POJOKSATU.ID – Kabar mengejutkan datang bagi jutaan pekerja di Indonesia yang masih menanti pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau yang sering dikenal sebagai BLT pekerja.
Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Secara resmi mengumumkan bahwa program BSU dipastikan fiks tidak akan cair hingga akhir tahun 2025.
Bahkan, harapan untuk adanya BSU Tahap 2 juga dipastikan telah tamat dan tidak masuk dalam agenda anggaran negara.
Baca Juga: Bocoran Jadwal Pencairan TPG Triwulan 4 Khusus Bagi Guru ASN, Ada Empat Gelombang Penyaluran!
Pengumuman ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang beredar di media sosial dan grup-grup pekerja.
Menyebutkan adanya potensi pencairan BSU lanjutan di penghujung tahun sebagai bentuk bantuan menghadapi tantangan ekonomi.
Pihak Kemnaker menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perekonomian nasional dan tujuan awal program BSU diluncurkan.
Program BSU adalah kebijakan bersifat extraordinary dan sementara, yang tujuannya utama adalah menjaga daya beli pekerja saat terjadi lonjakan harga atau kondisi ekonomi yang sangat spesifik.
Baca Juga: Relaksasi Iuran BPJS Ditunggu Masyarakat, Apakah BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan?
Misalnya saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau sebagai stimulus pemulihan pascapandemi.
Fokus pemerintah telah bergeser ke program-program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan pekerja (vokasi) yang dianggap lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.
Program seperti Kartu Prakerja dan berbagai inisiatif pelatihan kerja menjadi prioritas utama.
Senada dengan Kemnaker, Kemenkeu juga memberikan penegasan terkait alokasi anggaran negara.
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, tidak terdapat satu pun pos anggaran yang secara spesifik dialokasikan untuk program BSU.
Jadi, anggaran untuk BSU, baik itu yang disebut BSU Tahap 1, Tahap 2, atau lanjutan, sudah tidak ada.
Anggaran telah difokuskan untuk program perlindungan sosial yang bersifat permanen dan juga untuk belanja modal yang mendukung pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Program perlindungan sosial yang tetap dilanjutkan antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Yang targetnya adalah masyarakat kurang mampu, berbeda dengan segmentasi BSU yang menyasar pekerja.
Dengan adanya kepastian ini, para pekerja yang masih menanti diminta untuk lebih realistis dan tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak bersumber dari otoritas resmi.
Kemnaker juga meminta agar masyarakat berhenti menyebarkan hoaks atau informasi palsu terkait pencairan BSU fiktif.
Kepastian BSU fiks tidak cair akhir tahun 2025 ini menjadi penutup babak program bantuan subsidi upah yang telah menjadi penyelamat bagi banyak keluarga pekerja selama beberapa periode sebelumnya.
Pekerja kini diimbau untuk fokus pada peningkatan kompetensi dan peluang kerja yang tersedia.***
