POJOKSATU.id - Sudah mendekati akhir Februari 2025, progres usul penetapan NI PPPK Guru 2024 Tahap 1 malah membawa kabar buruk.

Pasalnya, dari ratusan instansi pemerintah daerah, masih sangat banyak diantaranya yang belum ajukan usul penetapan NI PPPK Guru 2024 Tahap 1.

Hal itu sebagaimana data update progres penetapan NIP CASN 2024 yang resmi dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Data dimaksud didasarkan pada data udpate per Senin 24 Februari 2025 dini hari.

Baca Juga: AKHIRNYA BKN Rilis LINK RESMI Cek Progres Penetapan NI PPPK 2024 Tahap 1 dan NIP CPNS 2024 Seluruh Instansi se-Indonesia

Untuk diketahui, ada 7 tahap dalam alur penetapan NI PPPK atau Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

7 tahap tersebut didasarkan pada proses seleksi CASN tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini 7 tahapan alur usul penetapan NI PPPK:

1. Pemberkasan Dokumen

Baca Juga: UPDATE Daftar Daerah Siap Terima SK PPPK 2024 Tahap 1, Progres NI PPPK Hampir 100 Persen, Simak Cara Cek di Mola BKN

Peserta lulus seleksi PPPK 2024 melakukan pengisian DRH dan mengunggah sejumlah dokumen atau berkas yang disyaratkan melalui portal SSCASN.

2. Pemeriksaan Berkas

Dokumen atau berkas yang sudah diunggah kemudian diperiksa oleh instansi terkait, dalam hal ini instansi yang dilamar oleh pelamar, untuk dilakukan verifikasi dan validasi

 

3. Penyusunan Usul Penetapan NI PPPK

Setelah dipastikan keaslian dan keabsahannya, instansi tersebut akan menyusun usul penetapan NI PPPK beserta daftar nominatif.

Berkas tersebut kemudian ditandatangani oleh PPK atau yang mewakili.

Dokumen usul penetapan NI PPPK tersebut kemudian diserahkan ke BKN atau Kantor Regional sesuai wilayah kerja instansi.

4. Verifikasi Usul Penetapan NI PPPK

Baca Juga: Memasuki Akhir Februari 2025 Masih Ada 2 Instansi yang Belum Mengusulkan Usulan Penetapan NI PPPK Bagi Peserta Gelombang I, Mana Saja Itu?

Di BKN, berkas yang diajukan instansi terkait, akan kembali melalui pemeriksaan oleh tim verifikasi.

Hal ini bertujuan memastikan kesesuaian data peserta PPPK yang lulus seleksi dengan lowongan jabatan yang telah ditetapkan.

5. Input Data Peserta ke SAPK

Jika sudah dinyatakan memenuhi syarat, data peserta dimasukkan ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Baca Juga: TERBARU! Daftar Daerah Progres Penetapan NI PPPK Sudah 100 Persen, Siap Terima Gaji Sebelum Lebaran?

Selanjutnya, Nota Persetujuan Teknis penetapan NI PPPK ditandatangani secara digital oleh pejabat yang berwenang.

6. Pengiriman Kembali Dokumen NI PPPK

Kemudian, dokumen penetapan NI PPPK dikirim kembali ke instansi pengusul.

Disusul kemudian penerbitan Surat Keputusan (SK) PPPK oleh PPK masing-masing.

7. Pengangkatan PPPK

Terakhir, dilakukan pengangkatan PPPK paling lama 30 hari kerja setelah PPK menerima penetapan NI PPPK dari BKN.

 

Banyak Pemda Zonk

Pada data yang dilihat redaksi Pojoksatu.id per Senin 24 Februari 2025 dini hari, ternyata jadi kabar kurang menggembirakan.

Pasalnya, dari total 500 pemerintah daerah yang membuka formasi PPPK Guru 2024, ternyata banyak yang belum mengajukan usul penetapan NI PPPK 2024.

Baca Juga: SOLUSI dan 5 Penyebab GAGAL Cek NI PPPK 'Usulan Anda Tidak Ditemukan' di Mola BKN untuk Formasi PPPK Guru, Teknis dan Nakes, Tidak Perlu Panik

Dari total tersebut, baru 57 pemda saja yang sudah mengajukan usul penetapan NI PPPK Guru 2024 Tahap 1.

Itupun juga masih banyak yang belum seluruhnya atau 100 persen diusulkan.

Semisal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dimana sebanyak 215 peserta lulus, baru 5 berkas usul penetapan NI PPPK Guru yang diajukan ke BKN.

Perlu diingat bahwa data ini diambil dari data resmi yang dirilis dan diupdate oleh BKN.

Baca Juga: 6 Langkah Mengecek Progres Penetapan NI PPPK 2025 Secara Mandiri Langsung Masuk Email, Ciri-Ciri SK Segera Terbit

Penjelasannya adalah, angka pertama adalah jumlah formasi, angka kedua adalah jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi.

Sementara angka ketiga adalah jumlah berkas usul penetapan NI PPPK Guru 2024 yang sudah diajukan pemda ke BKN.

Berikut daftar daerah yang sudah mengajukan usul penetapan NI PPPK Guru 2024 Tahap 1:

1. Pemerintah Kab. Aceh Barat 84 / 79 / 79

2. Pemerintah Kab. Bandung 800 / 719 / 640

3. Pemerintah Kab. Bangka Barat 20 / 8 / 8

4. Pemerintah Kab. Bangka Selatan 97 / 53 / 4

5. Pemerintah Kab. Bangka Tengah 151 / 36 / 36

Baca Juga: Cara Cek Progres Penetapan NI PPPK 2024 Tahap 1 se-Indonesia untuk Formasi Guru Teknis dan Nakes secara Mandiri di Mola BKN, Tinggal Tunggu SK

6. Pemerintah Kab. Batubara 30 / 26 / 3

7. Pemerintah Kab. Boalemo 15 / 13 / 13

8. Pemerintah Kab. Buton Selatan 50 / 38 / 26

9. Pemerintah Kab. Ciamis 40 / 39 / 39

Baca Juga: Pakai Mola BKN, Ini Cara Cek Progres Usul Penetapan NI PPPK 2024 Tahap 1 Seluruh Instansi di Indonesia Lengkap Link, Langsung Dapat WA

10. Pemerintah Kab. Cirebon 97 / 94 / 83

11. Pemerintah Kab. Fak-Fak 250 / 36 / 23

12. Pemerintah Kab. Gorontalo 157 / 155 / 38

13. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan 1.000 / 202 / 201

14. Pemerintah Kab. Halmahera Timur 444 / 30 / 30

15. Pemerintah Kab. Halmahera Utara 451 / 62 / 62

16. Pemerintah Kab. Jembrana 15 / 9 / 9

17. Pemerintah Kab. Katingan 437 / 90 / 35

18. Pemerintah Kab. Kolaka Utara 56 / 54 / 53

Baca Juga: Ternyata Ini Penyebab GAGAL atau USUL TIDAK DITEMUKAN ketika Cek Progres Penetapan NI PPPK di Mola BKN

19. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan 55 / 20 / 20

20. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat 100 / 23 / 23

21. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 156 / 127 / 125

22. Pemerintah Kab. Kutai Barat 392 / 215 / 5

Baca Juga: RESMI DARI KEMENPANRB, Mekanisme dan Aturan Gaji PPPK Paruh Waktu, Honorer Kode R2 R3 Tetap Dapat NI PPPK 2025

23. Pemerintah Kab. Kutai Timur 96 / 49 / 1

24. Pemerintah Kab. Labuhanbatu 405 / 396 / 52

25. Pemerintah Kab. Lamongan 220 / 143 / 143

26. Pemerintah Kab. Lombok Timur 500 / 500 / 5

27. Pemerintah Kab. Madiun 38 / 37 / 37

28. Pemerintah Kab. Magetan 315 / 232 / 180

29. Pemerintah Kab. Mempawah 137 / 113 / 26

30. Pemerintah Kab. Natuna 90 / 41 / 41

31. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. 5 / 3 / 3

Baca Juga: Guru yang Nunggu Hilal Pencairan Tunjangan Kumpul Sini, Ada Sinyal Cerah dari Bu Nunuk, Ada Kata-kata 'Rencana Transfer'

32. Pemerintah Kab. Pamekasan 60 / 58 / 58

33. Pemerintah Kab. Pandeglang 50 / 46 / 46

34. Pemerintah Kab. Pangandaran 195 / 191 / 191

35. Pemerintah Kab. Probolinggo 15 / 13 / 13

Baca Juga: Kapan PMK THR 2025 dan Gaji ke-13 Diterbitkan? Apakah Dipotong Efisiensi Anggaran? Sstt...Ada Bocorannya di Sini

36. Pemerintah Kab. Samosir 80 / 66 / 2

37. Pemerintah Kab. Sragen 248 / 242 / 2

38. Pemerintah Kab. Subang 735 / 734 / 26

39. Pemerintah Kab. Tangerang 250 / 245 / 245

40. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur 250 / 239 / 239

41. Pemerintah Kab. Trenggalek 283 / 196 / 1

42. Pemerintah Kab. Tuban 120 / 39 / 38

43. Pemerintah Kota Bandung 200 / 196 / 11

44. Pemerintah Kota Banjarbaru 20 / 19 / 19

Baca Juga: Daerah Ini Tercepat Lantik PPPK 2024 Tahap 1, THR Jaminan Aman, Kok Bisa? Kapan Daerah Lain Menyusul?

45. Pemerintah Kota Bontang 58 / 8 / 8

46. Pemerintah Kota Cirebon 175 / 113 / 113

47. Pemerintah Kota Kediri 90 / 87 / 5

48. Pemerintah Kota Malang 592 / 231 / 35

Baca Juga: KABAR BURUK Inikah Indikasi SK PPPK 2024 Tahap 1 Sengaja Diundur agar Pemda tak Perlu Bayar THR? Simak 3 Aturan dari BKN, Kemenkeu dan Kemendagri Ini

49. Pemerintah Kota Palangka Raya 20 / 14 / 4

50. Pemerintah Kota Pasuruan 5 / 4 / 4

51. Pemerintah Kota Probolinggo 3 / 2 / 2

52. Pemerintah Kota Semarang 303 / 48 / 48

53. Pemerintah Kota Tasikmalaya 71 / 66 / 6

54. Pemerintah Kota Tebing Tinggi 60 / 10 / 9

55. Pemerintah Kota Yogyakarta 3 / 2 / 2

56. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 1.259 / 494 / 35

57. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung 42 / 19 / 19

Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:

VERSI ANDROID

VERSI iOS

Itulah informasi daftar pemda sudah ajukan usulan penetapan NI PPPK Guru 2024 Tahap 1 berdasarkan data resmi dari BKN per Senin 24 Februari 2025 dini hari.***