POJOKSATU.id - Tahun ajaran hampir berakhir, tetapi kenyataan di lapangan jauh dari harapan.
TPG Triwulan 3 dan Triwulan 4 kembali mengalami keterlambatan, membuat banyak guru merasa seperti korban sistem yang tak pernah benar-benar berpihak pada mereka.
Tunjangan yang seharusnya masuk rutin berubah menjadi teka-teki panjang tanpa kepastian.
Di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun, guru hanya bisa menunggu sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya menghambat proses.
Baca Juga: Viral Mobil Keluarga Korban Bencana Dipungli Rp30 Ribu Biar Bisa Lewat ke Barus Tapteng
Kekecewaan ini membuat banyak guru merasa tidak memiliki kendali terhadap hak mereka sendiri.
Situasi ini semakin memperbesar tekanan emosional di penghujung tahun.
Keterlambatan Berulang Membuat Guru Kehilangan Kepercayaan
Guru sebenarnya sudah terbiasa dengan keterlambatan satu triwulan.
Baca Juga: TNI AD Kirim Puluhan Starlink ke Sumatra, Tapi Pulsanya Bingung Siapa yang Mau Bayar, Lah Kok Gitu?
Namun ketika dua triwulan tertunda bersamaan, rasa kecewa meningkat tajam.
Banyak guru mengaku sudah kehabisan energi untuk berharap karena pola penundaan terus berulang dari tahun ke tahun.
Ketika informasi resmi tidak muncul dengan jelas, guru hanya mengandalkan kabar dari grup percakapan atau menunggu screenshot mutasi dari daerah lain.
Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang menggerus kepercayaan guru terhadap sistem pembayaran TPG.
Pada akhirnya guru bertanya, apakah sistem ini memang dirancang tanpa mempertimbangkan beban mereka.
Data Valid, SKTP Terbit, Tapi Dana Tak Kunjung
Ironisnya, banyak guru menyebut Info GTK mereka sudah valid sepenuhnya.
Beban kerja memenuhi syarat, jam mengajar sesuai, bahkan SKTP pun telah terbit tanpa catatan.
Namun realisasi pembayaran tetap mandek tanpa penjelasan yang pasti.
Baca Juga: Pembangunan Banten Berpindah ke Selatan, Lebak Jadi Penggerak Utama
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: jika data sudah beres, siapa sebenarnya yang menjadi penghambat.
Faktanya, persoalan sering terjadi pada alur teknis antara sekolah, dinas, pusat, dan KPPN yang saling menunggu.
Ketika satu mata rantai tersendat, seluruh pencairan ikut berhenti.
Dinas Pendidikan di Daerah Kehabisan Waktu Menyelesaikan Rekap
Banyak daerah masih berjibaku merampungkan rekap TPG TW 3 dan TW 4 secara bersamaan.
Baca Juga: Desa Rata dengan Tanah! Bantuan Tersendat, Gibran Diteriaki Pengungsi Garoga
Rekap TW 3 membutuhkan pemeriksaan beban kerja semester sebelumnya, sedangkan TW 4 bergantung pada data terbaru semester berjalan.
Ketika kedua rekap ini belum final, daerah tidak bisa mengajukan usulan pencairan ke pusat.
Akibatnya, KPPN tidak memiliki dasar administrasi untuk memproses anggaran.
Guru pun harus menunggu lebih lama meski datanya sudah lengkap.
Inilah konsekuensi dari sistem yang belum berjalan seimbang di semua daerah.
KPPN Hanya Memproses Berdasarkan Antrian, Bukan Keluhan Guru
Guru sering merasa tidak memiliki suara dalam proses pencairan.
Namun KPPN hanya bisa mencairkan dana berdasarkan dokumen sah yang diajukan dinas.
Keluhan guru tidak dapat mengubah urutan antrian yang sudah ditetapkan.
Jika berkas daerah masuk belakangan, pencairan pun otomatis bergeser.
Hal ini membuat sebagian guru di daerah lain sudah cair, sedangkan wilayah lainnya masih menunggu.
Sistem berjalan kaku tanpa ruang improvisasi, sementara guru menjadi pihak paling terdampak.
Guru Menjadi Pihak Paling Terdampak Tanpa Bisa Melakukan Apa Pun
Di saat profesi lain menikmati alur tunjangan yang stabil, guru harus berhadapan dengan ketidakpastian dari tahun ke tahun.
Baca Juga: Kapolri Lepas Penjarah! Fakta Mengejutkan Kelaparan Massal di Sibolga Bikin Publik Geram
Keterlambatan dua triwulan menjelang akhir tahun membuat banyak guru menunda kebutuhan penting.
Mulai dari biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, hingga rencana keluarga yang terpaksa ditunda karena dana belum turun.
Banyak guru merasa tidak berdaya karena sistem tidak memberi ruang bagi mereka untuk mempercepat pencairan.
Baca Juga: Jelang Nataru, Pemprov Banten Kebut Perbaikan Jalan Menuju Anyer hingga Sawarna
Mereka hanya bisa menunggu sambil menjalankan tugas mengajar, meski batin mereka dihantui tanda tanya besar.
Ketidakpastian inilah yang menjadi beban terbesar.
Ketidakpastian Menjadi Luka Tahunan
Meskipun pemerintah memastikan TPG TW 3 dan TW 4 tetap akan dibayarkan, ketidakpastian yang berulang setiap tahun menjadi luka tersendiri bagi guru.
Mereka membutuhkan kejelasan, transparansi, serta alur yang lebih manusiawi, bukan sekadar janji bahwa dana akan cair pada waktunya.
Selama sistem administrasi tidak diperbaiki, guru akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan dari keterlambatan ini.
Semoga tahun depan menghadirkan pembenahan nyata agar guru tidak lagi menutup tahun dengan rasa kecewa dan cemas.
Harapan para pendidik terlalu berharga untuk terus dipatahkan oleh sistem yang lambat.***
