan memastikan bantuan yang diterima benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan administrasi.

Jika komitmen tidak dipenuhi, KPM berisiko mendapatkan peringatan, penundaan pencairan, hingga penghentian bantuan.

Karena itu, penting bagi KPM memahami kewajiban yang melekat pada program PKH.

Baca Juga: Tunjangan Guru Per Bulan, Benarkah Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru?

Apa Itu Sistem Komitmen PKH?

Sistem komitmen PKH adalah serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi KPM sesuai komponen yang dimiliki.

Komitmen ini dipantau oleh pendamping sosial dan menjadi dasar evaluasi keberlanjutan kepesertaan PKH.

Sebaliknya, tidak komitmen berarti KPM tidak memenuhi kewajiban tersebut, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.

Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Dipolisikan dan Didemo Soal Materi Mens Rea, Gibran Anggap Kritik Tak Perlu Dipidanakan

Komitmen Kesehatan

Komitmen kesehatan wajib dipenuhi oleh KPM yang memiliki:

Ibu hamil

Anak balita

Lansia

Penyandang Disalibitas

Bentuk komitmennya meliputi:

Pemeriksaan kehamilan secara rutin di fasilitas kesehatan

Pemantauan tumbuh kembang balita

Imunisasi lengkap sesuai jadwal

Kehadiran di posyandu

Ketidakpatuhan terhadap komitmen kesehatan dapat memengaruhi status pencairan bantuan PKH.

Komitmen Pendidikan

Komitmen pendidikan berlaku bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah, mulai dari SD hingga SMA/SMK. Kewajiban yang harus dipenuhi antara lain:

Anak terdaftar aktif di satuan pendidikan

Kehadiran sekolah minimal sesuai ketentuan

Tidak putus sekolah tanpa alasan jelas

PKH bertujuan memastikan anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Baca Juga: BSU Kemnaker 2026 Kapan Cair? Ini Perkiraan Jadwal Sesuai Janji Menteri Ketenagakerjaan

Komitmen Sosial

Komitmen sosial berkaitan dengan peran aktif KPM dalam kegiatan sosial dan pembinaan, seperti:

Mengikuti pertemuan kelompok PKH

Mengikuti edukasi keluarga yang difasilitasi pendamping

Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

Komitmen ini penting untuk meningkatkan pemahaman KPM terkait kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan keluarga.

 

Komitmen Administrasi

Komitmen administrasi sering kali diabaikan, padahal sangat krusial. KPM wajib:

Memiliki dan memperbarui dokumen kependudukan

Memastikan NIK dan KK valid

Memastikan rekening KKS aktif

Melaporkan perubahan data keluarga

Data administrasi yang tidak valid bisa menyebabkan bantuan tertunda atau bahkan dihentikan.

Konsekuensi Tidak Komitmen

Jika KPM dinilai tidak komitmen, tahapan sanksi yang bisa diterapkan antara lain:

Teguran dari pendamping sosial

Penundaan pencairan PKH

Pengurangan bantuan

Graduasi atau penghentian kepesertaan

Sanksi diterapkan secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Baca Juga: Viral Lansia Ditolak RSKP Tebing Tinggi, Sebut RS Penuh, Netizen Langsung Naik Pitam

Pendamping PKH bertugas memantau, membina, dan membantu KPM memenuhi komitmen.

Pendamping juga mencatat kepatuhan KPM dalam sistem sebagai bahan evaluasi.

PKH bukan sekadar bantuan tunai, tetapi program bersyarat yang mengedepankan komitmen kesehatan, pendidikan, sosial, dan administrasi.

Dengan memenuhi seluruh komitmen, KPM tidak hanya menjaga kelancaran pencairan bantuan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga secara berkelanjutan.***