POJOKSATU.ID - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen telah resmi menerbitkan Surat Edaran terbaru sebagai langkah strategis dalam mengelola tenaga pengajar.

Langkah ini diambil oleh Direktur Jenderal GTK, Nunuk Suryani, untuk merespons kegelisahan yang melanda para guru non-ASN di seluruh Indonesia.

Keresahan tersebut muncul sebagai dampak langsung dari berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Regulasi tersebut memberikan mandat tegas mengenai penghapusan status tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah yang dimulai sejak tahun 2024.

Baca Juga: Nasib Guru Honorer, Pemerintah Larang PHK dan Pastikan Tunjangan Tetap Cair untuk Guru Non ASN!

Selain itu, aturan tersebut juga menginstruksikan agar proses penghapusan guru honorer diselesaikan sepenuhnya pada akhir tahun 2025.

Penerbitan Surat Edaran ini menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sektor pendidikan nasional di tengah perubahan regulasi.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi krisis kekurangan guru yang saat ini jumlahnya mencapai 498 ribu orang.

Kondisi kekurangan tenaga pendidik ini semakin diperparah oleh banyaknya guru ASN yang memasuki usia purna tugas.

Baca Juga: Mahasiswa ITB Selamat Berkat Susuri Sungai Usai Jatuh di Jurang 7 Meter di Gunung Puntang

Tercatat ada sekitar 60 hingga 70 ribu guru ASN yang pensiun setiap tahunnya sehingga menciptakan celah kebutuhan yang sangat besar.

Oleh karena itu, keberadaan guru non-ASN masih sangat vital untuk memastikan proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan lancar.

Melalui Surat Edaran tersebut, masa penugasan para guru honorer diatur sedemikian rupa hingga tahun 2026 mendatang.

Keputusan untuk memperpanjang masa tugas ini didasarkan pada fakta bahwa tenaga mereka masih sangat dibutuhkan pada tahun depan.

Saat ini pemerintah tengah menggodok skema baru yang akan mengatur penugasan para guru setelah periode transisi ini berakhir.

Pemerintah terus berupaya menyusun formula terbaik agar para guru tetap memiliki kesempatan untuk bekerja secara profesional.

Upaya ini dilakukan dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap regulasi ASN yang sedang berlaku di tingkat nasional.

Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, para guru dapat bekerja dengan lebih tenang sembari menunggu kepastian status mereka di masa depan.***